Dua Tahun Prabowo: Membaca Arah Asta Cita
Dua tahun Prabowo merujuk pada fase awal pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden, ketika ia mulai menerjemahkan janji politiknya—termasuk Asta Cita sebagai landasan ideologi pembangunan—ke dalam kebijakan nyata, program strategis, dan komposisi kabinet yang membentuk arah masa depan negara. Dalam periode ini, publik menilai bukan hanya daftar program, tetapi juga cara kekuasaan dijalankan, watak kepemimpinan, dan sejauh mana janji kampanye berubah menjadi kenyataan di lapangan.
Diskusi publik bertajuk “Mengkaji Indonesia, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang digelar di Kampung Mahasiswa, Dau, Malang, pada 4 September 2026, menjadi salah satu kanal utama evaluasi kinerja dua tahun ini. Forum tersebut menempatkan Asta Cita pemerintahan sebagai titik berangkat: gagasan delapan cita yang diklaim memberi arah baru pembangunan. Menurut Wahyudi Winarjo, Asta Cita punya spirit positif, namun ia menilai penerapannya rawan berhenti sebagai hegemoni simbolik ke rakyat—sebuah jargon mulia yang belum menjejak kebijakan konkret. Pertanyaannya, apakah Asta Cita menjadi peta kerja atau sekadar retorika? Sejauh ini, jawabannya masih menggantung.
Asta Cita, PSN dan Godaan Hegemoni Kebijakan
Sebagai fondasi kebijakan, Asta Cita pemerintahan menuntut konsistensi antara ide dan praktik. Wahyudi menyebut Asta Cita hanya “sebatas hegemoni ke rakyat” ketika pemerintah menjadikannya tameng atas keterlambatan realisasi program. Kritik ini menohok Proyek Strategis Nasional (PSN) yang, meski berangkat dari niat baik, dinilai memiliki struktur yang membuka banyak celah korupsi dan ruang pemanfaatan oleh organisasi besar dan aktor politik. Ketika PSN dijalankan tanpa pengawasan ketat, Asta Cita kehilangan daya sebagai pedoman etis dan berubah menjadi poster di dinding birokrasi.
Di sisi lain, artikel analitis tentang dua tahun Prabowo mengajukan pertanyaan lebih mendasar: apakah presiden ini berhasil membangun negara yang kuat atau hanya pemerintahan yang kuat? Negara kuat mensyaratkan institusi yang dapat dipercaya, mekanisme pengawasan PSN yang transparan, serta kebijakan yang meminimalkan konflik kepentingan. Pemerintahan kuat, sebaliknya, bisa saja hanya berarti kontrol politik yang luas namun rapuh dalam akuntabilitas. Sejauh dua tahun, yang tampak adalah konsolidasi kekuasaan, sementara reformasi sistemik untuk mencegah penyimpangan dalam proyek besar belum terlihat sebagai prioritas utama.
Food Estate, Ketahanan Pangan, dan Dampak ke Akar Rumput
Dalam dua tahun Prabowo, program food estate diposisikan sebagai bagian PSN dan simbol ambisi lumbung pangan nasional. Program ini diklaim terkait langsung dengan visi kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang juga disorot dalam analisis tentang obsesi Prabowo pada isu pertahanan, pangan, dan energi. Namun evaluasi akademik menunjukkan pelaksanaannya jauh dari mulus. Awan Setia Dharmawan menyoroti bagaimana PSN food estate sering memaksakan pembukaan lahan yang tidak sesuai kondisi geografis dan mengancam ruang hidup masyarakat adat akibat pengambilalihan tanah oleh negara.
Di tingkat warga, dampak program tidak sesederhana angka produksi. Food estate menyentuh hak atas tanah, ekologi lokal, dan pola hidup komunitas adat. Awan mempertanyakan dampak pelaksanaan proyek terhadap masyarakat adat yang selama bertahun-tahun mengelola wilayahnya sendiri. Bila program ketahanan pangan mengabaikan keadilan agraria dan keberlanjutan, ia hanya menggeser kerentanan, bukan menghapusnya. Alih-alih menjadi langkah menuju swasembada pangan, food estate dalam dua tahun ini lebih sering memicu kekhawatiran: apakah demi mengejar target makro, pemerintah rela menukar hak warga dan kelestarian lingkungan?
MBG, Pendidikan, dan Efektivitas Pemerintahan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai investasi generasi masa depan dan bagian material dari Asta Cita pemerintahan. Namun di lapangan, efektivitasnya dipertanyakan. Bambang AW mengkritik gelontoran dana besar untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, apalagi setelah muncul insiden keracunan yang menodai klaim keamanan program. Ia skeptis bahwa MBG sanggup mencetak generasi akademik unggul bila akar masalah kesejahteraan guru dibiarkan; masih ada pendidik yang menerima gaji sekitar Rp300.000 per bulan. Dalam kata-katanya, masalah pendidikan tidak bisa dijawab dengan pembagian nutrisi semata.
Dari perspektif efektivitas pemerintahan, kritik paling tajam datang pada komposisi kabinet. Andi Saputra menggambarkan kabinet saat ini bukan sebagai tim kerja, tetapi “tongkrongan parpol”, dengan anatomi kekuasaan yang sejak awal salah karena mengabaikan merit system. “Komposisi kabinet saat ini tidak sesuai kapasitas, dan problemnya itu sah secara politik,” tegasnya. Di titik ini, dua tahun Prabowo menunjukkan paradoks: program strategis digelar besar-besaran, namun mesin pelaksana dipenuhi kompromi politik. Efektivitas pemerintahan menjadi korban; kebijakan ambisius di atas kertas tersendat di level implementasi.
Menimbang Negara Kuat dan Jalan Panjang Asta Cita
Analisis dua tahun Prabowo menyimpulkan satu hal: waktu ini cukup untuk membaca watak presiden, namun belum cukup untuk menghakimi seluruh periodesasinya. Prabowo masuk istana dengan modal elektoral besar dan pengalaman panjang dalam orbit kekuasaan, sehingga publik berhak menuntut lebih dari sekadar slogan dan konsolidasi politik. Negara kuat—bukan cuma pemerintahan kuat—mensyaratkan keberanian membenahi PSN yang rawan penyimpangan, food estate yang mengancam ruang hidup, serta program sosial yang kurang menyentuh akar masalah.
Diskusi publik di Malang menunjukkan psikologi publik yang terbelah: banyak yang tidak puas, namun ragu pada alternatif lain. Di tengah ambiguitas itu, Asta Cita bisa menjadi kompas atau sekadar poster. Jika tetap dibiarkan sebagai hegemoni simbolik, kepercayaan pada cita-cita mulia pemerintah akan terkikis. Jalan keluar menuntut keberpihakan jelas: memperkuat merit system dalam kabinet, menjadikan ketahanan pangan selaras dengan keadilan agraria, dan memprioritaskan kesejahteraan guru di atas kosmetik program gizi. Dua tahun Prabowo seharusnya menjadi alarm, bukan tepuk tangan dini.
