Rotasi adalah awal, bukan bukti keberhasilan
Rotasi pejabat Pekanbaru adalah pergantian penugasan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota untuk mendorong kinerja aparatur dan meningkatkan mutu layanan kepada warga. Pada Kamis, 5 November 2026, Wali Kota Agung Nugroho merotasi delapan pejabat eselon II dan melantik mereka dalam jabatan baru di aula lantai VI Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Langkah ini baru bernilai jika perubahan susunan pimpinan terasa pada urusan sehari-hari masyarakat. Agung menyebut penugasan dilakukan setelah evaluasi langsung dan dimaksudkan agar ASN bekerja lebih maksimal. Namun, penyegaran organisasi tidak otomatis mempercepat respons atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ukuran yang lebih berarti ialah apakah keluhan tentang banjir, kebersihan, infrastruktur, dan pendidikan ditangani lebih cepat serta jelas. Karena itu, publik patut menilai rotasi ini dari hasil, bukan dari seremoni pelantikan.
Delapan penugasan baru, satu Plt di bidang kesehatan
Susunan kepala OPD Pekanbaru yang baru mencakup Abdul Jamal sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Muhammad Amin sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Chairani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; serta Yuliarso sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hazli Fendriyanto ditugaskan memimpin Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Irwan Suryadi memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan, Idrus memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Alek Kurniawan memimpin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara itu, Asisten II Setdako Ingot Ahmad Hutasuhut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan. Cakupan bidang yang beragam membuat koordinasi lintas dinas sama pentingnya dengan kemampuan tiap pejabat. Warga tidak semestinya harus memahami batas kewenangan birokrasi untuk memperoleh penyelesaian; pemerintah perlu memastikan laporan diteruskan ke unit yang tepat tanpa saling melempar tanggung jawab.
Respons harian harus terlihat oleh warga
Tuntutan terhadap pejabat baru sudah tegas: Agung meminta seluruh OPD lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menolak pelayanan lapangan terhambat oleh lambatnya tindak lanjut. Ia juga menegaskan, “Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respons dari OPD terkait”. Pesan itu relevan karena masalah yang dibahas pemerintah bukan perkara abstrak: infrastruktur rusak, genangan banjir, kebersihan lingkungan, serta bantuan pendidikan menyentuh rutinitas warga. Di setiap kecamatan, 15 personel program Lestari ditempatkan untuk membantu menangani kebutuhan warga, terutama kebersihan, dan mempercepat koordinasi serta tindak lanjut. Pemerintah juga menargetkan pembagian pakaian sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP rampung dalam satu hingga dua hari setelah rapat koordinasi. Lebih dari 50 persen ijazah siswa yang sebelumnya tertahan telah berhasil dibebaskan. Capaian ini penting, tetapi keberlanjutan dan pemerataan penyelesaian tetap perlu dibuktikan.
Evaluasi bulanan harus menguji hasil, bukan rapat
Evaluasi kinerja OPD setiap bulan memberi pemerintah kesempatan memeriksa pekerjaan yang tuntas dan yang masih tertunda. Agung menyebut rapat koordinasi bulanan sebagai sarana mengevaluasi program sekaligus menuntaskan pekerjaan dari bulan sebelumnya. Mekanisme ini berguna hanya jika hasilnya dapat ditelusuri: keluhan apa yang masuk, dinas mana yang bertanggung jawab, berapa lama tindak lanjutnya, dan apakah warga menerima penyelesaian. Tanpa ukuran dan tindak lanjut yang konsisten, rapat berisiko menjadi agenda rutin tanpa perubahan yang terasa. Rotasi delapan pejabat memberi kesempatan untuk memperbaiki cara kerja, tetapi juga menetapkan tanggung jawab yang lebih jelas bagi pimpinan baru. Kesimpulannya, keberhasilan rotasi tidak diukur dari siapa yang berpindah kursi, melainkan dari pelayanan publik Pekanbaru yang lebih sigap, masalah warga yang tidak berlarut-larut, serta kemajuan yang dapat diperiksa setiap bulan.
