Rotasi harus diuji lewat layanan
Rotasi pejabat adalah perubahan penugasan pimpinan pemerintahan yang semestinya dinilai dari kemampuan organisasi merespons kebutuhan warga, bukan sekadar dari daftar nama yang berpindah jabatan. Di Pekanbaru, Wali Kota Agung Nugroho melantik delapan pejabat eselon II pada Kamis, 5 November 2026, setelah evaluasi yang dilakukan langsung oleh wali kota. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di aula lantai VI kompleks perkantoran pemerintah di Tenayan Raya. Perubahan ini menyusun ulang pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah, dan pemerintah berharap langkah tersebut memperkuat kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, harapan itu belum sama dengan hasil yang terukur. Ukuran yang lebih bermakna bagi warga ialah apakah OPD yang kini dipimpin pejabat baru menindaklanjuti keluhan dengan lebih cepat dan jelas. Dengan demikian, rotasi pejabat Pekanbaru perlu dibaca sebagai awal pengujian kinerja, bukan bukti bahwa layanan telah membaik.
Delapan penugasan baru, beragam urusan
Susunan kepala OPD Pekanbaru berubah pada sejumlah bidang yang dekat dengan urusan warga maupun tata kelola pemerintahan. Abdul Jamal ditugaskan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Muhammad Amin sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sementara Chairani menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dr. Yuliarso memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Hazli Fendriyanto memimpin Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Irwan Suryadi memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan; Dr. Idrus memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Dr. Alek Kurniawan memimpin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Daftar ini menunjukkan cakupan rotasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan khusus di balik setiap penempatan. Posisi Kepala Dinas Kesehatan yang kosong sementara diisi Asisten II Setdako, Ingot Ahmad Hutasuhut, sebagai pelaksana tugas.
Agung menyatakan, “Kita ingin kerja-kerja ini maksimal.” Pernyataan itu menegaskan sasaran perombakan, tetapi publik masih perlu melihat bagaimana sasaran tersebut diterjemahkan menjadi keputusan dan tindak lanjut masing-masing OPD.
Respons OPD menjadi tolok ukur
Fokus pada pelayanan bukan tuntutan yang muncul setelah pelantikan saja. Dalam rapat koordinasi pada 28 Oktober 2026, Agung meminta seluruh OPD meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat dan menegaskan bahwa layanan lapangan tidak boleh terhambat karena lambatnya tindak lanjut. Evaluasi bulanan, menurut pemerintah kota, membahas pekerjaan yang belum selesai serta persoalan infrastruktur, genangan banjir, kebersihan lingkungan, dan bantuan pendidikan. Karena itu, pelayanan publik Pekanbaru menjadi tolok ukur yang lebih konkret daripada sekadar penyegaran jabatan. Warga dapat memantau apakah laporan tentang jalan atau genangan ditangani, apakah kebersihan lingkungan mendapat perhatian, dan apakah informasi bantuan pendidikan disampaikan serta ditindaklanjuti dengan jelas. Pemerintah juga telah membahas penyaluran pakaian sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. Ini adalah hal-hal yang bisa diamati, bukan bukti bahwa perombakan sudah menghasilkan perubahan. Penilaian perlu bertumpu pada pelaksanaan dan komunikasi OPD.
Dari janji ke pertanggungjawaban
Agung juga menyampaikan komitmen mempercepat pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN, dengan harapan hak pegawai mendukung kinerja. Komitmen itu relevan bagi jalannya organisasi, tetapi warga tetap berhak menilai hasil yang mereka hadapi langsung, bukan menganggap percepatan pembayaran otomatis memperbaiki layanan. Pemerintah kota perlu menunjukkan tindak lanjut evaluasi secara terbuka: pekerjaan apa yang selesai, keluhan mana yang masih tertunda, dan OPD mana yang bertanggung jawab. Pemantauan semacam itu akan membantu membedakan rotasi yang sekadar mengubah susunan pimpinan dari perubahan yang benar-benar terasa dalam pelayanan. Kesimpulannya, perombakan Agung Nugroho baru memiliki arti publik jika delapan pejabat baru mampu membuat respons OPD lebih terukur, tepat waktu, dan mudah ditelusuri. Sampai bukti pelaksanaan terlihat, warga sebaiknya mencatat janji dan menguji kemajuannya melalui persoalan sehari-hari.
