Penertiban belum membuat Sungai Cikaso aman
Tambang emas ilegal adalah kegiatan mengambil dan mengolah emas tanpa izin, yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan warga ketika operasi dilakukan tanpa pengawasan dan kaidah keselamatan. Di Sungai Cikaso, Kabupaten Sukabumi, kegiatan itu kembali marak setelah sempat berhenti beberapa minggu akibat penertiban di Kampung Cilopang pada 15 April 2026. Pantauan pada 10 November menemukan puluhan rakit dan perahu yang membawa mesin sedot, bekerja di sejumlah titik perbatasan Desa Cibitung dan Desa Sumberjaya. Mesin berkekuatan 13 hingga 15 PK membuat kegiatan ini jauh melampaui skala menambang manual. Rakit dan perahu memudahkan penambang berpindah lokasi, bahkan saat ada kabar penertiban. Ini menunjukkan penindakan sesaat tanpa pengawasan lanjutan hanya memberi jeda, bukan menghentikan operasi. Gundukan pasir bekas pengolahan dikhawatirkan menghambat perahu warga, sementara abrasi dilaporkan menggerus sempadan sungai.
Penyegelan datang setelah bertahun-tahun
Di Watuaji, Kecamatan Keling, Jepara, aparat pemerintah menyegel paksa tambang galian C tanpa izin pada 10 November 2026, setelah kegiatan itu diperkirakan berjalan sekitar lima tahun. Tim terpadu menemukan penggalian batu andesit manual di lahan sekitar 700 meter persegi, dengan kedalaman mencapai 8 meter; material yang telah digali diperkirakan mencapai 5.600 meter kubik. Pengangkutan berlangsung menggunakan dua truk jungkit per hari, dan material dijual Rp 350 ribu per rit. Pemilik lahan menyebut tanah itu sulit ditanami dan hendak dialihkan untuk kopi serta singkong. Alasan pemanfaatan lahan tidak menghapus kewajiban izin, keselamatan, dan pajak. Tim menilai dinding galian yang tegak dengan kemiringan sekitar 90 derajat tidak memenuhi kaidah keselamatan pertambangan. Penyegelan penting, tetapi pemerintah juga meminta penambang memenuhi kewajiban pajak MBLB atas material yang sudah digali, dimuat, dan dijual.

Satu mesin dimusnahkan, tetapi penegakan harus berlanjut
Polsek Hulu Kuantan menertibkan dugaan PETI di perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Alah pada 12 November 2026, setelah menerima informasi dari pemberitaan media daring. Petugas menemukan satu mesin dompeng yang tidak sedang beroperasi, lalu merusak dan membakarnya agar tidak digunakan kembali. Tidak ada pelaku yang diamankan dan tidak ada barang bukti yang dibawa. Tindakan itu mencegah pemakaian ulang alat yang ditemukan, tetapi belum menjawab siapa yang mengoperasikan atau bagaimana aktivitas serupa dapat dicegah. Kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti informasi warga dan pemberitaan terkait PETI. Janji itu perlu diwujudkan dalam pemeriksaan berulang dan penegakan yang konsisten, bukan berhenti pada pemusnahan mesin. Tanpa tindak lanjut, penambangan tanpa izin berisiko berpindah tempat atau kembali berjalan setelah perhatian aparat mereda.
Kerusakan jalan dan gangguan harian bukan efek samping kecil
Dampak tambang ilegal tidak berhenti di lokasi galian. Warga di sejumlah kawasan melaporkan jalan rusak, lalu lintas tersendat, dan debu yang mengganggu jalan permukiman. Bagi pengguna jalan, kondisi itu berarti perjalanan lebih sulit dan keselamatan lebih terancam; bagi warga sekitar, debu dan kerusakan menjadi beban yang tidak mereka pilih. Dinas ESDM Jawa Tengah menyebut laporan masyarakat banyak berkaitan dengan kawasan Serayu Utara dan lereng Merapi, juga mencakup Semarang, Demak, Kendal, dan Jepara. Aktivitas tanpa izin juga merugikan negara karena tidak membayar pajak dan merupakan pelanggaran pidana. Perbedaan hasil penertiban di Cikaso, Watuaji, dan Sungai Alah memperlihatkan persoalan yang sama: tindakan harus diikuti pengawasan, koordinasi, dan respons atas laporan. Jika tidak, warga terus menanggung biaya sosial dan lingkungan, sementara operasi ilegal mendapat kesempatan untuk hidup kembali.






