Integrasi yang belum terasa di perjalanan harian
Transportasi Jabodetabek adalah jaringan perjalanan yang menghubungkan Jakarta dengan kota dan kabupaten penyangganya melalui berbagai moda, layanan, serta sistem pengelolaan lintas daerah. Namun, bagi warga yang tinggal di luar Jakarta, jaringan itu belum terasa sebagai satu perjalanan yang utuh. Wakil Direktur ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menyoroti aturan yang belum mewajibkan setiap daerah menjalankan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sebagai salah satu tantangan integrasi di kawasan aglomerasi. Dalam diskusi di Dukuh Atas pada 27 Oktober 2026, ia menggambarkan pengalaman warga Bodetabek yang masih terfragmentasi: pembayaran belum menyatu dan perpindahan antarmoda belum berlangsung mulus. Masalah ini bukan sekadar urusan teknis. Ketika perjalanan harus dirangkai sendiri oleh penumpang, beban koordinasi praktis berpindah dari lembaga ke warga. Karena itu, ukuran integrasi semestinya bukan banyaknya rencana, melainkan seberapa mudah orang menyelesaikan perjalanan dari rumah ke tujuan.
Perpindahan dan pembayaran menentukan mutu perjalanan
Integrasi transportasi umum paling mudah dinilai saat penumpang berpindah dari satu moda ke moda berikutnya. Jika sambungan antarlayanan tidak mulus dan sistem pembayaran tidak terpadu, satu perjalanan terasa seperti beberapa perjalanan yang terpisah. Deliani menyebut kedua hal itu sebagai bagian dari fragmentasi yang dialami warga penyangga menuju Jakarta. Dampaknya jelas pada pengalaman sehari-hari: penumpang harus menghadapi lebih banyak jeda, keputusan, dan urusan pembayaran di tengah perjalanan. Sumber yang tersedia tidak mengukur besarnya beban waktu atau biaya, tetapi menunjukkan titik persoalan yang perlu dibereskan. Akses transportasi penyangga tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya layanan; keterhubungan antarlayanan juga menentukan apakah transportasi umum menjadi pilihan yang praktis. Tanpa keselarasan jadwal, perpindahan, dan pembayaran, penambahan moda belum tentu menghasilkan perjalanan yang terasa terintegrasi.
Rencana lintas daerah perlu daya ikat
Persoalan di lapangan berakar pula pada koordinasi pemerintahan. RITJ dikembangkan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebelum fungsi badan tersebut dimasukkan ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Namun, menurut Deliani, pelaksanaan rencana di tiap daerah belum menjadi kewajiban yang disertai kewenangan untuk memastikan dukungan anggaran. Inilah celah penting: rencana bersama dapat menetapkan arah, tetapi tanpa pelaksanaan yang mengikat, keputusan daerah berisiko berjalan sendiri-sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi landasan pembahasan kelembagaan kawasan aglomerasi, termasuk koordinasi pembangunan dan pengendalian rencana. Pemerintah masih menyusun rancangan peraturan presiden mengenai Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta sejak 2025. Aturan turunan seharusnya tidak berhenti pada pembagian peran di atas kertas; aturan itu perlu memastikan rencana transportasi dijalankan bersama.
Ukuran keberhasilan adalah perjalanan yang menyatu
Deliani berharap peraturan pemerintah dan peraturan presiden dapat memperkuat kewajiban setiap daerah untuk menjalankan rencana transportasi. Ia juga mengemukakan Badan Layanan Bersama sebagai salah satu pilihan kerja sama antardaerah, termasuk kemungkinan bentuk badan usaha milik daerah dengan kontribusi biaya dan pendapatan bersama. Gagasan itu penting karena layanan lintas batas tidak semestinya bergantung pada kemampuan atau prioritas satu daerah saja. Namun, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan perjalanan antarmoda: tanggung jawab, pembiayaan, dan mutu layanan tetap harus dikoordinasikan secara nyata. Sinkronisasi Jakarta dengan wilayah penyangga telah dimandatkan melalui kerangka kawasan aglomerasi, sehingga pekerjaan berikutnya adalah menerjemahkan mandat itu menjadi layanan yang dapat dirasakan penumpang. Kesimpulannya, kesenjangan perjalanan tidak akan tertutup oleh dokumen semata. Integrasi baru berarti jika aturan mengikat pemerintah daerah dan warga dapat berpindah moda serta membayar perjalanan tanpa menghadapi sistem yang terpecah.
