Temuan berulang menguji ketegasan penegakan hukum
Tambang timah ilegal adalah kegiatan penambangan tanpa izin yang beroperasi di luar ketentuan hukum, sehingga perlu dihentikan melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten. Di pesisir Belitung Timur, persoalannya kini bukan hanya dugaan pelanggaran, tetapi juga apakah sidak kepolisian mampu mencegah kegiatan itu berulang.
Pada Minggu, 8 November 2026, Aliansi Masyarakat Peduli Belitong (AMPB) kembali menemukan aktivitas penambangan yang diduga ilegal di Pantai Mirang, Mudong, dan Alfaco. Temuan itu muncul setelah Kapolres Beltim dua kali melakukan pengecekan dan penertiban: di Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober, lalu di Pantai Alfaco pada 30 Oktober. Rangkaian ini memperkuat alasan AMPB menilai penertiban sebelumnya belum efektif memberi efek jera.
Koordinator AMPB, Yudi Amsoni, meminta Kapolres AKBP Dr Husni Tamrin tidak berhenti pada peringatan, melainkan mengambil langkah penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Desakan itu masuk akal: sidak yang tidak diikuti pemeriksaan legalitas dan tindakan yang terukur berisiko menjadi rutinitas tanpa daya cegah. Kepolisian diminta segera mengecek kondisi lapangan dan memastikan status kegiatan yang masih berlangsung.

Dugaan potongan harga perlu diperiksa, bukan dianggap terbukti
Persoalan pesisir ini juga disertai klaim mengenai pungutan terhadap penambang kecil. Laporan menyebut harga timah basah di tingkat penambang mencapai Rp135 ribu per kilogram, tetapi diduga dipotong sekitar 20–30 persen dengan alasan uang koordinasi. Angka dan alasan tersebut harus diperlakukan sebagai dugaan yang perlu diverifikasi, bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan atau sebagai bukti otomatis keterlibatan pihak tertentu.
Jika pungutan itu benar terjadi, dampaknya langsung membebani penambang kecil yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan tersebut: sebagian hasil kerja mereka disebut harus dialokasikan untuk memenuhi dugaan potongan. Namun, tekanan ekonomi tidak menghapus kebutuhan memastikan legalitas tambang maupun menelusuri siapa yang menetapkan dan menerima pungutan. Penegakan yang adil harus menguji keterangan, alur jual-beli, dan bukti secara terbuka.
Warga juga mengeluhkan aktivitas tambang di sekitar Embung Mempaya, Kecamatan Damar, karena dinilai mengganggu kenyamanan dan pemanfaatan kawasan publik. Keluhan ini memperluas persoalan dari urusan transaksi dan izin menjadi dampak terhadap ruang yang digunakan masyarakat. Karena itu, penanganan tidak semestinya terbatas pada kunjungan aparat: kondisi lapangan, dampak bagi warga, dan klaim uang koordinasi perlu diperiksa dengan cermat.
Sidak harus berujung pada kepastian
AMPB mengapresiasi Kapolres yang telah turun langsung, tetapi meminta pengawasan diteruskan dengan tindakan konkret apabila pelanggaran ditemukan. Langkah berikutnya seharusnya jelas: memeriksa kegiatan di Mirang, Mudong, dan Alfaco, memastikan status perizinannya, lalu menyampaikan tindak lanjut secara terbuka. Tanpa kepastian itu, kemunculan kembali tambang yang diduga ilegal akan terus mengikis kepercayaan terhadap penertiban.
Dugaan potongan harga juga menuntut pemeriksaan tersendiri, dengan menjaga agar klaim tentang uang koordinasi tidak berubah menjadi vonis sebelum ada bukti. Ketegasan bukan berarti mengabaikan asas pembuktian; justru penelusuran yang serius diperlukan untuk membedakan pelanggaran yang terbukti dari tuduhan yang belum terkonfirmasi. Kesimpulannya, sidak baru bermakna jika menghasilkan kepastian hukum, perlindungan bagi warga pesisir, dan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan atas dugaan pungutan.






