Harga timah naik, tekanan terhadap lingkungan ikut menguat
Tambang timah ilegal adalah kegiatan penambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan, mengurangi penerimaan publik, dan mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai serta laut. Aktivitas PETI di Bangka Belitung kembali menjadi sorotan di tengah tingginya harga timah dunia; kondisi ini membuat penegakan hukum dan pengawasan tak bisa berhenti pada operasi sesaat.
Besarnya risiko terlihat dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah untuk periode 2015–2022. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, termasuk estimasi kerugian lingkungan sekitar Rp271 triliun. Angka itu bukan alasan untuk mencampuradukkan seluruh penambangan dengan praktik ilegal, tetapi menjadi peringatan tentang besarnya ongkos ketika tata kelola gagal. Kerusakan lingkungan pada akhirnya bukan persoalan abstrak: pesisir, perairan, dan sumber penghidupan warga ikut menanggung akibatnya.
Operasi menyasar sungai, tetapi keberlanjutan pengawasan yang menentukan
Di Sungailiat, Sat Polairud Polres Bangka menertibkan aktivitas tambang timah ilegal di DAS Jalan Laut Nelayan II pada Minggu, 25 Oktober 2026. Petugas menemukan satu ponton rajuk jenis tower yang ditinggalkan tanpa pemilik, lalu membongkar fasilitas penunjang penambangan. Aparat menyatakan patroli dan pemantauan di wilayah rawan akan terus digencarkan.
Sehari setelahnya, Polsek Simpang Rimba bersama pihak kecamatan mengimbau penambang di DAS Desa Permis, Bangka Selatan, menghentikan kegiatan yang diduga belum berizin. Pendekatan persuasif itu menekankan fungsi sungai bagi kepentingan bersama: kawasan tersebut digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk sebagai tempat pemandian umum.
Dua langkah ini menunjukkan penertiban tambang berlangsung di kawasan perairan dan daerah aliran sungai, dengan pendekatan yang berbeda. Pembongkaran peralatan dapat memutus kegiatan saat itu, tetapi tanpa pemantauan berkelanjutan, tambang bisa kembali. Di Permis, kesepakatan warga untuk membongkar peralatan dan perlindungan fungsi sungai harus ditindaklanjuti, bukan dibiarkan sebagai imbauan sesaat.
Penolakan nelayan adalah peringatan tentang dampak langsung
Nelayan Belitung Timur, termasuk HNSI Beltim, nelayan Kecamatan Gantung, nelayan pesisir, dan nelayan pulau, menolak zona pertambangan serta aktivitas kapal isap. Mereka khawatir kegiatan itu merusak ekosistem laut, menurunkan kualitas air, dan mengganggu mata pencaharian yang bergantung pada hasil tangkapan. Penolakan ini layak diperlakukan sebagai masukan serius dalam penataan ruang laut, bukan sekadar hambatan bagi rencana tambang.
Bagi nelayan, pencemaran bukan sekadar ukuran kualitas air: dampaknya dapat menyentuh wilayah tangkap dan penghasilan sehari-hari. Karena itu, keputusan tentang zona tambang dan kapal isap semestinya tidak dibuat tanpa mendengar masyarakat yang akan merasakan akibatnya. Kekhawatiran warga juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan biaya yang bisa dipisahkan dari manfaat ekonomi pertambangan.
Penegakan hukum harus melampaui pembongkaran
Rangkaian operasi dan penolakan warga memperlihatkan bahwa masalah tambang timah ilegal tidak selesai dengan membongkar ponton atau mengeluarkan imbauan. Penindakan perlu disertai pengawasan yang konsisten, pemulihan kawasan terdampak, dan perlindungan terhadap fungsi sungai serta ruang tangkap nelayan. Tanpa langkah lanjutan, kerusakan berisiko berulang sementara masyarakat tetap menanggung dampaknya.
Kegiatan tambang memang dapat menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga, sebagaimana diakui petugas dalam pendekatan di Permis. Namun, alasan ekonomi tidak boleh menghapus kewajiban mematuhi perizinan dan menjaga lingkungan. Penertiban akan lebih bermakna bila aturan ditegakkan secara adil sekaligus memastikan warga yang terdampak tidak kehilangan akses terhadap sungai dan laut.
Pada akhirnya, kenaikan harga timah tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembiaran. Pemerintah dan aparat perlu menjaga konsistensi penindakan, sementara suara masyarakat pesisir harus masuk dalam keputusan tata ruang. Keberhasilan bukan hanya soal berapa banyak peralatan dibongkar, melainkan apakah ekosistem pulih dan warga tetap dapat menggantungkan hidup pada perairan yang sehat.
