Dugaan penyadapan tanpa prosedur menjadi inti perkara
Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang semestinya, tindakan yang dapat mengancam privasi sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan elektronik yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Perkara ini bukan sekadar soal akses ke teknologi khusus: bila benar dilakukan tanpa dasar hukum, penyadapan dapat menjadi penyalahgunaan kewenangan dengan dampak luas terhadap keamanan komunikasi warga.
Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri pada 3 November 2026, dugaan perkara berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri. Penahanan dan penetapan tersangka merupakan langkah dalam proses hukum, bukan bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti. Pembedaan itu penting agar perhatian publik pada seriusnya dugaan ini tidak berubah menjadi vonis sebelum pengadilan.
LIMS diduga dipakai untuk memasukkan nomor tanpa verifikasi
Modus yang dipaparkan penyidik berpusat pada Lawful Interception Management System atau LIMS Polri. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server sistem itu tanpa pemeriksaan dan verifikasi, kemudian menjadi sasaran penyadapan. Asep menyatakan tindakan tersebut diduga tidak disertai permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi sebagai dasar. Ia juga mengatakan penyadapan itu tidak berkaitan dengan penegakan hukum berdasarkan aturan yang berlaku.
Penyidik menyebut dugaan perintah penyadapan pada periode 2025–2026 tidak mengikuti tata cara dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Daftar sasaran yang disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, dan pengusaha. Jika keterangan itu terbukti, persoalannya bukan semata akses teknis ke LIMS, melainkan penggunaan fasilitas negara tanpa prosedur dan alasan penegakan hukum yang sah. Namun, lingkup sasaran dan peran tiap tersangka tetap harus diuji melalui bukti.
Penghapusan file sadapan menambah pertanyaan soal akuntabilitas
Selain dugaan akses tanpa hak, penyidik menyoroti perintah untuk menghapus file hasil sadapan dan jejak digital pada Oktober 2026. Penghapusan file sadapan, jika dapat dibuktikan, akan menambah persoalan serius: bukan hanya apakah intersepsi dilakukan secara sah, tetapi juga apakah upaya untuk menghilangkan rekamannya menghambat pemeriksaan. Pada tahap ini, keterangan bahwa perintah penghapusan diduga diberikan belum cukup untuk menyimpulkan siapa melakukan apa atau bagaimana seluruh bukti digital ditangani.
Kasus ini mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui aktivitas mencurigakan melaporkannya kepada kepolisian; Bareskrim kemudian menindaklanjuti laporan melalui penyelidikan hingga penyidikan. Jalur pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya pelaporan internal, tetapi juga menegaskan bahwa kronologi dan tuduhan perlu ditopang bukti yang dapat diperiksa. Informasi yang telah disampaikan penyidik mencakup penetapan tersangka, penahanan, dugaan penggunaan LIMS, sasaran, dan dugaan penghapusan file. Rincian itu tetap merupakan keterangan penyidik, bukan putusan bersalah.
Privasi publik bergantung pada proses hukum yang terbuka
Dampak perkara ini tidak terbatas pada orang-orang yang disebut sebagai sasaran. Dugaan penyadapan tanpa dasar menyentuh hak setiap orang untuk berkomunikasi tanpa pemantauan yang sewenang-wenang, sekaligus kepercayaan masyarakat pada pengawasan penggunaan alat intersepsi. Karena itu, penyelesaian kasus penyadapan ini perlu berpegang pada bukti dan prosedur: tuduhan harus diperiksa secara tuntas, sedangkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap berhak atas proses yang adil.
Kesimpulan yang dapat diambil sekarang bukan bahwa seluruh dugaan sudah terbukti, melainkan bahwa penyidik telah mengungkap perkara serius dengan tiga perwira ditahan dan dugaan penyalahgunaan LIMS serta penghapusan jejak digital. Penilaian akhir harus menunggu pembuktian hukum. Transparansi mengenai dasar akses, rekam penggunaan sistem, dan penanganan file akan menentukan apakah proses ini mampu menjawab pertanyaan publik—tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.
