CSR yang menjawab kebutuhan setempat
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah penggunaan sumber daya perusahaan untuk membantu kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan di wilayah tempat perusahaan beroperasi. Nilainya paling terasa ketika bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima, bukan sekadar tercatat sebagai penyaluran dana. Pada 2026, Bank Sumut mengarahkan CSR senilai Rp376.120.874 untuk rumah ibadah dan panti asuhan di Kota Tebing Tinggi, sedangkan Bank Sultra mengalokasikan Rp635 juta untuk empat kabupaten di Sulawesi Tenggara. Perbandingan ini menunjukkan dua pilihan yang sama-sama berguna, tetapi berbeda jangkauan: Bank Sumut memperkuat layanan sosial yang dekat dengan kehidupan warga, sementara Bank Sultra menyebar dukungan ke sejumlah agenda pembangunan daerah. Ukuran keberhasilan keduanya semestinya bukan hanya besaran dana, melainkan apakah fasilitas yang dibantu berfungsi lebih baik dan manfaatnya bertahan.
Bank Sumut: fokus pada ruang sosial dan pengasuhan
CSR Bank Sumut memperlihatkan fokus yang jelas dan terpusat secara geografis: memperbaiki fasilitas tempat ibadah serta mendukung lembaga pengasuhan anak di Tebing Tinggi. Penerimanya mencakup 17 masjid, termasuk fasilitas keagamaan Majelis Mursyiddin Thariqat, tujuh gereja, satu kuil Hindu Shri Singgamakali Kuil, dan Yayasan Panti Asuhan Islam Amaliyah. Cakupan lintas agama ini membuat bantuan rumah ibadah berhubungan langsung dengan ruang berkumpul dan pelayanan masyarakat, sementara dukungan kepada panti asuhan menyentuh kebutuhan pengasuhan. Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, berharap dana digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan penerima dan fasilitas yang telah dibantu dirawat agar manfaatnya berjangka panjang. Arah ini masuk akal, tetapi menuntut pengawasan penggunaan dana: bantuan lokal hanya efektif bila kebutuhan tiap lembaga benar-benar menjadi dasar pelaksanaan.
Bank Sultra: jangkauan lebih luas, sasaran lebih beragam
Berbeda dari pola Bank Sumut, CSR Bank Sultra dibagi ke Wakatobi, Muna, Kolaka, dan Muna Barat, dengan sasaran kesehatan, literasi, lingkungan, serta rumah ibadah. Di Wakatobi, Rp100 juta mendukung penanganan stunting melalui pangan olahan untuk keperluan medis khusus bagi balita. Muna menerima Rp35 juta berupa 281 buku untuk koleksi perpustakaan. Kolaka memperoleh Rp250 juta untuk gerakan kebersihan “Kolaka Bersih”, termasuk kendaraan dan peralatan pendukung. Di Muna Barat, Rp250 juta ditujukan bagi peningkatan enam rumah ibadah: satu gereja dan lima masjid. Sebaran ini memberi manfaat yang lebih beragam—dari kesehatan anak hingga kebersihan lingkungan—dan mengaitkan CSR dengan layanan publik daerah. Namun, banyak sektor dan lokasi juga membuat tindak lanjut penting: tiap program perlu dinilai berdasarkan manfaat nyata, bukan hanya daftar barang atau kegiatan yang diserahkan.
Perbedaan strategi perlu diikuti akuntabilitas
Perbedaan kedua program bukan soal mana yang lebih baik secara otomatis, melainkan bagaimana masing-masing menyelaraskan bantuan dengan kebutuhan wilayah. Bank Sumut memilih konsentrasi: bantuan sosial untuk institusi yang berperan dalam kehidupan keagamaan dan pengasuhan di satu kota. Bank Sultra memilih diversifikasi: dukungan tersebar di empat kabupaten dan mencakup kesehatan, pendidikan, kebersihan, serta sarana ibadah. Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menyatakan bahwa penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dari penanganan stunting hingga kenyamanan beribadah. Kedua pendekatan dapat memperkuat kontribusi CSR bank daerah jika ada pelaporan yang jelas, penggunaan sesuai peruntukan, dan pemeliharaan setelah bantuan diberikan. Pemerintah daerah Tebing Tinggi dan Bank Sumut juga didorong memperkuat kemitraan, sedangkan Bank Sultra berharap sinergi dengan pemerintah setempat berlanjut dan manfaat program bertahan. Pada akhirnya, ukuran terbaik CSR bukan luasnya pengumuman, melainkan perubahan yang bisa dirasakan warga.
