Kasus OTT Bupati Bolmut: Korupsi Proyek Jalan sebagai Cermin Rusaknya Tata Kelola
Kasus OTT KPK terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dalam dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan adalah peristiwa penindakan hukum di level kepala daerah yang menyoroti penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara, keterlibatan dinas teknis, serta dugaan penerimaan uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan proyek jalan di lingkungan pemerintahan daerah.
Penangkapan bupati dalam OTT KPK atas dugaan korupsi proyek jalan menunjukkan bahwa infrastruktur daerah masih menjadi lahan subur penyimpangan anggaran. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Sirajudin Lasena yang diduga terkait penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam operasi tersebut, total 14 orang diamankan di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, termasuk kepala dinas, ASN lain, dan pihak swasta. Fakta ini menegaskan bahwa korupsi proyek jalan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan melalui jaringan birokrasi dan kontraktor yang saling menopang. OTT KPK bupati ini memperlihatkan bagaimana keputusan politik dan teknis dapat bersekutu untuk memperjualbelikan proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Profil Kekayaan Sirajudin Lasena: Aset Sah di Tengah Dugaan Penerimaan Tunai
Sorotan terhadap korupsi proyek jalan tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan publik atas seberapa transparan dan proporsional kekayaan pejabat yang terlibat. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sirajudin Lasena memberi gambaran tentang aset sah yang dilaporkannya, namun penindakan OTT KPK menambah lapisan kecurigaan terhadap sumber penerimaan yang tidak tercatat.
Menurut LHKPN periodik 2025 yang disampaikan 29 Maret 2026, total kekayaan bersih Sirajudin tercatat Rp1.204.416.050 dengan total harta sebelum utang Rp1.464.587.096 dan utang Rp260.171.046. Aset terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp810 juta, terdiri dari beberapa bidang dan rumah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Gorontalo, termasuk tanah seluas 50.000 m² dan 1.053 m² di Bolmut. Ia juga melaporkan alat transportasi dan mesin Rp326 juta, di antaranya mobil Suzuki Baleno tahun 2023, serta kas dan setara kas Rp126.087.096 dan harta bergerak lainnya Rp202,5 juta. Di atas kertas, angka-angka ini terlihat rapi. Namun ketika OTT KPK menemukan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga terkait proyek infrastruktur jalan, wajar bila publik mempertanyakan apakah seluruh penerimaan pejabat telah tercermin jujur dalam laporan kekayaan.
Peran Dinas PUTR dan Kepala Dinas dalam Jaringan Korupsi Proyek Jalan
Korupsi proyek jalan hampir selalu melibatkan dinas teknis karena di sanalah proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek disusun. Dalam kasus ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi objek OTT. Keterlibatan kepala dinas bersama ASN dan pihak swasta menunjukkan bahwa penggelapan dana proyek—meski belum dirinci oleh penegak hukum—tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi lintas aktor dalam struktur resmi pemerintahan.
KPK menjelaskan bahwa proyek yang disorot di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan Dinas PUPR, dan pihak yang diamankan meliputi bupati, kepala dinas, ASN lain, serta pihak swasta. Dalam banyak praktik korupsi proyek jalan, kepala daerah memberi dukungan politik, dinas teknis mengatur spesifikasi dan paket pekerjaan, sementara kontraktor menyiapkan aliran uang sebagai "imbalan" atas penunjukan. Barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang diamankan penyidik dalam OTT ini menguatkan dugaan adanya pola penerimaan yang berkaitan langsung dengan proyek jalan. Pada titik ini, infrastruktur daerah berubah fungsi: dari alat pelayanan publik menjadi komoditas transaksi gelap antara pejabat dan pengusaha.
OTT sebagai Peringatan: Infrastruktur Daerah dan Tanggung Jawab Politik
Operasi senyap terhadap bupati dan jajaran birokrat memberi sinyal keras bahwa korupsi proyek jalan bukan lagi isu abstrak, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas infrastruktur daerah dan kepercayaan publik. OTT KPK bupati ini memperlihatkan bagaimana proyek yang seharusnya meningkatkan akses jalan dan mengurangi kesenjangan malah diduga dijadikan sumber penerimaan tunai oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketika proses politik dan administratif tersandera kepentingan pribadi, setiap kilometer jalan yang dibangun berpotensi menyimpan cerita penggelapan dana proyek di balik aspalnya.
Dalam konteks ini, tanggung jawab politik tidak berhenti pada penindakan, tetapi pada kesadaran bahwa jabatan publik bukan tiket menguangkan proyek infrastruktur. Fakta bahwa KPK mengamankan 14 orang dari berbagai unsur—bupati, kepala dinas, ASN, dan swasta—menunjukkan bobot masalah tata kelola yang sedang dihadapi. Kasus ini harus dibaca sebagai peringatan keras bagi kepala daerah lain bahwa transparansi anggaran dan integritas pribadi bukan slogan, melainkan penentu apakah mereka berakhir membangun jalan untuk rakyat atau sekadar membangun jalur baru menuju meja pemeriksa KPK.
