OTT KPK Bupati Bolmut: Korupsi Proyek Jalan sebagai Pintu Masuk
OTT KPK bupati Bolaang Mongondow Utara adalah operasi tangkap tangan terhadap Sirajudin Lasena yang mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR dan PUTR, sekaligus menunjukkan bagaimana penyelenggara negara diduga menggunakan kewenangan atas infrastruktur daerah untuk memperoleh uang dari pihak swasta melalui pengaturan proyek dan koordinasi lintas pejabat. Penangkapan Sirajudin Lasena dilakukan melalui operasi tangkap tangan KPK yang menyasar dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan salah satu fokus utama pada pembangunan infrastruktur jalan. Operasi senyap itu menangkap total 14 orang di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, termasuk bupati, kepala dinas, ASN, dan pihak swasta. Fakta bahwa kepala dinas dan pelbagai pihak swasta ikut diamankan menegaskan ini bukan penyimpangan individu, melainkan indikasi jaringan korupsi yang terstruktur di level daerah. Kasus ini menjadi bukti bahwa proyek jalan yang seharusnya menghubungkan warga antarkecamatan berubah menjadi jalur aliran uang gelap yang menghubungkan pejabat dengan kontraktor.
Jejak Aktivitas Tersembunyi: Komunikasi di Jakarta dan Uang di Kamar Hotel
Dimensi paling mengkhawatirkan dari penangkapan pejabat ini adalah jejak aktivitas yang dibeberkan penyidik sebelum OTT dilakukan. KPK mendalami keberadaan Sirajudin Lasena di Jakarta, termasuk apakah perjalanannya berkaitan dengan urusan dinas atau kepentingan pribadi, dan menemukan adanya komunikasi dengan sejumlah pihak swasta terkait rencana pertemuan di ibu kota. Ini menegaskan bahwa pengaturan korupsi proyek jalan tidak berlangsung spontan, melainkan dipersiapkan melalui koordinasi lintas pihak di luar daerah. Dalam OTT di sebuah hotel di Jakarta, penyidik mengamankan uang tunai Rp130 juta yang tersebar di dua kamar: Rp30 juta di kamar Sirajudin dan Rp100 juta di kamar asisten pribadinya. Kutipan yang paling telak dari penyidik adalah, "Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Sirajudin di salah satu hotel di Jakarta dan mengamankan uang tunai Rp130 juta dari dua kamar." Temuan uang di lokasi tertutup semacam hotel menggambarkan pola pengamanan dana yang sengaja dijauhkan dari kantor resmi, seolah korupsi ini dijalankan sebagai operasi paralel di luar jalur pemerintahan formal.
Skema Pemerasan dan Gratifikasi: Proyek Jalan sebagai Mesin Uang
Di balik OTT KPK bupati ini, penyidik memetakan pola yang lebih panjang: dugaan korupsi Sirajudin disebut berlangsung sejak ia menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023–2024 dan berlanjut setelah resmi menjadi bupati periode 2025–2030. Dalam rentang waktu itu, KPK menduga ia memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dengan manfaat langsung berupa Rp130 juta dari pemerasan dan gratifikasi yang ditaksir mencapai Rp11,14 miliar. Angka ini menggambarkan bahwa korupsi proyek jalan bukan sekadar uang pelicin kecil, melainkan mesin uang yang menghidupi gaya kepemimpinan predatoris terhadap anggaran infrastruktur daerah. Dalam perkara ini KPK juga menyita uang tunai Rp200 juta sebagai bagian dari barang bukti. Jika uang tunai ratusan juta rupiah yang disita dalam operasi ini dianggap sebagai sisa permukaan, maka dugaan gratifikasi miliaran menunjukkan kedalaman praktik yang menggerogoti kualitas korupsi proyek jalan di Bolmut. Proyek yang seharusnya memperbaiki akses warga ke layanan dasar justru menjadi ladang pemerasan, dengan pemegang jabatan utama diduga memanfaatkan posisinya untuk mematok harga bagi kontraktor yang ingin mengerjakan paket pekerjaan.
Koordinasi Lintas Pihak dan Rapuhnya Tata Kelola Infrastruktur Daerah
Rangkaian penangkapan pejabat ini menunjukkan bahwa korupsi di level proyek infrastruktur daerah beroperasi melalui koordinasi lintas pihak, bukan aksi tunggal seorang bupati. Dari 14 orang yang diamankan, terdapat bupati, kepala dinas, ASN, dan pihak swasta, semua beririsan dengan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR. Fakta ini memperlihatkan bagaimana korupsi proyek jalan digerakkan oleh sinergi negatif antara birokrasi dan dunia usaha: birokrat menyediakan akses dan keputusan, sementara pihak swasta menyuplai dana. KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tersebut, sebagian di Jakarta dan sejumlah lainnya di Sulawesi Utara dan Gorontalo, menunjukkan sebaran geografis praktik dan jejak uang yang tidak berhenti pada satu titik. Penegasan jubir bahwa "tim mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah" memperlihatkan betapa akumulasi dana yang dikumpulkan dari berbagai lokasi itu merupakan konsekuensi langsung dari tata kelola yang longgar dan minim pengawasan. Selama jaringan ini dibiarkan, setiap proyek infrastruktur daerah berpotensi berubah menjadi instrumen negosiasi uang antara kontraktor dan pejabat.
Pelajaran dari Bolaang Mongondow Utara: Mengembalikan Proyek Jalan ke Warga
Kasus OTT KPK bupati Bolaang Mongondow Utara ini seharusnya dibaca sebagai alarm keras tentang betapa rapuhnya integritas pengelolaan infrastruktur daerah ketika kewenangan terpusat pada figur yang tidak akuntabel. Penangkapan Sirajudin Lasena bersama 13 orang lain dan penyitaan uang ratusan juta rupiah memperjelas bahwa sistem pengadaan proyek jalan di tingkat lokal mudah dimanipulasi ketika pengawasan publik lemah dan transparansi belum menjadi standar. Untuk keluar dari pola korupsi proyek jalan seperti ini, daerah perlu menggeser orientasi pengelolaan infrastruktur dari transaksi tertutup menuju partisipasi terbuka: publik harus mengetahui nilai proyek, mekanisme lelang, dan siapa saja yang terlibat. Tanpa tekanan politik dari warga dan media lokal, penangkapan pejabat hanya akan menjadi siklus: satu bupati jatuh, jaringan beradaptasi, proyek tetap menjadi sumber rente. Pelajaran utama dari Bolmut adalah jelas: infrastruktur jalan harus dikembalikan kepada kepentingan warga, bukan kepada kepentingan segelintir pejabat dan pihak swasta yang membangun jalur uang di belakang ruang rapat resmi.
