Kejanggalan Tender Aceh: Sinyal Bahaya dalam Pengadaan Publik
Kejanggalan tender Aceh adalah pola penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Aceh yang ditandai tender tidak kompetitif, penawar terendah digugurkan tanpa alasan transparan, nilai kontrak mendekati penuh Harga Perkiraan Sendiri, serta minimnya dokumentasi terbuka yang memungkinkan publik mengawasi penggunaan uang rakyat. Pola ini merusak persaingan sehat, membuka ruang dugaan korupsi pengadaan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat pengawas. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menunjukkan bahwa kejanggalan tersebut bukan kasus tunggal, melainkan rangkaian irregularitas procurement yang menyentuh proyek fisik bernilai besar dan penyaluran dana hibah ke instansi vertikal, sehingga membutuhkan investigasi KPK Aceh yang lebih dalam dan menyeluruh.
Tender Pasar Modern Abdya: Penawar Terendah Gugur, Pemenang Nyaris Sentuh HPS
Kasus tender Lanjutan Pembangunan Pasar Modern (Multiyears) di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah contoh telanjang dari kejanggalan tender Aceh yang sulit diterima akal sehat. Transparansi Tender Indonesia menyoroti paket dengan pagu sekitar Rp44,97 miliar dan HPS sekitar Rp44,969 miliar, yang hanya diikuti penawaran harga dari dua perusahaan meski tercatat 14 peserta. Penawar terendah, PT Ramadika Mandiri, mengajukan sekitar Rp41,81 miliar namun digugurkan pada evaluasi kualifikasi. Sebaliknya, PT Viola Cipta Mahakarya yang menawar sekitar Rp44,50 miliar dinyatakan lolos dan kemudian memenangkan kontrak sekitar Rp44,455 miliar, atau 98,86 persen dari HPS. Selisih antara penawaran yang gugur dan nilai kontrak pemenang mencapai sekitar Rp2,64 miliar, sebuah angka yang terlalu besar untuk dibiarkan tanpa klarifikasi menyeluruh.
TTI tidak gegabah menyebut sudah terjadi tindak pidana, tetapi dengan tepat menyebut adanya dugaan persekongkolan pengaturan pemenang. Di sini tampak jelas pola irregularitas procurement: kompetisi sempit, penawar terendah tumbang karena masalah administrasi yang perlu diuji, dan kontrak yang dipatok hampir penuh HPS. Pertanyaan kuncinya: apakah kekurangan PT Ramadika Mandiri merupakan cacat substantif atau sekadar celah administratif yang dipakai sebagai pintu menyingkirkan penawar termurah? Tanpa penjelasan terbuka, publik berhak curiga bahwa proses pengadaan tidak kompetitif dan nilai kontrak tidak wajar.
Minim Kompetisi dan HPS Tinggi: Pola Irregularitas Procurement yang Berulang
Pola dugaan korupsi pengadaan dalam kasus Pasar Modern Abdya tidak berdiri sendiri; ia memperlihatkan bagaimana sistem tender dapat dimanipulasi tanpa banyak saksi. Dari 14 peserta yang tercatat, hanya dua yang memasukkan penawaran harga, sebuah angka yang mengindikasikan either peserta lain sekadar pelengkap atau ada mekanisme seleksi awal yang tidak transparan. Ketika hanya sedikit penawar yang benar-benar bertarung, peluang pengaturan sangat terbuka. Apalagi hasil akhir menempatkan nilai kontrak hanya sekitar Rp514 juta di bawah HPS, selisih tipis yang menguntungkan penyedia tetapi merugikan efisiensi penggunaan APBD.
TTI dengan tepat meminta Pokja Pemilihan di Aceh Barat Daya membuka dokumen evaluasi, berita acara klarifikasi, dokumen KSO, bukti pengalaman, hingga proses negosiasi harga. Tanpa membuka level detail ini, sulit membuktikan apakah penyusunan HPS, penetapan persyaratan kualifikasi, dan pola keikutsertaan peserta sudah sah atau malah menjadi instrumen pengaturan pemenang. Menurut TTI, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menang; analisis harus menyentuh rekam jejak perusahaan pemenang dan keterkaitan mereka dengan paket pekerjaan lain. Jika pola kejanggalan seperti ini dibiarkan, pesan yang dikirim kepada kontraktor jelas: menang bukan soal kompetensi dan efisiensi, melainkan kedekatan dan kelicinan administratif.
Dana Hibah Rp308 Miliar: Konflik Kepentingan di Balik Kedekatan Anggaran
Di luar proyek fisik, kejanggalan pengelolaan uang rakyat di Aceh juga tampak dalam penyaluran dana hibah ke instansi vertikal. TTI mencatat, sejak 2017 hingga 2024, total hibah dari pemerintah daerah di Aceh kepada berbagai instansi vertikal mencapai sekitar Rp308,3 miliar. Masalahnya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan konflik kepentingan yang mengintai ketika pemerintah daerah mengucurkan hibah kepada lembaga yang punya fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Instansi vertikal sejatinya dibiayai APBN; ketika APBA dan APBK ditarik untuk membiayai mereka, publik patut bertanya: kebutuhan siapa yang lebih diutamakan, warga atau relasi kelembagaan?
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa APBA dan APBK adalah uang rakyat yang semestinya diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi. Hibah ke lembaga yang sudah punya anggaran pusat harus memiliki alasan kebutuhan yang sangat jelas, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Tanpa itu, persepsi publik akan mengarah pada dugaan bahwa kedekatan anggaran digunakan untuk melunakkan pengawasan atau mempengaruhi penanganan perkara. Di titik ini, transparansi dana hibah bukan lagi urusan administrasi, melainkan prasyarat menjaga independensi pengawasan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Saatnya Investigasi KPK Aceh: Membaca Pola, Bukan Kasus Satu-satu
Pola kejanggalan tender dan penyaluran dana hibah di Aceh memperlihatkan benang merah yang terlalu tebal untuk diabaikan. KPK sudah mengirim surat kepada kepala daerah di Aceh, meminta data pengelolaan anggaran, termasuk hibah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan proyek bernilai besar melalui Surat Nomor B/4270/KSP.00/70-72/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026. TTI mendorong agar langkah ini tidak berhenti pada pengumpulan data administratif, melainkan berlanjut ke analisis pola: siapa yang menerima hibah, berapa nilainya, seberapa sering diberi, kapan waktunya, dan bagaimana hubungannya dengan pengawasan atau penanganan perkara pada pemerintah daerah pemberi hibah.
Untuk kasus tender, TTI meminta Inspektorat/APIP, LKPP, dan aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai proses pengadaan, mulai dari penyusunan HPS hingga penetapan pemenang. Di ranah hibah, TTI menuntut BPK, APIP, serta DPR di tingkat provinsi dan kabupaten memastikan setiap hibah memenuhi prinsip kebutuhan, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, tanpa investigasi KPK Aceh yang menyeluruh terhadap dugaan manipulasi tender dan alokasi dana mencurigakan, kejanggalan tender Aceh dan kaburnya transparansi dana hibah akan terus menjadi sumber dugaan korupsi pengadaan. Reformasi pengadaan tidak cukup dengan slogan; ia membutuhkan pembersihan pola, bukan menambal kasus satu per satu.
