Audit Ungkap Pola Penyalahgunaan Anggaran di Papua Barat

Audit Anggaran Papua: Sinyal Keras soal Akuntabilitas Daerah

Audit anggaran Papua adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap penggunaan APBD dan keuangan badan usaha milik daerah untuk mengukur kepatuhan hukum, menilai risiko penyalahgunaan dana daerah, serta memastikan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengembalian kerugian ke kas daerah dan pelibatan aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi korupsi. Temuan terbaru Inspektorat Papua Barat seharusnya dibaca sebagai alarm keras: tata kelola yang longgar telah membuka ruang bagi penyalahgunaan hingga puluhan miliar rupiah. Dalam konteks ini, audit bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen politik dan hukum yang menentukan apakah uang publik dipakai untuk pelayanan masyarakat atau bocor ke kantong elite birokrasi dan pengelola BUMD. Tanpa reformasi menyeluruh, siklus temuan dan pengembalian akan terus berulang tanpa menyentuh akar masalah akuntabilitas.

PT Padoma: BUMD yang Berubah Jadi Lubang Anggaran

Temuan dugaan penyalahgunaan anggaran negara senilai Rp13 miliar pada BUMD PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) menunjukkan betapa rapuhnya pengawasan terhadap aset ekonomi daerah. Perusahaan yang seharusnya menjadi mesin pendapatan justru diduga menjadi lubang kebocoran anggaran. Audit ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk meneliti kinerja dan keuangan BUMD tersebut. Pernyataan Inspektur Papua Barat, Erwin P.H. Saragih, bahwa "ada temuan senilai Rp13 miliar yang harus segera dikembalikan ke Kas Daerah" menegaskan bahwa kerugian bukan sebatas teknis administrasi, tetapi sudah menyentuh inti akuntabilitas pengelolaan uang publik. Rencana audit menyeluruh terhadap anak perusahaan PT Padoma Ubadari Energi menandakan dugaan masalah yang lebih dalam pada pola belanja dan tata kelola korporasi milik daerah, yang selama ini dibiarkan beroperasi jauh dari sorotan publik.

Lebih jauh, Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengindikasikan kerugian negara memaksa pemegang saham mutlak, yaitu pemerintah daerah, untuk bertanggung jawab melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Jika uang tersebut tidak segera dikembalikan, Inspektorat akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Ini menggambarkan betapa inspektorat temuan korupsi di lingkungan BUMD tidak bisa lagi diselesaikan lewat kompromi internal. Meski pelibatan penegak hukum adalah langkah tegas, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah: bagaimana mungkin penyalahgunaan sebesar ini lolos dari radar pengawasan bertahun-tahun? Kasus Padoma menunjukkan bahwa tanpa transparansi laporan keuangan yang rutin dipublikasikan, BUMD akan terus menjadi kantong gelap anggaran, tempat praktik penyalahgunaan dana daerah berkembang nyaman di balik jargon pembangunan ekonomi.

Pengawasan 60 Hari: 76 Kasus, 24 Diserahkan ke Penyidik

Program pengawasan jangka pendek 60 hari yang dilakukan Inspektorat Papua Barat mengungkap total temuan Rp32 miliar dari APBD tahun anggaran 2025 dan mencakup 76 kasus. Angka ini menggambarkan betapa audit anggaran Papua masih menemukan kebocoran sistemik dalam pengelolaan belanja publik. Dari 76 kasus tersebut, 52 kasus sudah dalam proses pengembalian ke kas daerah dengan nilai Rp29 miliar melalui setoran langsung maupun penandatanganan Surat Keterangan Pertanggung Jawaban Mutlak (SKTJM). Di atas kertas, angka penyelamatan ini tampak impresif, tetapi fakta bahwa puluhan miliar bisa "dikembalikan" setelah diaudit justru menegaskan bahwa pelanggaran telah terjadi sebelumnya. Inspektorat temuan korupsi tidak boleh dipersempit sebagai urusan administrasi; pengembalian uang hanyalah langkah perbaikan, bukan pembersihan dosa tata kelola.

Bagian paling penting dari program pengawasan ini adalah keputusan Inspektorat untuk mempersilahkan aparat penegak hukum masuk ke 24 kasus yang melewati batas waktu 60 hari. Koordinasi dengan APH menunjukkan kesadaran bahwa sebagian pelanggaran bukan sekadar kekeliruan pencatatan, melainkan dugaan tindak pidana. Namun, pola baru yang patut dikritisi adalah kecenderungan menjadikan batas waktu 60 hari sebagai garis pemisah antara "masalah administrasi" dan "masalah hukum". Jika sistem akuntabilitas pemerintah daerah dibangun dengan logika hitung mundur seperti ini, maka pelaku penyalahgunaan dana daerah akan selalu punya insentif untuk mengulur waktu, berharap kasusnya berhenti pada pengembalian tanpa proses pidana. Lembaga pengawas perlu berani menilai substansi pelanggaran, bukan hanya patuh pada kalender tenggat.

Dari Temuan ke Reformasi: Menutup Celah Penyalahgunaan Dana Daerah

Rangkaian temuan dari Padoma dan audit 60 hari menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah di Papua Barat masih bertumpu pada reaksi setelah kebocoran terjadi, bukan pencegahan sejak perencanaan anggaran. Ketika miliaran rupiah bisa "diselamatkan" dalam waktu singkat, itu berarti miliaran rupiah semula berpotensi hilang tanpa jejak. Persoalan utama bukan semata lemahnya hukum, tetapi budaya birokrasi yang menganggap pengembalian uang sebagai solusi final atas penyalahgunaan. Cara pandang ini memberi sinyal berbahaya: selama dana bisa dikembalikan, pelanggaran dianggap dapat dinegosiasikan. Padahal, inspektorat temuan korupsi seharusnya menjadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh terhadap prosedur, kewenangan, dan transparansi anggaran, bukan hanya sarana menutup buku.

Ke depan, audit anggaran Papua harus diarahkan untuk menguatkan tata kelola yang mencegah penyalahgunaan sejak awal: publikasi rutin LHP, keterbukaan data belanja BUMD, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan penggunaan APBD. Tanpa tekanan publik, komitmen politik untuk memperbaiki sistem sering berhenti pada konferensi pers dan ancaman seret ke APH. Temuan Rp13 miliar di PT Padoma dan Rp32 miliar dalam pengawasan 60 hari adalah cermin yang tidak nyaman, tetapi perlu ditatap lama-lama oleh para pengambil keputusan. Akuntabilitas pemerintah daerah bukan diukur dari seberapa banyak uang yang dikembalikan, melainkan seberapa kecil peluang kebocoran yang tersisa. Jika pola lama tidak diubah, kasus-kasus seperti yang baru terungkap ini akan terus berulang dengan angka yang mungkin kian membesar.