Aturan baru harus menghasilkan aset yang tertib dan berguna
Barang milik daerah adalah seluruh aset yang dikuasai pemerintah daerah dan perlu dicatat, dilindungi secara hukum, serta dimanfaatkan untuk mendukung layanan publik dan keuangan daerah. Karena itu, memperbarui aturan pengelolaannya bukan pekerjaan administratif belaka: ukuran keberhasilannya ialah apakah aset tercatat jelas, aman, dan memberi manfaat bagi warga. Pemkab Serdang Bedagai berupaya memperkuat tata kelola aset melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bupati Darma Wijaya menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sei Rampah pada Rabu, 4 November 2026; sambutan tertulisnya dibacakan Sekretaris Daerah Suwanto Nasution. Pembaruan ini diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan mendorong pengelolaan yang tertib, transparan, serta akuntabel. Namun, perubahan regulasi hanya akan berarti jika pelaksanaannya memperbaiki cara aset daerah dikelola, bukan sekadar mengganti ketentuan di atas kertas.
Kepastian hukum adalah fondasi pemanfaatan
Catatan fraksi-fraksi DPRD menyoroti pekerjaan mendasar yang belum bisa diabaikan: menertibkan administrasi, mempercepat sertifikasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan, mengamankan aset, serta mengawasi pemanfaatannya. Pemerintah menyatakan inventarisasi dan penataan administrasi terus dilakukan, sementara dokumen kepemilikan diselesaikan secara bertahap untuk memberikan kepastian hukum. Prioritas itu tepat. Aset dengan status yang tidak jelas rentan menjadi tidak produktif, sulit diawasi, atau menimbulkan sengketa. Sebaliknya, data dan dokumen yang rapi memberi pemerintah dasar untuk menentukan apakah suatu aset perlu dipakai untuk layanan, dipelihara, atau dimanfaatkan dengan cara lain. Dampaknya bukan hanya bagi neraca pemerintah: aset yang dikelola dengan benar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, tata kelola aset semestinya dinilai dari hasil nyata—kepastian kepemilikan, informasi yang akurat, dan pemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan dari banyaknya prosedur yang dibuat.
Sewa aset dapat menambah PAD, dengan pengawasan
Menghubungkan optimalisasi aset dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk akal, asalkan pendapatan tidak menjadi satu-satunya ukuran. Pemkab Sergai mendorong aset yang belum dimanfaatkan agar digunakan secara produktif dan transparan; salah satu pilihan ialah menyewakannya melalui prosedur yang berlaku. Sebelum disewakan, aset dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian penyewa membayar ke kas umum daerah setelah nilai sewa ditetapkan. Mekanisme tersebut menawarkan jalur agar aset menganggur dapat memberi kontribusi langsung bagi kas daerah. Tetapi manfaat publik tetap harus diperhitungkan: aset yang lebih dibutuhkan untuk fasilitas atau layanan masyarakat tidak semestinya dialihkan demi penerimaan sewa semata. Penilaian, keterbukaan proses, dan pengawasan diperlukan agar pemanfaatan tidak merugikan kepentingan warga. Jika diterapkan dengan disiplin, sewa dapat menjadi salah satu cara mengubah aset pasif menjadi sumber PAD, sekaligus memastikan keputusan pemanfaatannya bisa diuji.
Digitalisasi harus disertai kapasitas dan evaluasi
Penatausahaan barang milik daerah saat ini didukung aplikasi SIMDA BMD. Pemerintah berencana menyempurnakan sistem melalui pengembangan dan integrasi untuk mendukung penerapan e-BMD, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat tertib administrasi. Langkah ini penting, tetapi aplikasi yang lebih baik tidak otomatis menjamin data benar atau aset terkelola dengan baik. Hasilnya bergantung pada pembaruan data, kemampuan aparatur, dan tindak lanjut atas temuan. Pemkab juga menyatakan akan memperkuat pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi agar pengelolaan berjalan sesuai ketentuan. Kombinasi sistem yang terintegrasi dengan petugas yang cakap dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi serta penggunaan aset secara lebih akurat. Pada akhirnya, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 layak dinilai dari tiga hasil: aset memiliki kepastian hukum, dimanfaatkan secara transparan sesuai kebutuhan, dan memberi manfaat bagi layanan serta PAD. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, optimalisasi hanya akan menjadi janji; dengan pengawasan dan data yang tertib, aset daerah dapat bekerja lebih baik untuk masyarakat.






