Kesepakatan awal, bukan garis finis
Anggaran daerah adalah rencana yang menyelaraskan kemampuan pendapatan pemerintah dengan belanja untuk membiayai layanan publik dan pembangunan yang dibutuhkan warga. Karena itu, mutu anggaran Makassar 2027 akan ditentukan bukan hanya oleh kesepakatan dokumen, melainkan oleh ketepatan prioritas dan pelaksanaannya.
Pemkot Makassar dan DPRD mulai mematangkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kesepakatan ditandai penandatanganan dokumen dalam rapat paripurna di Balai Kota Makassar pada Minggu malam, 15 November 2026. Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut.
Pembahasan ini penting karena proyeksi pendapatan harus sejalan dengan kemampuan belanja, sementara program yang disusun perlu menjawab kebutuhan masyarakat. Penandatanganan KUA-PPAS patut dipandang sebagai awal pengujian pilihan, bukan bukti bahwa persoalan pembangunan telah teratasi.
Pengentasan kemiskinan perlu menjadi ukuran hasil
Pengentasan kemiskinan mendapat tempat dalam pembahasan bersama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, mutu pelayanan publik, dan pengurangan pengangguran terbuka. Namun, perhatian dalam dokumen anggaran belum otomatis berarti warga akan merasakan perubahan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah kegiatan yang dipilih menyasar kebutuhan nyata dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Badan Anggaran DPRD menilai rancangan kebijakan umum APBD telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027, tetapi memberi catatan tentang efektivitas belanja, ketepatan alokasi, dan optimalisasi program prioritas perangkat daerah. Catatan ini penting: efisiensi tidak boleh berubah menjadi pemangkasan tanpa melihat kondisi lapangan. Sebaliknya, penambahan kegiatan juga perlu disertai alasan yang jelas dan kemampuan untuk menuntaskannya.
Warga tidak membutuhkan daftar program yang panjang, melainkan layanan dan pembangunan yang terasa manfaatnya. Karena itu, Pemkot dan DPRD perlu menilai setiap usulan berdasarkan kontribusinya terhadap kemiskinan, pekerjaan, kualitas manusia, dan akses pelayanan.
Akuntabilitas menentukan manfaat anggaran
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang diperhitungkan dalam anggaran 2027 juga menjadi perhatian. Badan Anggaran meminta agar penggunaannya optimal, terukur, dan akuntabel sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan layanan publik. Ini tuntutan yang tepat: dana yang tersedia harus memiliki tujuan yang terang, bukan sekadar mengisi ruang belanja.
Tahap berikutnya adalah menyempurnakan dokumen perencanaan berdasarkan pembahasan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan perangkat daerah. Rekomendasi DPRD akan menjadi bahan bagi pemerintah kota untuk memperbaiki rancangan anggaran sebelum ditindaklanjuti. Proses ini semestinya menjaga konsistensi prioritas, sekaligus membuka ruang koreksi bila alokasi belum menjawab kebutuhan warga.
Pada akhirnya, kualitas anggaran Makassar 2027 tidak diukur dari rapat atau dokumen yang disepakati, tetapi dari hasil yang dapat dirasakan. Pengentasan kemiskinan harus diterjemahkan menjadi pilihan program yang jelas, alokasi yang tepat, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah ujian bagi Pemkot dan DPRD.






