Audit Infrastruktur Sekolah: Dana Mengalir, Mutu Tertinggal
Audit infrastruktur sekolah adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran fisik pendidikan—mulai dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pembangunan gedung, hingga perawatan sarana—untuk menilai apakah setiap rupiah belanja negara benar-benar berubah menjadi ruang kelas layak, fasilitas aman, dan lingkungan belajar yang mendukung mutu pendidikan bagi siswa dan guru. Temuan terbaru menunjukkan satu pola yang mengkhawatirkan: uang negara mengalir, tetapi mutu layanan yang dirasakan siswa tertinggal jauh. Di SMPN 2 Berastagi, pengelolaan dana BOSP menimbulkan sorotan karena pelampauan belanja barang dan jasa serta kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan. Di SMKN 1 Babelan, revitalisasi senilai sekitar Rp1 miliar dipertanyakan mekanisme pengawasan dan penanggung jawabnya. Sementara di SMAN 3 Long Ikis, proyek sekolah mangkrak setelah kontrak diputus dan publik dibiarkan tanpa kepastian kelanjutannya.
SMPN 2 Berastagi: Dana BOSP Gemuk, Bangku dan Jendela Tetap Rusak
Kasus SMPN 2 Berastagi adalah contoh telanjang bagaimana pengelolaan dana BOSP bisa jauh dari prinsip akuntabilitas. Laporan audit mengungkap realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai Rp77.630.370 pada Tahap I dan Rp118.591.505 pada Tahap II, total lebih dari Rp196 juta. Namun pantauan langsung di sekolah menemukan bangku-bangku kelas rusak, kaca jendela pecah, dan pintu kamar mandi tidak layak pakai. Sulit menerima logika anggaran ketika bukti di lapangan berkata sebaliknya. Lebih serius lagi, BPK mencatat dugaan pelampauan anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp25.137.311 dari DPA Rp694.168.825 menjadi realisasi Rp719.306.136 (103,62%). Auditor menilai keadaan ini tidak sesuai dengan Permendagri 77/2020 dan berpotensi menghasilkan laporan yang tidak senyatanya. Dalam bahasa terang, anggaran berjalan di luar koridor dokumen resmi, sementara siswa duduk di bangku yang retak.
SMKN 1 Babelan: Revitalisasi Rp1 Miliar Tanpa Kompas Pengawasan
Revitalisasi SMKN 1 Babelan yang dibiayai APBN dengan nilai sekitar Rp1 miliar mestinya menjadi contoh baik investasi negara pada pendidikan. Yang muncul justru kegamangan: ketika ditanya soal pengawasan pembangunan, perwakilan panitia pembangunan sekolah menyebut proyek berada dalam pengawasan Babinsa. Namun Babinsa yang disebut mengaku belum mengetahui adanya kegiatan revitalisasi di sekolah tersebut. Kontradiksi ini bukan sekadar salah komunikasi; ia menunjukkan kaburnya garis tanggung jawab dalam pengawasan pembangunan sekolah. Tanpa kejelasan siapa pengawas resmi, bagaimana mekanisme pemilihan pelaksana, serta apa rincian pekerjaan, sulit memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan spesifikasi. Ketika proyek bernilai besar berjalan dengan struktur pengawasan yang tidak transparan, celah penyimpangan melebar. Revitalisasi yang seharusnya menghadirkan ruang belajar lebih layak berpotensi berubah menjadi sekadar bangunan tanpa kejelasan mutu dan akuntabilitas.
SMAN 3 Long Ikis: Puluhan Miliar, Pondasi dan Keheningan
Proyek pembangunan SMAN 3 Long Ikis memperlihatkan wajah lain problem infrastruktur pendidikan: proyek sekolah mangkrak dan komunikasi pemerintah yang tertutup. Paket pembangunan dengan pagu Rp29,07 miliar itu mencatat realisasi pekerjaan baru 20,13 persen per 23 Desember sebelum kontrak diputus. Kritik tajam muncul: "Jangan sampai sudah habis puluhan miliar, tapi yang tersisa hanya pondasi". Ketika kontraktor sudah di–black list, publik tetap tidak mendapat informasi jelas tentang kontraktor pengganti dan rencana penyelesaian pembangunan. Koalisi masyarakat sipil menuntut Disdik membuka mekanisme pengadaan penyedia lanjutan, nama kontraktor, nilai pekerjaan tersisa, dan target penyelesaian proyek. Tanpa transparansi pengawasan pembangunan sekolah, pemutusan kontrak hanya memindahkan masalah dari satu perusahaan ke ruang gelap birokrasi. Siswa dan orang tua di Long Ikis menunggu sekolah yang dijanjikan, sementara yang ada baru pondasi dan keheningan administrasi.
Pelajaran Keras: Transparansi Bukan Tambahan, Melainkan Syarat Hidup Dana Pendidikan
Tiga kasus ini memaparkan pola yang sama: ketidaktegasan pengawasan pembangunan sekolah, pengelolaan dana BOSP yang tidak transparan, dan minimnya informasi publik ketika proyek bermasalah. Dari bangku rusak di SMPN 2 Berastagi meski dana pemeliharaan menembus ratusan juta, revitalisasi SMKN 1 Babelan tanpa kompas pengawasan jelas, hingga SMAN 3 Long Ikis yang mangkrak setelah kontrak diputus, satu kesimpulan muncul: tanpa transparansi dan audit infrastruktur sekolah yang serius, hak siswa atas lingkungan belajar layak akan terus dikorbankan. Dana pendidikan bukan hadiah untuk pengelola, melainkan amanah untuk peserta didik. Itu sebabnya tiap temuan audit harus ditindaklanjuti, bukan dinegasikan. Dinas pendidikan, inspektorat, dan aparat penegak hukum perlu terbuka menjelaskan langkah koreksi, termasuk mengevaluasi pengawasan pembangunan sekolah dan pengelolaan dana BOSP. Kalau publik tetap dibiarkan bertanya-tanya, proyek fisik bisa selesai, tetapi kepercayaan pada institusi pendidikan yang runtuh lebih sulit dibangun kembali.
