Ketika Dana BOS Mengalir, tetapi Toilet dan Plafon Tetap Jebol
Dana BOS sekolah adalah bantuan operasional dari pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk mendukung biaya rutin, pemeliharaan ringan, dan peningkatan mutu pembelajaran, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan masalah akuntabilitas ketika aliran anggaran tidak berbanding lurus dengan kondisi nyata fasilitas sekolah yang masih rusak dan tidak layak digunakan. Kasus SMPN 2 Ngamprah menjadi cermin telanjang: foto toilet kotor, papan tulis rusak, kaca jendela pecah, dan plafon berlubang viral di media sosial, memaksa Dinas Pendidikan turun tangan melakukan sidak langsung ke lokasi. Ironinya, dana BOS sudah dicairkan, tetapi siswa tetap belajar di ruang kelas dengan langit-langit bolong dan papan tulis tak layak pakai. Ini bukan sekadar kelalaian teknis; ini sinyal keras bahwa pengelolaan anggaran pendidikan gagal memenuhi hak dasar siswa atas lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.
Sidak, Patungan Siswa, dan Pertanyaan: Ke Mana Dana BOS Sekolah?
Begitu kerusakan fasilitas sekolah viral, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edy Syafrudin, melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 2 Ngamprah pada Rabu, 19 Agustus 2026. Tak berselang lama, Bupati Jeje Ritchie Ismail juga turun mengecek langsung, dipicu aksi siswa yang patungan memperbaiki gedung sekolah yang rusak. Saat di lapangan, Jeje mempertanyakan secara terang‑terangan, “Ini kenapa bisa sampai seperti ini? Artinya ke mana itu dana BOS‑nya?”. Pertanyaan itu mewakili kegelisahan publik: bagaimana mungkin siswa harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki fasilitas sekolah sementara anggaran resmi telah dikucurkan? Pengawasan dana pendidikan yang lemah membuat solidaritas siswa tampak heroik di permukaan, tetapi sesungguhnya menyingkap kegagalan negara dan pemerintah daerah menjalankan mandat perlindungan hak pendidikan anak.
Angka BOS Besar, Fasilitas Sekolah Rusak: Ada yang Tidak Nyambung
Dari sisi angka, kasus ini sulit diterima akal sehat. Plt Inspektorat Bandung Barat, Yadi Azhar, mengungkapkan SMPN 2 Ngamprah mendapatkan alokasi dana BOS sekitar Rp 1,3 miliar pada 2026, dengan sekitar Rp 274 juta atau 20 persen dialokasikan untuk sarana dan prasarana. Untuk semester pertama saja, sekitar Rp 64 juta sudah dicairkan. Di sisi lain, Edy Syafrudin menegaskan sekolah memiliki alokasi pemeliharaan maksimal 20 persen dari total BOS, yang memang hanya boleh dipakai untuk kerusakan ringan. Namun Bupati Jeje geram karena kerusakan yang seharusnya masuk kategori ringan—toilet rusak, langit‑langit bolong, papan tulis tak layak—nyatanya dibiarkan menumpuk hingga mempermalukan sekolah di mata publik. Ketika dana BOS sekolah ada, tetapi fasilitas sekolah rusak dibiarkan, maka masalahnya bukan kekurangan anggaran, melainkan cara pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak disiplin dan tidak sensitif terhadap kebutuhan paling mendesak.
Lemahnya Pengawasan Dana Pendidikan: Dari Ruang Kelas ke Meja Birokrasi
Respons birokrasi datang: Dinas Pendidikan diminta Bupati untuk mengecek kondisi sekolah secara menyeluruh, dan Inspektorat akan mendalami penggunaan anggaran BOS serta memastikan realisasinya sesuai peruntukan. Di atas kertas, ini terdengar meyakinkan. Namun fakta bahwa pengawasan baru bergerak setelah foto‑foto kerusakan viral menunjukkan pola reaktif, bukan sistem pengawasan dana pendidikan yang aktif dan rutin. Bupati bahkan harus mengingatkan bahwa pemeliharaan ringan semestinya menghindari kerusakan menjadi parah, yang artinya selama ini prioritas perbaikan tidak ditempatkan pada fasilitas paling kritis seperti toilet dan ruang kelas. Ketika pengawasan internal sekolah lemah, komite sekolah pasif, dan dinas pendidikan tidak agresif melakukan audit berkala, ruang kosong itu rawan diisi keputusan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Korbannya jelas: siswa yang belajar di tengah plafon jebol dan sanitasi memprihatinkan.
Rekomendasi: Audit Terbuka dan Pengelolaan Anggaran yang Berpihak pada Siswa
Kasus SMPN 2 Ngamprah seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar bahan kemarahan sesaat. Pemeriksaan menyeluruh yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Inspektorat, seperti disampaikan Bupati, wajib diarahkan pada pembenahan sistem, bukan hanya mencari kambing hitam. Pertama, audit penggunaan dana BOS harus dilakukan secara rutin dan terbuka, dengan ringkasan laporan dipublikasikan kepada orang tua dan masyarakat. Kedua, sekolah perlu menyusun prioritas pengeluaran yang jelas: kerusakan toilet, plafon, dan papan tulis tidak boleh kalah dari belanja yang kurang mendesak. Ketiga, mekanisme pengawasan dana pendidikan harus memasukkan partisipasi komite sekolah sebagai mata tambahan di lapangan. "Inspektorat akan mendalami penggunaan anggaran tersebut, termasuk memastikan realisasinya sesuai dengan peruntukan" hanya akan bermakna jika hasilnya bisa diakses publik. Transparansi bukan hiasan; ia satu‑satunya cara memastikan dana BOS benar‑benar jatuh ke ruang kelas, bukan hilang di lorong birokrasi.
