Kesenjangan target dan kemampuan anggaran
Revitalisasi sekolah adalah upaya memperbaiki bangunan dan fasilitas pendidikan agar aman, layak, serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan definisi itu, kesenjangan antara kebutuhan perbaikan dan dana yang tersedia menjadi persoalan utama program saat ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR saat ini baru cukup untuk membenahi 10.470 satuan pendidikan. Pagu revitalisasi fisik sekolah berada di kisaran Rp14,2 triliun, sedangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memasang target perbaikan 100.000 sekolah pada 2027. Artinya, cakupan yang telah didukung anggaran hanya sebagian kecil dari sasaran tersebut. Selisih ini bukan sekadar soal angka: tanpa tambahan kapasitas pendanaan dan pelaksanaan, target besar berisiko berhenti sebagai janji, sementara sekolah yang membutuhkan perbaikan tetap menunggu.
Karena itu, anggaran revitalisasi sekolah perlu dinilai bukan hanya dari besarnya pagu, tetapi juga dari berapa banyak satuan pendidikan yang benar-benar dapat diperbaiki dan seberapa mendesak kerusakannya. Angka 10.470 memberi ukuran konkret tentang jarak yang masih harus ditempuh.

Contoh daerah memperlihatkan kebutuhan yang nyata
Di Mojokerto, bantuan revitalisasi SMP senilai Rp1,7 miliar untuk SMPN 6 dialokasikan bagi perbaikan 10 ruang kelas dan pembangunan satu toilet baru. Contoh ini menunjukkan bahwa angka satu sekolah dapat mewakili pekerjaan fisik yang penting, tetapi juga mengingatkan bahwa skala perbaikan per lokasi tidak kecil.
Sebelum proyek dimulai, lima ruang kelas di sekolah itu dikosongkan selama satu semester karena atapnya keropos berat. Kini, saat 10 kelas direvitalisasi, siswa harus belajar dalam dua sesi: sebagian masuk pagi dan satu rombongan belajar masuk siang. Dampak proyek terasa langsung dalam rutinitas murid, meski perbaikan memang diperlukan demi ruang belajar yang lebih aman.
Pengerjaan telah berlangsung sembilan minggu, mencapai progres 53 persen, dan ditargetkan selesai dalam tujuh minggu berikutnya atau pada Desember. Pengalaman ini menegaskan bahwa revitalisasi sekolah daerah menuntut perencanaan yang menjaga kegiatan belajar tetap berjalan, bukan sekadar alokasi dana dan daftar bangunan.
Pemerataan harus berjalan seiring penambahan kapasitas
Contoh lain datang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah pada 13 November 2026, Plt Bupati H. Muklisin menyampaikan bahwa 90 sekolah mendapat program revitalisasi. Jumlah itu patut dicatat sebagai kemajuan daerah, tetapi harus dilihat dalam konteks bahwa Kuansing memiliki 805 sekolah di bawah pemerintah kabupaten. Jadi, bantuan yang menjangkau puluhan sekolah belum berarti seluruh kebutuhan setempat telah tertangani.
Komisi X DPR juga menekankan agar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar mendapat prioritas, serta mengingatkan supaya alokasi tidak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Prinsip itu tepat: memperluas jumlah penerima tanpa memetakan tingkat kerusakan dan ketertinggalan berisiko membagi dana secara rata, tetapi tidak adil terhadap sekolah yang paling membutuhkan.
Kasus Mojokerto dan Kuansing memperlihatkan dua sisi tantangan: kebutuhan tiap sekolah konkret, sementara cakupan nasional masih tertinggal jauh dari sasaran. Pemerintah perlu menyelaraskan target revitalisasi sekolah dengan kemampuan anggaran, tahapan kerja yang realistis, dan prioritas berbasis kondisi.

Target besar perlu ditopang rencana yang dapat diuji
Target 100.000 sekolah pada 2027 memberi arah yang ambisius, tetapi angka 10.470 yang saat ini tercakup dalam anggaran menunjukkan bahwa jalan menuju ke sana belum terjamin. Perbedaan skala tersebut menuntut penjelasan terbuka tentang bagaimana kekurangan cakupan akan dikejar, tanpa mengorbankan mutu pekerjaan ataupun pemerataan.
Perbaikan juga tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah Kuansing, misalnya, menekankan perlunya peningkatan kompetensi guru bersamaan dengan pembenahan sarana sekolah. Infrastruktur layak memang prasyarat penting, tetapi manfaatnya akan lebih besar jika ditopang lingkungan belajar dan tenaga pendidik yang berkualitas.
Kesimpulannya, program revitalisasi memiliki urgensi yang jelas, tetapi target tidak akan tercapai hanya dengan menetapkannya. Anggaran, prioritas untuk sekolah paling membutuhkan, dan pelaksanaan yang terukur harus bergerak bersama. Tanpa itu, bantuan daerah yang berarti tetap menjadi potongan kecil dari kebutuhan nasional.






