Sinergi yang tetap menjaga jarak kritis
Pers dalam pembangunan daerah adalah penyampai informasi, pemberi edukasi, sekaligus pengawas kebijakan yang membantu masyarakat menilai apakah kemajuan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Karena itu, ajakan bersinergi dengan pemerintah hanya bermakna jika kebebasan pers dan independensi redaksi tetap terjaga. Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak insan pers memperkuat kolaborasi untuk mendukung dan mengawal pembangunan Batam saat menghadiri pembukaan Rakernas III Pro Jurnalis Siber serta pelantikan pengurus DPP organisasi itu untuk periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu, 4 November 2026. Pesan tersebut layak dibaca bukan sebagai permintaan agar media menjadi corong pemerintah, melainkan sebagai ajakan agar informasi publik lebih berguna. Pers Batam dapat membantu warga memahami rencana dan capaian, tetapi harus tetap bebas menguji klaim, menelusuri persoalan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Pemerintah, menurut Amsakar, tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan pembangunan. Peran jurnalis penting karena pemberitaan ikut membentuk cara masyarakat memahami perubahan, peluang, maupun masalah di daerah. Namun, sinergi bukan berarti pers harus mengutamakan citra pemerintah. Kolaborasi yang sehat justru memberi ruang bagi peliputan yang mengungkap hasil sekaligus menguji siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang belum terjangkau.

Informasi berimbang membangun kepercayaan
Penekanan Amsakar pada informasi akurat, berimbang, dan bertanggung jawab penting karena optimisme publik tidak seharusnya dibangun dengan menyingkirkan fakta yang tidak nyaman. Ia mendorong pemberitaan yang memberi nilai tambah dan menyampaikan capaian serta potensi daerah secara proporsional, sembari tetap mengangkat persoalan yang perlu dikritisi. Prinsip ini menuntut lebih dari sekadar nada positif: media perlu memeriksa data, memberi konteks, dan menghadirkan suara pihak yang terdampak. Informasi berimbang membantu warga membedakan promosi dari laporan jurnalistik, lalu membentuk penilaian sendiri atas agenda pembangunan.
Dalam sambutannya, Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7,28 persen, dibandingkan angka nasional 5,29 persen, serta realisasi investasi Rp38,97 triliun hingga Semester I 2026. Ia juga menyampaikan tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Angka-angka itu memberi gambaran tentang kinerja, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan dampak di tingkat rumah tangga. Tugas pers ialah menelusuri apakah pertumbuhan dan investasi memperluas kesempatan kerja, memperbaiki layanan, dan meningkatkan kesejahteraan warga—dampak nyata yang, menurut Amsakar, perlu terus dikawal media.

Fungsi kontrol media bukan pelengkap
Bagian terpenting dari ajakan kolaborasi itu adalah pengakuan bahwa kritik tetap diperlukan. Amsakar menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol pers selama berlandaskan fakta dan mengikuti kaidah jurnalistik. Batas tersebut seharusnya berlaku bagi semua pihak: kritik perlu akurat, sementara pemerintah perlu menerima pemeriksaan tanpa menyamakan pengawasan dengan pemberitaan kontraproduktif. Fungsi kontrol media bukan hambatan pembangunan, melainkan cara mendeteksi masalah lebih awal, menjaga transparansi, dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan publik.
Amsakar menyampaikan ajakan itu dalam forum yang mengusung tema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas” dan dihadiri sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Skala pertemuan tersebut membuat harapan terhadap mutu jurnalistik semakin relevan: profesionalisme tidak diukur dari seberapa dekat media dengan penguasa, tetapi dari ketepatan verifikasi, keadilan dalam memberi ruang, dan keberanian mengoreksi kekuasaan.

Kolaborasi harus menghasilkan perubahan nyata
Rakernas III PJS diharapkan tidak berhenti pada konsolidasi organisasi dan pelantikan, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kualitas jurnalistik. Harapan itu patut diukur dari tindak lanjut: apakah kompetensi wartawan meningkat, apakah informasi pembangunan lebih mudah diperiksa, dan apakah masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman serta keluhan. Kolaborasi pemerintah dan pers akan bernilai bila memperluas akses pada informasi, bukan membatasi pertanyaan.
Bagi warga, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka pertumbuhan dan investasi, tetapi juga perubahan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pers dapat menghubungkan kebijakan dengan pengalaman publik, mengangkat potensi Batam tanpa mengabaikan persoalan, serta memastikan janji dan hasil dapat dibandingkan. Kesimpulannya, pembangunan Batam membutuhkan kemitraan dengan media, tetapi kemitraan itu hanya layak dipercaya jika informasi tetap akurat dan berimbang serta fungsi kontrol media dijalankan tanpa tekanan. Optimisme yang sehat lahir dari fakta yang diuji, bukan dari kritik yang dibungkam.







