Audit BPK dan Sinyal Buruk Pengelolaan Anggaran Daerah
Audit BPK penyimpangan adalah proses pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk menilai apakah belanja publik dilakukan sesuai aturan, kondisi nyata di lapangan, serta standar akuntabilitas, dan ketika ditemukan ketidaksesuaian seperti nota fiktif atau kekurangan volume pekerjaan, temuan itu menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan publik belum transparan dan berpotensi merugikan dana negara yang berasal dari pajak masyarakat.
Temuan terbaru di Subulussalam memperlihatkan pola penyimpangan yang tidak bisa lagi disebut sebagai kekeliruan administratif semata. BPK Perwakilan Aceh menemukan pertanggungjawaban BBM yang tidak sesuai kondisi senyatanya serta kekurangan volume pekerjaan infrastruktur dalam belanja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025. Di Jawa Barat, sulitnya memperoleh informasi terkait proyek pelebaran jalan Subang–batas Bandung yang bernilai Rp6,4 miliar memunculkan indikasi serupa, yakni lemahnya transparansi keuangan publik dalam proyek yang didanai APBD provinsi. Dua kasus ini menggambarkan masalah sistemik: pengelolaan anggaran daerah yang longgar, minim pengawasan, dan tidak ramah terhadap kontrol publik.
Subulussalam: Nota BBM Tak Sah dan Volume Proyek Berkurang
Kasus di Subulussalam menunjukkan bagaimana penyalahgunaan dana negara dapat berlangsung melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tampak formal namun tidak sah. BPK Aceh mencatat kelebihan pembayaran belanja BBM sebesar Rp149.725.000 pada Dinas Pertanahan, Sekretariat Daerah, dan Dinas Perhubungan. Lebih serius lagi, konfirmasi dengan SPBU Kasman Lizar mengungkap bahwa nota pengisian BBM senilai Rp78.519.000 yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban Sekretariat Daerah dan Dishub dinyatakan tidak sah karena tanda tangan operator tidak sesuai dengan aslinya. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikator kuat adanya praktik manipulasi dokumen.
Penyimpangan tidak berhenti pada belanja operasional. BPK juga menemukan kekurangan volume pada empat paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan senilai Rp25.048.008,08 serta dua paket pekerjaan jalan dan irigasi di DPUPR senilai Rp14.919.489. Pekerjaan pemeliharaan dan rekonstruksi ruas Jalan Pasar Panjang–Suka Makmur yang bernilai Rp965,631 juta terlambat 17 hari namun belum dikenai denda keterlambatan Rp14.788.945,49 sampai audit dilakukan. "Temuan BPK menunjukkan persoalan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga pengawasan dan pengendalian belanja," tulis laporan tersebut. Fakta bahwa dari 35 rekomendasi tahun-tahun sebelumnya baru 18 yang tuntas dan 17 belum sesuai menegaskan bahwa perbaikan tata kelola berjalan lambat.
Proyek Jalan Subang–Bandung: Transparansi Keuangan Publik yang Mandek
Jika Subulussalam menunjukkan bukti audit BPK penyimpangan secara terang, kasus pelebaran ruas jalan Subang–batas Bandung lebih banyak memperlihatkan sisi gelap yang belum tersentuh audit, yaitu budaya tertutup pengelola anggaran daerah. Proyek bernilai Rp6,4 miliar yang dikerjakan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kota Bandung menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Ketika tim media mendatangi kantor UPTD untuk meminta klarifikasi, baik kepala UPTD maupun PPK justru terkesan menghindar dan tidak memberi penjelasan. Sikap menutup diri ini merusak transparansi keuangan publik dan secara otomatis menumbuhkan spekulasi bahwa ada hal yang disembunyikan.
Indikasi penyimpangan kian menguat ketika pada saat PHO antara kontraktor, konsultan pengawas, dan PPK, lokasi pemeriksaan diduga hanya diambil sesuai arahan penyedia dan bukan secara acak. Pantauan lapangan menemukan dugaan ketebalan rigid pavement pada beberapa titik yang tidak sesuai spesifikasi, batu pasangan untuk TPT, kirmir, dan drainase yang di sejumlah titik melebihi sekitar 25 sentimeter, serta penggunaan tanah biasa sebagai material urugan yang seharusnya diganti agregat sesuai standar teknis. Proyek dengan masa pelaksanaan hanya 25 hari kalender untuk volume pekerjaan yang signifikan juga memunculkan pertanyaan soal metode pelaksanaan dan pengendalian mutu. Ketika pihak yang mengelola anggaran menghindari konfirmasi, ruang dialog tertutup dan publik cenderung mengaitkannya dengan kemungkinan penyalahgunaan dana negara yang merugikan keuangan negara.
Dampak Sistemik: Dari Spekulasi Publik ke Kerugian Negara
Pola yang muncul dari dua kasus di atas punya benang merah yang jelas: pengelolaan anggaran daerah belum menempatkan transparansi sebagai nilai utama. Di Subulussalam, nota BBM tak sah, kekurangan volume pekerjaan, dan kelambanan memproses denda keterlambatan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal lemah, sementara rekomendasi BPK tidak segera ditindaklanjuti. Di Jawa Barat, penolakan klarifikasi oleh pejabat teknis memperlihatkan resistensi terhadap akuntabilitas. Praktisi hukum yang mengkritik slow respon pejabat mengingatkan bahwa pers memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana implementasi anggaran dan apakah hasilnya sesuai peruntukan, karena anggaran berasal dari pajak rakyat.
Ketika pejabat menutup pintu informasi, publik wajar mempertanyakan integritas proyek. Spekulasi negatif terhadap tata kelola bukan sekadar persepsi; ia berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses politik yang menyepakati APBD. Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa semangat memperbaiki infrastruktur harus dibuktikan bukan hanya pada tahap perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar kualitas proyek dan manfaat jangka panjang terjaga. Tanpa komitmen tersebut, penyimpangan akan terus berulang, audit BPK penyimpangan akan bertambah panjang, dan kerugian keuangan negara menjadi konsekuensi rutin, bukan pengecualian.
Kesimpulan: Transparansi Bukan Pilihan, Melainkan Kewajiban
Temuan di Subulussalam dan indikasi masalah pada proyek jalan Subang–batas Bandung menyampaikan pesan yang tegas: transparansi keuangan publik bukan lagi isu teknis, melainkan kewajiban moral dan hukum. Saat nota BBM tidak sah digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban dan volume proyek berkurang, itu berarti dana yang seharusnya kembali ke masyarakat lewat layanan publik berpindah ke ruang abu-abu penyalahgunaan dana negara. Ketika kepala UPTD dan PPK memilih bungkam, mereka menolak kesempatan untuk menjelaskan, membantah, atau memperbaiki, sehingga memperkuat kecurigaan bahwa tata kelola anggaran daerah menyimpan masalah serius.
Audit, baik oleh BPK maupun pengawasan masyarakat melalui media, hanya akan efektif jika diikuti keterbukaan, tindak lanjut rekomendasi, dan kesediaan pejabat menjawab kritik. Pemerintah Kota Subulussalam menyatakan sependapat dengan rekomendasi BPK untuk memproses denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah; langkah ini harus dibuktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar pernyataan. Di Jawa Barat, harapan agar proyek infrastruktur yang dibiayai APBD dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis harus diterjemahkan ke dalam perubahan perilaku: memberi akses informasi, memperbaiki pengendalian mutu, dan menghentikan praktik menghindar dari konfirmasi. Tanpa itu, audit BPK penyimpangan hanya akan menjadi arsip, sementara kerugian negara terus menumpuk.
