Belanja rutin, peluang ekonomi yang nyata
Belanja pangan MBG adalah pengadaan bahan makanan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis sekaligus membuka pasar bagi produsen di sekitar lokasi pelayanan. Karena kebutuhan ini berulang, program dapat memberi UMKM pangan lokal, petani, peternak, nelayan, dan koperasi permintaan yang lebih teratur. Namun, manfaat ekonomi tidak muncul otomatis hanya karena dapur beroperasi: pengadaan harus memberi pemasok kecil kesempatan nyata, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dengan pilihan termudah bagi pengelola. Data Badan Gizi Nasional per 9 Oktober 2026 menunjukkan 52.689 dari 63.608 pemasok MBG—sekitar 82,83 persen—merupakan pelaku UMKM. Besarnya keterlibatan itu menjanjikan, tetapi ukuran keberhasilan seharusnya juga mencakup apakah usaha setempat memperoleh pesanan berulang dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Jika dirancang dengan baik, belanja program bisa memperluas pemasaran dan produksi daerah, bukan hanya mengalir ke penyedia besar.
Sumatera Utara menetapkan arah, pelaksanaan harus menyusul
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan bahwa setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melibatkan UMKM dan produsen lokal. Kebijakan ini tepat: provinsi tersebut memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM, dan 98,9 persen di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil. Bagi usaha yang sering kesulitan menjangkau pasar, akses ke kebutuhan dapur yang berulang dapat berarti peluang pesanan lebih teratur, ruang untuk mempertahankan produksi, dan potensi pekerjaan di lingkungan sekitar. Namun, kewajiban melibatkan pemasok lokal perlu diterjemahkan ke prosedur pembelian yang dapat diakses usaha kecil. Donal Simanjuntak, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan, mengatakan pihaknya telah mempertemukan pemasok dengan pengelola SPPG di Medan, Deli Serdang, Karo, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pematangsiantar, dan Simalungun. Pertemuan semacam ini berguna, tetapi harus menjadi awal kontrak dan pasokan yang konsisten.
Rantai pasok lokal perlu dirancang, bukan diasumsikan
SPPG dapat menjadi penghubung penting antara kebutuhan dapur dan produsen pangan di daerah. Agar rantai pasok lokal berjalan, pengelola perlu mengetahui komoditas yang tersedia, kapasitas produksi, jadwal panen, hasil peternakan, dan potensi perikanan. Pemetaan ini membantu menyelaraskan volume serta waktu pengiriman dengan kebutuhan menu, sehingga pemasok tidak dibebani pesanan yang melampaui kemampuan mereka. Contoh dari Jawa Timur menunjukkan bentuk permintaan yang terjadwal: SPPG diwajibkan membeli telur dari peternak setempat tiga kali seminggu, dengan harga acuan sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak dan estimasi penyerapan 8–10 persen dari produksi telur provinsi tersebut. Ini bukan pola yang otomatis cocok di setiap wilayah, tetapi memperlihatkan bahwa kebutuhan dapur dapat dihubungkan dengan produksi setempat melalui aturan pembelian yang jelas. Jika pasokan lokal belum mencukupi, sumber lain tetap diperlukan; prioritas lokal sebaiknya memberi peluang kepada produsen terdekat yang sanggup memenuhi mutu, volume, harga, dan ketepatan waktu.
Akses UMKM harus sejalan dengan keamanan pangan
Melibatkan pemasok kecil tidak berarti melonggarkan syarat keamanan dan mutu makanan. Dapur MBG harus memastikan bahan yang diterima aman, layak, dan sesuai kebutuhan gizi; pengawasan yang lemah akan merugikan penerima manfaat sekaligus merusak kepercayaan terhadap produsen lokal. Pemprov Sumatera Utara dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan menyatakan akan memperkuat pengawasan dapur, termasuk melalui kunjungan langsung untuk memeriksa kepatuhan pada standar operasional, higienitas, dan pemenuhan gizi. Di sisi lain, tata kelola pengadaan perlu disederhanakan agar usaha mikro dapat memahami syarat administrasi dan jadwal pembayaran, sementara aturan kualitas tetap tegas. Kementerian UMKM tengah mengembangkan skema kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperluas keterlibatan pemasok. Langkah berikutnya mestinya mempertemukan pendampingan usaha, standar yang transparan, dan jadwal kebutuhan dapur. Dengan begitu, kewajiban membeli dari produsen lokal tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi menjadi akses pasar yang aman dan berkelanjutan.
Ukur manfaat dari siapa yang ikut bertumbuh
Ukuran keberhasilan MBG semestinya mencakup lebih dari jumlah dapur aktif dan makanan yang disalurkan. Pemerintah daerah dan pengelola perlu menilai apakah pemasok kecil memperoleh kesempatan yang adil, apakah pembelian berulang membantu usaha merencanakan produksi, dan apakah standar keselamatan tetap dipenuhi. Di Sumatera Utara, pelaksanaan program disebut telah menyerap sekitar 61.000 tenaga kerja, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Angka ini menunjukkan potensi dampak pada masyarakat, tetapi keberlanjutan manfaat bergantung pada cara pengadaan dibagi dan dikelola. Belanja pangan MBG akan lebih bermakna jika kebutuhan dapur terhubung langsung dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM sekitar—dengan pembelian yang terjadwal, persyaratan terbuka, serta pengawasan mutu. Kewajiban Sumatera Utara memberi arah yang patut diperkuat. Kesimpulannya, program ini dapat menggerakkan ekonomi daerah, asalkan pemasok lokal diperlakukan sebagai mitra rantai pasok, bukan sekadar nama dalam daftar.
