Dari program gizi menjadi penggerak ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis adalah penyediaan makanan bergizi melalui dapur pelayanan yang juga dapat menggerakkan ekonomi setempat ketika bahan pangan dibeli dari usaha dan produsen di sekitarnya. Inilah alasan dorongan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar setiap dapur SPPG melibatkan UMKM pangan lokal layak dipandang sebagai kebijakan inti, bukan tambahan seremonial. Pejabat Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor menyampaikan penekanan tersebut pada Kamis setelah menerima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan Donal Simanjuntak. Arah kebijakannya tepat: uang belanja dapur seharusnya mengalir ke pelaku usaha sekitar, sementara program tetap menjalankan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi. Jika rantai pasok hanya bergantung pada pemasok besar dari luar daerah, manfaat ekonomi bagi warga setempat akan jauh lebih terbatas.
UMKM perlu menjadi pemasok utama, bukan pelengkap
Skala usaha kecil di Sumut membuat dorongan ini punya basis yang kuat. Data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Sumut untuk 2025 mencatat sekitar 1,4 juta unit UMKM, dengan 98,9 persen merupakan usaha mikro dan kecil. Namun, angka besar tidak otomatis berubah menjadi pesanan. UMKM harus mendapat peran sebagai pemasok dapur MBG secara rutin dan terencana, bukan sekadar diundang ke pertemuan atau diberi porsi pendukung ketika pemasok lain tidak tersedia. Timur menyebut UMKM lokal sebagai pilar utama penyedia bahan baku bagi dapur SPPG. Pernyataan itu perlu diterjemahkan menjadi praktik pengadaan yang memberi usaha setempat akses nyata, kepastian kebutuhan, dan kesempatan bersaing. Pertemuan pemasok dan pengelola SPPG yang difasilitasi KPPG Medan merupakan langkah awal, tetapi hasilnya harus terlihat pada transaksi dan keterlibatan berkelanjutan.
Perputaran lokal perlu diimbangi pengawasan
Menjadikan UMKM pemasok utama bukan berarti mengendurkan standar. Bahan pangan harus aman, bermutu, dan tersedia sesuai kebutuhan gizi; kegagalan pada aspek tersebut langsung berdampak pada penerima manfaat, terutama anak-anak. Pemprov Sumut dan KPPG Medan menyatakan akan memperkuat pengawasan dapur SPPG, termasuk melalui kunjungan langsung untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur, kebersihan, dan pemenuhan gizi. Pengawasan semacam ini sebaiknya berjalan bersama pembinaan pemasok lokal agar standar menjadi jalur untuk meningkatkan mutu, bukan alasan untuk menutup akses UMKM. Dampak tenaga kerja juga sudah terasa: pelaksanaan MBG di Sumut menyerap sekitar 61.000 pekerja, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Memperluas keterlibatan usaha setempat dapat memperlebar manfaat itu ke petani, pengolah pangan, dan pekerja di sekitar dapur.
Ukuran keberhasilan ada pada rantai pasok
Jumlah dapur yang beroperasi menunjukkan besarnya peluang sekaligus kebutuhan untuk mengatur pengadaan dengan baik. Secara nasional terdapat 27.485 SPPG aktif dari target 32.000, sedangkan di Sumut tercatat 1.378 unit dari target 1.762. Kolaborasi Pemprov Sumut dan KPPG Medan serta pertemuan antara pemasok dan pengelola di sejumlah daerah menjadi respons yang relevan terhadap skala tersebut. Namun, ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah dapur atau daftar UMKM yang pernah dilibatkan. Pemerintah perlu memastikan pelaku lokal benar-benar memperoleh pesanan berulang tanpa mengorbankan keamanan pangan dan ketepatan gizi. Program Makan Bergizi Gratis akan memberi manfaat yang lebih utuh jika dapurnya menjadi pasar yang dapat diandalkan bagi usaha sekitar. Kesimpulannya, UMKM harus ditempatkan di jantung rantai pasok: bukan penonton, bukan pelengkap, melainkan pemasok utama yang tumbuh bersama tujuan gizi.
