Modus berbeda, tujuan sama
Penimbunan Pertalite adalah praktik mengumpulkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya untuk dipindahkan dan dijual kembali demi keuntungan, sehingga pasokan yang ditujukan bagi masyarakat berhak justru dialihkan ke pasar eceran. Tiga pengungkapan di Jember, Cilacap, dan Magelang menunjukkan bahwa penyelewengan BBM bukan satu pola tunggal: pelaku diduga memanfaatkan kendaraan, wadah penyimpanan, celah pengawasan, bahkan identitas transaksi yang berbeda. Polisi mengungkap kasus Jember pada 4 November 2026 di Kecamatan Silo; penindakan berawal dari kecurigaan terhadap kegiatan di sebuah pekarangan. Di Cilacap, informasi warga mengenai aktivitas mencurigakan di rumah tersangka memicu pemeriksaan polisi. Sementara di Magelang, laporan tentang dugaan penyalahgunaan Pertalite di SPBU menjadi awal penyelidikan. Perbedaan cara ini menegaskan masalah utamanya: pengawasan penyaluran harus mampu mengantisipasi siasat yang berubah-ubah.

Jember dan Cilacap: menyimpan banyak, mengandalkan pengulangan
Di Jember, dua tersangka berinisial SP dan AR diduga membeli Pertalite berulang kali dalam jumlah besar dengan mobil modifikasi yang dirancang untuk menyimpan BBM dan memindahkannya. Polisi menyita mobil beserta STNK, selang, uang tunai Rp250 ribu, serta 14 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter. Jeriken dan selang memperlihatkan tahap pemindahan sebagai bagian penting dari dugaan skema, sementara kendaraan dipakai untuk mengelabui petugas SPBU. Di Cilacap, pola pengumpulan lebih mengandalkan pembelian melebihi kuota dari sejumlah SPBU. Polisi menemukan 611 liter Pertalite dalam jeriken dan botol di rumah S, 65 tahun, yang diduga hendak menjualnya kembali kepada konsumen. Penyidik juga menduga ia memberi imbalan kepada pegawai SPBU. Jika dugaan itu terbukti, masalahnya bukan hanya penyimpanan BBM, tetapi juga kemungkinan adanya bantuan dari pihak yang seharusnya mengawasi penyalurannya.
Kedua kasus memperlihatkan jalur berbeda menuju penimbunan: Jember menonjolkan kendaraan yang dimodifikasi dan pembelian berulang, sedangkan Cilacap menunjukkan pembelian lintas SPBU yang diduga dibantu suap. Dalam kedua pola, Pertalite akhirnya dipindahkan dari tangki atau jalur pembelian ke wadah penyimpanan, lalu disiapkan untuk dijual lagi. Angka 611 liter di Cilacap dan 14 jeriken di Jember memperlihatkan bahwa penyimpangan dapat melibatkan volume besar, bukan sekadar pembelian berlebih sesaat. Karena itu, pemeriksaan kendaraan saja tidak cukup; pencatatan transaksi dan pengawasan perilaku di SPBU juga perlu diperketat.
Magelang: kendaraan, pelat, dan barcode sebagai penyamaran
Kasus Magelang memperlihatkan skema yang lebih terencana untuk mengulang pembelian tanpa terlihat sebagai kendaraan yang sama. HGR, 37 tahun, diduga menggunakan Toyota Kijang Super yang dimodifikasi dengan pompa rakitan dan selang untuk menyedot Pertalite dari tangki ke jeriken. Setelah mengisi, ia disebut mengganti pelat nomor dan barcode MyPertamina sebelum kembali mengantre di SPBU. Tangki berkapasitas maksimal 30 liter diisi, lalu BBM dipindahkan ke jeriken dan dijual kembali seharga Rp10.500 hingga Rp11.000 per liter. Penangkapan HGR pada 4 November 2026 berawal dari laporan masyarakat dan penyelidikan polisi. Dibanding Jember, kendaraan di Magelang bukan hanya tempat penyimpanan: mobil modifikasi menjadi alat pengisap, sedangkan pergantian pelat dan barcode diduga menyamarkan transaksi berulang. Inilah celah yang menuntut pemeriksaan lebih dari sekadar melihat nomor kendaraan.
Ketiga kasus memperlihatkan rangkaian yang serupa tetapi tidak identik: Pertalite dikumpulkan melalui pembelian di SPBU, disamarkan dengan kendaraan atau transaksi yang mengelabui pengawasan, lalu dipindahkan ke wadah untuk dijual kembali. Jember mengandalkan mobil modifikasi dan jeriken; Cilacap diduga memanfaatkan pembelian lintas SPBU serta imbalan kepada petugas; Magelang menggabungkan pompa rakitan, pergantian pelat, dan barcode berbeda. Dampaknya terasa bagi pengguna biasa ketika BBM subsidi tidak tersalurkan sesuai tujuan dan persaingan pasokan di tingkat eceran terganggu. Pengungkapan di Cilacap dan Jember masih berlanjut dalam penyidikan, sementara HGR di Magelang telah ditahan. Warga juga diminta melaporkan aktivitas mencurigakan agar penyimpangan dapat diketahui lebih awal.

Pengawasan harus mengikuti pola, bukan hanya pelaku
Penindakan penting, tetapi tiga perkara ini menunjukkan bahwa menunggu penimbunan terkumpul di rumah atau pekarangan berarti membiarkan kebocoran berlangsung lebih dulu. Pengawasan perlu menghubungkan pola pembelian berulang, kendaraan yang dimodifikasi, pemindahan ke jeriken, pergantian identitas kendaraan, serta dugaan keterlibatan petugas. Kasus Cilacap khususnya menjadi pengingat bahwa aturan transaksi tidak akan memadai bila pengawasannya dapat ditembus melalui imbalan. Di sisi lain, pelaporan masyarakat membantu polisi menemukan aktivitas yang sulit terlihat dari transaksi tunggal. Kesimpulannya, penyelewengan BBM tidak bisa ditangani dengan satu pemeriksaan sederhana: pengawasan SPBU, pencatatan pembelian, dan tindak lanjut laporan warga harus berjalan bersama. Tanpa itu, subsidi yang seharusnya melindungi pengguna berhak tetap rentan menjadi komoditas bagi penimbun.







