Pertumbuhan 5,29 Persen: Angka Besar, Rasa Kesejahteraan Kecil
Paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,29 persen year-on-year pada triwulan II 2026 adalah situasi ketika indikator makro menunjukkan ekspansi, namun mayoritas konsumen tidak merasakan peningkatan nyata dalam pendapatan dan kemampuan belanja, karena laju harga kebutuhan pokok dan struktur pertumbuhan lebih didorong belanja pemerintah daripada penguatan konsumsi rumah tangga dan produktivitas sektor swasta. Secara kasat mata, angka pertumbuhan ini tampak menenangkan di tengah gejolak ekonomi global. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan I dan sepanjang semester pertama mencapai 5,45 persen. Namun di warung, pasar, dan dompet pekerja urban maupun desa, narasi "ekonomi sedang ekspansif" terasa jauh. Di sinilah jurang antara statistik nasional dan keseharian rakyat muncul: PDB naik, tetapi kesejahteraan tak otomatis mengikuti, karena PDB hanya mengukur aktivitas agregat, bukan distribusi pendapatan dan daya beli.
Pertumbuhan yang Ditopang Belanja Pemerintah, Bukan Dompet Konsumen
Jika kue ekonomi membesar, siapa yang paling banyak menyantapnya? Data menegaskan bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bukanlah konsumsi swasta yang sehat, melainkan belanja pemerintah ekonomi. Konsumsi pemerintah melonjak 15,97 persen year-on-year pada triwulan II, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dan penggerak penting PDB. Sementara itu, konsumsi rumah tangga—yang menyumbang 53,32 persen PDB—hanya tumbuh 5,06 persen, melambat dari 5,52 persen pada kuartal sebelumnya. Ini sinyal jelas bahwa daya beli konsumen belum menguat sejalan dengan headline pertumbuhan. Lembaga riset yang mengkaji data tersebut bahkan menunjukkan, jika konsumsi pemerintah dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan PDB triwulan II turun tajam menjadi 4,52 persen, dan bisa menyusut hingga sekitar 3,13 persen bila komponen kendaraan yang dipengaruhi program pemerintah juga dihilangkan. Pertumbuhan yang terlalu bergantung pada APBN berisiko rapuh ketika ruang fiskal menyempit.
Daya Beli Konsumen Terjepit: Pendapatan Stagnan, Harga Pangan Merayap Naik
Mengapa dompet masyarakat terasa tidak ikut menebal? Jawabannya ada pada kombinasi pendapatan yang bergerak moderat dan inflasi harga makanan yang menggerus ruang belanja. Indikator keyakinan konsumen melemah; indeks turun dari rata-rata 125,03 pada triwulan I menjadi 120,57 pada triwulan II, mencerminkan kekhawatiran atas pendapatan dan prospek kerja. Di saat bersamaan, inflasi tahunan mencapai 3,19 persen pada Agustus, naik signifikan dari 2,31 persen setahun sebelumnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,13 persen terhadap inflasi tahunan, didorong lonjakan harga daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras. Ini bukan sekadar angka statistik; bagi keluarga kelas menengah bawah, kenaikan harga lauk dan beras memaksa mereka mengurangi belanja non-pokok, menunda pembelian pakaian, atau mengurangi makan di luar. Dengan kata lain, daya beli konsumen sedang terkikis dari dua sisi: pendapatan yang tidak melompat dan biaya hidup yang merayap naik.
Manufaktur Melambat, Proyek Pemerintah Menggeliat: Pertumbuhan yang Kurang Inklusif
Struktur pertumbuhan juga ikut menjelaskan mengapa kesejahteraan terasa tidak merata. Sektor manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar PDB dengan kontribusi sekitar 19,8 persen, tetapi pertumbuhannya melambat dari 5,04 persen menjadi 4,52 persen year-on-year. Di sisi lain, sektor konstruksi tumbuh kuat, didorong pembangunan infrastruktur dan proyek yang terkait program pemerintah. Artinya, tenaga kerja dan pelaku usaha yang bergantung pada permintaan swasta industri manufaktur merasakan perlambatan, sementara pertumbuhan yang mengandalkan proyek pemerintah cenderung bersifat temporer dan terpusat pada lokasi tertentu. Manufaktur batubara dan pengolahan minyak bahkan mengalami kontraksi sekitar 3,97 persen, meski beberapa subsektor seperti makanan-minuman dan elektronik masih tumbuh dua digit. Pola ini menciptakan pertumbuhan yang tidak sepenuhnya inklusif: daerah dan kelompok yang tersambung ke proyek pemerintah menikmati geliat, sementara pelaku di sektor dengan permintaan melemah menghadapi tekanan, dari risiko PHK hingga upah yang tertahan.
Tanpa Reformasi Struktural, Pertumbuhan Hanya Akan Jadi Statistik Cantik
Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kondisi dompet rakyat bukan fenomena yang akan hilang sendiri. Lembaga riset memperkirakan secara struktural pertumbuhan masih cenderung di bawah 5 persen bila faktor belanja pemerintah yang besar disisihkan. Tantangan selanjutnya jelas: pemerintah tidak boleh puas dengan angka PDB, melainkan harus memastikan pertumbuhan menjelma menjadi lapangan kerja lebih banyak, pendapatan lebih baik, dan daya beli yang terjaga. Reformasi struktural menjadi kunci, mulai dari memperbaiki produktivitas sektor pertanian dan industri, menguatkan iklim usaha agar investasi produktif meningkat, hingga menata rantai pasok pangan untuk meredam inflasi harga makanan. Lembaga analis secara tegas menilai pemerintah perlu memprioritaskan reformasi untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat, iklim usaha, dan stagnasi produktivitas. Tanpa langkah tersebut, pertumbuhan akan terus tampak solid di laporan statistik, tetapi tetap terasa tipis di isi dompet jutaan rumah tangga.
