Pertumbuhan Ekonomi Paradoks: Angka Indah, Rasa Pahit
Pertumbuhan ekonomi paradoks adalah situasi ketika data makro seperti pertumbuhan PDB tampak sehat dan stabil, namun pada saat yang sama daya beli menurun, kelas menengah tergerus, pekerjaan didominasi sektor informal, dan sebagian besar rumah tangga tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II dengan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama, tetapi rasa sejahtera tidak mengikuti. Inilah inti paradoks: negara terlihat sukses di atas kertas, sementara dompet warga terasa makin tipis. Fenomena ini bukan anomali statistik, melainkan gejala ketimpangan ekonomi nasional yang terus melebar, ketika manfaat pertumbuhan mengalir ke kelompok atas dan menyisakan kelas menengah serta kelompok rentan menanggung beban kebijakan dan kenaikan biaya hidup.
Vibecession: Grafik Naik, Pengalaman Finansial Turun
Fenomena vibecession Indonesia menggambarkan jarak lebar antara narasi resmi dan pengalaman rakyat: grafik ekonomi menanjak, tetapi kehidupan terasa kian berat. Menteri keuangan baru datang dengan target pertumbuhan ambisius 5,6–6 persen dan cita-cita jangka panjang menuju 8 persen, lengkap dengan data manufaktur dan penjualan mobil yang membaik. Namun survei kepercayaan konsumen melemah, dan banyak rumah tangga mulai “makan tabungan” untuk menutup kebutuhan harian karena gaji tidak lagi cukup. Kebijakan seperti wacana kenaikan PPN, potongan gaji untuk Tapera, dan biaya kuliah yang melambung menumpuk di pundak kelas menengah yang tidak masuk sasaran bantuan tetapi juga belum cukup aman secara finansial. Di tengah tekanan itu, pertanyaan yang layak diajukan kepada warga sederhana: hidupmu benar-benar membaik, atau hanya grafiknya yang naik?
Daya Beli Menurun dan Upah Riil Tertinggal
Di balik angka konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% dan menyumbang 2,67 poin persentase terhadap PDB 5,29%, daya beli belum menguat secara organik. Indef menunjukkan konsumsi masih disangga stimulus fiskal: belanja pemerintah naik hampir 16% lewat bansos, THR, dan program Makan Bergizi Gratis. "Artinya, pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli yang berasal dari kenaikan pendapatan permanen masyarakat". Upah buruh rata-rata sekitar Rp3,39 juta per bulan, masih di bawah estimasi kebutuhan hidup layak Rp4,3 juta, menyisakan selisih sekitar Rp910.000 per bulan. Secara nominal, upah memang naik, tetapi upah riil hanya naik sekitar 4%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 5,29%. Ketika upah tertinggal dan konsumsi bergantung pada injeksi fiskal, pertumbuhan tidak lahir dari kekuatan ekonomi rakyat, melainkan dari suntikan sementara negara.
Kelas Menengah Tergerus dan Dominasi Pekerjaan Informal
Data resmi menunjukkan kelas menengah tergerus, sementara kelompok rentan justru membengkak. Antara 2019–2024, jumlah penduduk kelas menengah turun 9,48 juta orang, sementara penduduk rentan miskin bertambah 12,7 juta orang. Fakta ini adalah bukti konkret bahwa ketimpangan ekonomi nasional melebar dan manfaat pertumbuhan tidak dibagi secara adil. Ketika hampir seluruh lapisan masyarakat menurun kesejahteraannya kecuali kelas atas, klaim pertumbuhan lima persen pantas dicurigai secara serius. Di pasar kerja, sekitar 59,30% pekerja berada di sektor informal, hanya 40,70% yang bekerja formal. Penurunan pengangguran banyak muncul dari bertambahnya pekerja informal, pekerjaan yang tidak menjamin pendapatan stabil, perlindungan sosial, serta kepastian karier. Masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rapuh. Ini bukan fondasi kokoh bagi kelas menengah; ini adalah jebakan rentan yang sewaktu-waktu bisa mendorong mereka turun kelas.
Pertumbuhan Tanpa Kesejahteraan dan Jalan Keluar
Sejak kontraksi ekonomi 2,07% pada masa pandemi, pemerintah mengklaim pemulihan dengan rata-rata pertumbuhan 4,77% pada 2021–2024, bahkan di atas 5% pada 2022–2024. Ditambah lonjakan penerimaan negara berkat harga komoditas ekspor, seharusnya ini menjadi periode emas bagi kesejahteraan. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa kesejahteraan: kelas menengah menyusut, penduduk rentan miskin bertambah, dan vibecession menguat. Kesimpulannya tegas: pertumbuhan 5,29–5,61% tidak cukup jika tidak diikuti kenaikan upah riil, penguatan daya beli, dan ekspansi pekerjaan formal yang layak. Jalan keluar menuntut keberanian mengarahkan ulang kebijakan: dari sekadar mengejar angka PDB menuju pemerataan manfaat. Pemerintah perlu fokus pada perlindungan dan penguatan kelas menengah, penataan pasar kerja informal, serta mengukur keberhasilan bukan hanya dengan statistik, tetapi dengan jawaban jujur warga tentang apakah hidup mereka sungguh lebih baik dari beberapa tahun lalu.
