Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Bukan Berarti Hidup Lebih Sejahtera
Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, namun angka PDB yang tinggi tidak otomatis berarti masyarakat merasakan kenaikan daya beli, upah, dan kualitas hidup yang nyata di level rumah tangga. Capaian pertumbuhan ekonomi yang menyentuh 5,61 persen dan disebut tertinggi dalam 13 tahun terakhir tampil memesona di statistik makro. Di kuartal berikutnya, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan dan bahkan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Jika melihat angka semata, narasi sukses terasa kuat. Namun ketika membandingkannya dengan realitas upah yang tertahan, pekerjaan informal yang mendominasi, dan kemiskinan yang tetap keras kepala, kita dihadapkan pada fakta pahit: pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih mencerminkan kesehatan neraca nasional ketimbang kesejahteraan warga biasa.
Ketika Motor Konsumsi Lesu dan Negara Jadi Penopang Utama
Dalam teori, pertumbuhan ekonomi Indonesia idealnya digerakkan oleh empat pilar: konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor. Kenyataannya, lonjakan terbaru justru sangat ditopang oleh belanja pemerintah. Kontribusi pengeluaran negara bahkan mencapai 21,8 persen pada kuartal pertama, jauh lebih tinggi daripada yang lazim. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh 5,06 persen dan menyumbang 2,67 poin persentase terhadap PDB yang naik 5,29 persen. Namun, analis menilai konsumsi itu belum sepenuhnya organik, karena masih sangat ditopang stimulus fiskal seperti bantuan sosial, THR, dan program makan bergizi gratis. Artinya, ekonomi tampak bergerak bukan karena masyarakat merasa lebih kaya, melainkan karena negara menyuntikkan dana ke kantong warga agar mereka tetap belanja. Fondasi seperti ini rapuh untuk inklusi sosial karena sangat bergantung pada keberlanjutan anggaran pemerintah.
Upah, Daya Beli, dan Realitas Kemiskinan yang Tetap Menggigit
Pertanyaan paling mengganggu di balik pertumbuhan 5,29 persen adalah: mengapa masih banyak miskin? Jawabannya ada pada upah dan daya beli konsumen. Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,39 juta per bulan, sementara kebutuhan hidup layak diperkirakan Rp4,3 juta. Jarak hampir satu juta rupiah itu menjelaskan kenapa banyak keluarga tetap kesulitan menutup biaya hidup meski ekonomi tumbuh. Upah nominal memang naik dari Rp3,09 juta menjadi Rp3,29 juta dalam setahun, tetapi setelah dikoreksi inflasi, kenaikan riil hanya sekitar 4 persen, lebih rendah dari pertumbuhan PDB 5,29 persen. Dengan kata lain, kue ekonomi membesar lebih cepat daripada porsi yang masuk ke dompet pekerja. Konsumsi yang didorong stimulus pemerintah bukanlah tanda rumah tangga merasa lebih makmur, melainkan upaya darurat agar daya beli konsumen tidak jatuh bebas.
Dominasi Pekerjaan Informal dan Ancaman Jobless Growth
Di atas kertas, tingkat pengangguran terbuka menurun ke kisaran 4,65–4,68 persen. Tapi penurunan pengangguran tidak otomatis berarti lonjakan kesejahteraan karena sebagian besar pekerjaan baru muncul di sektor informal. Sekitar 59,30 persen pekerja berada di pekerjaan informal dan hanya 40,70 persen yang bekerja secara formal. Jumlah pekerja informal bahkan naik dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang. Ini berarti lebih banyak orang bekerja, tetapi dalam posisi yang rapuh: pedagang kecil, pengemudi ojek daring, pekerja harian, dan usaha mikro dengan perlindungan minim. Di beberapa sektor bahkan muncul fenomena jobless growth: perdagangan tumbuh 6,39 persen, tetapi menyerap sekitar 128.000 pekerja lebih sedikit. Pertumbuhan seperti ini menguntungkan produktivitas perusahaan dan pemilik modal, tetapi meninggalkan celah antara angka PDB yang mengesankan dan rasa aman ekonomi di dapur rumah tangga.
Mengapa Pertumbuhan Belum Inklusif dan Apa yang Harus Diubah
Analis ekonomi politik menegaskan, pertumbuhan 5,61 persen yang disebut rekor 13 tahun tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap pertanyaan "apa yang men-drive pertumbuhan". Jika lokomotifnya adalah government spending dan stimulus fiskal, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi stagnan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum inklusif untuk kemiskinan dan ketimpangan. Ekonomi bisa tumbuh karena masyarakat menerima stimulus, tetapi belum tentu karena mereka memperoleh pekerjaan formal dengan upah layak dan pendapatan permanen yang naik. Dalam konteks ini, pekerjaan rumah ke depan bukan sekadar menjaga angka PDB di atas 5 persen, tetapi memastikan pertumbuhan melahirkan lebih banyak pekerjaan formal, upah yang lebih tinggi, daya beli konsumen yang kuat, dan distribusi manfaat yang lebih merata. Tanpa pergeseran fokus kebijakan ke kualitas lapangan kerja dan perlindungan pekerja informal, pertumbuhan akan terus tampak spektakuler di grafik, namun datar dan melelahkan di kehidupan sehari-hari.
