Pertumbuhan 5,29% yang Tak Terasa di Meja Makan
Paradoks pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kesejahteraan adalah kondisi ketika produk domestik bruto tumbuh di atas 5 persen sementara daya beli masyarakat melemah, kelas menengah menyusut, kelompok rentan miskin membengkak, dan kesenjangan pendapatan melebar sehingga mayoritas penduduk tidak merasakan perbaikan nyata dalam hidup sehari-hari. Perekonomian sempat terpuruk akibat pandemi dengan kontraksi 2,07% pada 2020, lalu diklaim bangkit dengan rata-rata pertumbuhan 4,77% pada 2021–2024 dan di atas 5% pada 2022–2024. Puncaknya, pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% secara tahunan. Namun konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama hanya tumbuh 5,06% dan bahkan melambat dari kuartal sebelumnya, menunjukkan daya beli masyarakat belum pulih kuat. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak otomatis identik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kelas Menengah Turun, Kelompok Rentan Membengkak
Jika pertumbuhan ekonomi sehat, kelas menengah harusnya menguat, bukan runtuh. Data resmi menunjukkan selama 2019–2024 jumlah penduduk kelas menengah berkurang 9,48 juta orang, sementara penduduk rentan miskin bertambah 12,7 juta orang. Ini bukan sekadar anomali statistik, tetapi sinyal bahwa struktur ekonomi gagal mengangkat warga keluar dari jebakan kerentanan. Walau persentase penduduk miskin nasional pada Maret turun menjadi 8,07%, hanya membaik 0,18 poin dibanding September sebelumnya, kualitas perbaikan itu patut dipertanyakan. Ukuran kesejahteraan rakyat bukan hanya turunnya angka kemiskinan resmi, tetapi apakah mereka yang bekerja memperoleh pendapatan layak dan terlindungi dari guncangan. Ketika orang yang tadinya kelas menengah terseret turun menjadi rentan, kita melihat pembangunan yang rapuh: satu krisis kecil bisa mengguncang jutaan rumah tangga.
Oligarki: 50 Orang Menghadang Mimpi 55 Juta
Di balik retorika pertumbuhan, ketimpangan ekonomi nasional kian ekstrem. Sebuah laporan tentang ketimpangan menyebut harta 50 orang terkaya kini setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk. Bahkan, total harta 50 superkaya itu sekitar seperlima PDB dan melampaui APBN negara. Direktur sebuah lembaga kajian kebijakan publik menyebut kondisi ini sebagai indikasi kuat melajunya republik menuju sistem ekonomi oligarki, dengan dua wajah: segelintir superkaya dan mayoritas warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Lebih parah, kekayaan 50 orang terkaya naik hampir dua kali lipat dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun pada 2019–2026, sementara kenaikan upah rata-rata pekerja hanya sekitar Rp2 ribu per hari dan kekayaan oligarki bertambah Rp13 miliar per hari. Ketimpangan seperti ini bukan sekadar ketidaksamaan, tetapi konsentrasi kuasa ekonomi yang mengerdilkan kesempatan rakyat.
Pertumbuhan Disuapi Belanja Negara, Bukan Produktivitas Rakyat
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digembar-gemborkan ternyata banyak ditopang belanja pemerintah, bukan lonjakan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Analisis sebuah lembaga penelitian ekonomi menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% year-on-year pada triwulan II, sementara konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,32% PDB hanya naik 5,06% dan melambat dari sebelumnya. Jika konsumsi pemerintah dikeluarkan, pertumbuhan PDB hanya sekitar 4,52%. Lembaga tersebut menilai kondisi ini belum mencerminkan penguatan ekonomi yang luas dan inklusif karena terlalu bergantung pada stimulus fiskal. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 125,03 menjadi 120,57 dalam periode yang sama, menandakan daya beli masyarakat melemah. Dengan kata lain, negara sedang menyuapi angka pertumbuhan, sementara dompet rakyat tetap tipis. Tanpa reformasi struktural untuk menguatkan daya beli, iklim usaha, dan produktivitas, pertumbuhan ini akan rapuh.
Kesenjangan Kota-Desa: Kemiskinan yang Terbelah
Ketimpangan tidak hanya soal kaya-miskin, tetapi juga kota-desa. Data di satu provinsi memperlihatkan wajah telanjang disparitas regional: kemiskinan perdesaan 24,10%, sedangkan perkotaan hanya 3,99%. Pada Maret 2026, kemiskinan perdesaan tercatat sekitar enam kali kemiskinan perkotaan, dengan selisih 20,11 poin persentase. Padahal, secara total, kemiskinan provinsi tersebut menurun dari 17,87% pada Maret 2021 menjadi 14,91% pada Maret 2026. Penurunan ini jelas tidak merata; desa tertinggal jauh di belakang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) perdesaan mencapai 1,37, sementara perkotaan hanya 0,59, artinya penduduk miskin desa berada jauh di bawah garis kemiskinan. Orang yang jauh di bawah garis itu butuh jalan keluar permanen: pekerjaan produktif, akses pasar, pembiayaan, konektivitas, dan keterampilan. Selama desa dibiarkan dalam struktur ekonomi yang lemah, angka kemiskinan Indonesia boleh turun di atas kertas, tetapi kesejahteraan rakyat tetap timpang.
Mencegah Masa Depan Republik Oligarki
Paradoks pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukan sekadar masalah sekarang, tapi ancaman masa depan. Laporan ketimpangan memperingatkan bahwa tanpa perubahan struktural, kesenjangan akan kian melebar dan pada 2050 kekayaan 50 orang terkaya bahkan dapat setara dengan kekayaan lebih dari 100 juta penduduk. Sebagai respons, lembaga tersebut mendorong reformasi kebijakan progresif, termasuk pajak lebih besar bagi kelompok superkaya. Sementara itu, lembaga penelitian ekonomi menegaskan perlunya reformasi struktural untuk mengatasi daya beli lemah, iklim usaha yang belum bersahabat, dan stagnasi produktivitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan layak dibanggakan bila kelas menengah menguat, angka kemiskinan turun merata, ketimpangan ekonomi nasional menyempit, dan kesejahteraan rakyat menjadi pusat kebijakan. Jika tidak, kita hanya merayakan grafik, sambil membiarkan republik tergelincir menjadi arena oligarki.
