Capaian tinggi belum berarti pekerjaan selesai
Realisasi PAD daerah adalah ukuran penerimaan yang berhasil dikumpulkan pemerintah setempat dari sumber pendapatan yang dikelolanya, termasuk pajak dan layanan pasar; capaian di atas 80 persen menunjukkan kemajuan, tetapi belum menjamin target akhir tahun terpenuhi. Di Kabupaten Tegal, penerimaan PBB-P2 murni pada 2026 telah mencapai 80 persen, sementara 173 desa mencatat pelunasan di atas 70 persen dan enam desa sudah mencapai 100 persen. Angka agregat itu menutupi ketimpangan: masih ada 114 desa di bawah 70 persen, termasuk 24 desa di bawah 60 persen dan enam yang belum mencapai 50 persen. Karena itu, kebijakan penghapusan denda hingga akhir 2026 patut dilihat sebagai dorongan praktis bagi warga yang masih memiliki tunggakan, bukan alasan untuk menganggap penagihan telah tuntas. Warga yang belum melunasi kewajiban setelah tenggat 31 Agustus 2026 dibebaskan dari denda jika membayar dalam periode penghapusan.
Pasar Cigasong mendekati target, tetapi fasilitas tertinggal
PAD pasar daerah menunjukkan capaian yang sedikit lebih tinggi di Pasar Tradisional Sindangkasih Cigasong, Majalengka. Hingga November, penerimaannya sekitar Rp2 miliar, setara 84,74 persen dari target PAD 2026 sebesar Rp2,4 miliar. Hasil itu patut diapresiasi, tetapi besarnya setoran tidak boleh menutupi persoalan kondisi bangunan dan fasilitas yang memerlukan pembenahan. Pemerintah daerah merencanakan revitalisasi pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp35 miliar dari APBD. Jika pasar menopang pendapatan sekaligus menjadi ruang usaha dan aktivitas warga, perbaikan bukan sekadar urusan tampilan: kenyamanan pedagang dan pengunjung ikut menentukan mutu layanan pasar. Maka, capaian penerimaan dan rencana renovasi semestinya dibaca sebagai dua pekerjaan yang saling terkait—menjaga kontribusi pasar sekarang sembari menyiapkan fasilitas yang layak untuk masa depan.
Purbalingga masih perlu menutup selisih
Di Purbalingga, Dindagkopukm mencatat PAD Rp7,15 miliar atau sekitar 82 persen dari target Rp8,72 miliar hingga November 2026. Persentase ini sedikit di bawah capaian Pasar Cigasong, meski angka penerimaannya tidak bisa dibandingkan langsung karena cakupan dan targetnya berbeda. Masih ada selisih menuju sasaran, sehingga Kepala Dindagkopukm meminta jajaran menuntaskan program dan kegiatan yang belum selesai menjelang berakhirnya tahun anggaran. Dinas tersebut mengelola 13 program, 24 kegiatan, dan 46 subkegiatan; koordinasi dan penyelesaian tepat waktu penting agar pekerjaan yang tersisa tidak tertunda. Evaluasi juga mencatat indikator koperasi aktif mencapai 64,70 persen, melampaui target 34,04 persen, sedangkan kepatuhan perizinan usaha perdagangan mencapai 100 persen. Namun, capaian indikator lain tidak menggantikan tugas mengejar penerimaan dan menuntaskan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kejar target dengan layanan yang lebih baik
Ketiga gambaran ini memperlihatkan bahwa realisasi PAD daerah di atas 80 persen merupakan kemajuan, bukan garis akhir. Tegal memakai penghapusan denda untuk mendorong pembayaran PBB-P2 sampai penghujung 2026, sementara Majalengka menyiapkan revitalisasi pasar untuk 2027 dan Purbalingga masih harus menyelesaikan sisa target serta pekerjaan sebelum tutup tahun. Ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada persentase penerimaan: kemudahan warga membayar, kondisi fasilitas pasar, dan rampungnya program juga perlu diperhatikan. Penerimaan PBB-P2 yang lebih merata antardesa akan memperkuat hasil Tegal; pembenahan Cigasong perlu menjaga pasar tetap nyaman bagi pedagang dan masyarakat; dan percepatan kerja di Purbalingga perlu berujung pada dampak nyata. Kesimpulannya, mengejar target PAD 2026 penting, tetapi kualitas pelayanan dan manfaat bagi warga harus berjalan seiring dengan angka penerimaan.
