Defisit masih dalam jalur, tetapi pekerjaan belum selesai
Defisit APBN adalah selisih ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara dalam suatu periode, dan selisih itu dibiayai melalui mekanisme anggaran. Hingga 31 Oktober 2026, defisit mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan posisi tersebut masih sesuai jalur menuju target defisit 2,85 persen dari PDB.
Angka itu belum dengan sendirinya menandakan anggaran menyimpang: APBN memang dirancang dapat mengalami defisit. Namun, penilaian pemerintah bahwa realisasi masih sesuai jalur tidak menghapus tantangan dua bulan terakhir. Pemerintah harus menyeimbangkan percepatan belanja dengan penerimaan yang belum terkumpul, sambil menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen dari PDB. Jadi, ukuran keberhasilan akhir tahun bukan sekadar apakah belanja terserap, melainkan apakah uang publik menghasilkan manfaat tanpa mengabaikan disiplin fiskal.
Penerimaan negara masih mengejar angka besar
Sampai akhir Oktober, penerimaan negara tercatat Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun dan tumbuh 20,8 persen; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen. PNBP telah melampaui target, antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Meski sebagian komponen tampil kuat, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun pada November-Desember, termasuk Rp514 triliun dari pajak. Ini sasaran yang menuntut kinerja penerimaan konsisten sampai penutupan tahun, bukan sekadar mengandalkan capaian PNBP. Pajak baru mencapai 76,2 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 79,5 persen. Karena itu, laju penerimaan akhir tahun menjadi penentu penting bagi ruang pemerintah membiayai program dan menjaga defisit tetap terkendali.
Belanja akhir tahun harus cepat, bukan asal terserap
Realisasi belanja negara hingga Oktober mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, naik 15,6 persen secara tahunan. Untuk November-Desember, pemerintah menyiapkan sekitar Rp945 triliun—lebih rinci Rp945,2 triliun—untuk menuntaskan kebutuhan belanja akhir tahun. Percepatan pada periode ini lazim terjadi karena kementerian dan lembaga menyelesaikan kontrak pada Desember, sehingga pembayaran dapat menumpuk menjelang tutup tahun.
Suahasil meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat belanja prioritas, tetapi tetap menjaga efisiensi. Penekanan itu tepat: penyerapan tinggi bukan tujuan jika mutu pelaksanaan dan manfaat bagi masyarakat diabaikan. Belanja yang tertunda bisa menahan layanan atau program yang ditujukan kepada warga; sebaliknya, pengeluaran terburu-buru berisiko mengurangi ketepatan penggunaan uang publik. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa percepatan pembayaran mengikuti pekerjaan yang benar-benar selesai, bukan menjadi dorongan menghabiskan anggaran.
Ujian sesungguhnya ada pada keseimbangan
Posisi hingga Oktober memberi pemerintah ruang untuk tetap menyebut target defisit 2,85 persen masih terjangkau, tetapi angka akhir tahun akan bergantung pada dua pekerjaan serentak: mengejar Rp590,1 triliun penerimaan dan mengelola Rp945,2 triliun belanja tersisa. Keseimbangan primer masih positif Rp114,8 triliun pada akhir Oktober, meski nilainya dapat berubah seiring berjalannya APBN. Itu menjadi bantalan sementara, bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan.
Kesimpulannya, defisit Rp379,3 triliun belum membuktikan bahwa target meleset, tetapi klaim masih sesuai jalur harus diuji oleh hasil dua bulan terakhir. Pemerintah perlu mengejar penerimaan tanpa mengorbankan ketepatan, sekaligus memastikan belanja negara yang dipercepat benar-benar sampai ke program prioritas dan memberi manfaat kepada masyarakat. Disiplin dalam kedua sisi anggaran akan lebih meyakinkan daripada sekadar penyerapan cepat atau proyeksi defisit yang optimistis.
