Rasio Penerimaan Negara 18%: Ambisi Fiskal yang Punya Konsekuensi
Rasio penerimaan negara adalah perbandingan antara seluruh pendapatan yang masuk ke kas negara—terutama dari pajak, penerimaan nonpajak, dan berbagai denda atau royalti—dengan total produk domestik bruto (PDB), yang menunjukkan seberapa besar kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai belanja publik tanpa mengandalkan utang baru atau penjualan aset strategis. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, rasio ini tidak lagi diperlakukan sebagai angka teknis, melainkan sebagai senjata politik fiskal untuk mengangkat kesejahteraan aparatur negara. Target penerimaan 18 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan jelas bukan sekadar ambisi statistik; ini adalah fondasi yang diklaim akan menopang kenaikan gaji PNS, guru, hakim, jaksa, dan polisi. Pertanyaannya: apakah mesin penerimaan siap dipaksa berlari secepat itu tanpa tergelincir?
Kenaikan Gaji PNS dan Aparat: Janji Politik yang Ditopang Anggaran
Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa negara punya anggaran pemerintah untuk menaikkan gaji guru, pegawai negeri sipil, hakim, jaksa hingga polisi. Pernyataan ini muncul di panggung yang sarat simbol, yakni acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di kompleks Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, pesan politiknya jelas: penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akan dikonversi menjadi kesejahteraan aparatur negara. Satgas yang menangani pelanggaran di bidang kehutanan, misalnya, berhasil menyerahkan denda administratif sebesar Rp13,2 triliun kepada negara serta menguasai kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan. Di mata publik, angka dan aksi ini menjadi bukti bahwa ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS dan aparat bukan ilusi. Namun, menjadikan penerimaan luar biasa seperti denda sebagai tulang punggung belanja rutin adalah strategi yang berisiko jika tidak diimbangi reformasi penerimaan yang berkelanjutan.
Mengapa 18% PDB? Mengakui Ketertinggalan dan Mengincar Lompatan
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengakui secara lugas bahwa rasio penerimaan negara saat ini masih berkisar 12% dari PDB dan tidak banyak bergerak selama lebih dari satu dekade. "13 tahun yang lalu, 12% dari PDB, dan hari ini masih 12% dari PDB," ujarnya di Jakarta. Ketertinggalan ini makin terasa ketika dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang sudah mencapai 18% bahkan 23% rasio penerimaan terhadap PDB. Target penerimaan 18 persen dari PDB dalam dua hingga tiga tahun ke depan adalah pengakuan bahwa status quo tidak cukup untuk membiayai ambisi kesejahteraan aparatur negara. Hashim menyebut selisih 6 poin persentase sebagai potensi penerimaan yang belum tergali bernilai sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Angka ini menggoda secara politis, tetapi secara teknis adalah estimasi, bukan cek yang sudah bisa dicairkan. Di sinilah risiko optimisme fiskal muncul: publik mudah terpikat oleh potensi, sementara birokrasi bergulat dengan realitas.
Digitalisasi Pajak dan Ekonomi Abu-Abu: Jalan Terjal Menuju Target 18%
Untuk mengubah potensi menjadi penerimaan nyata, pemerintah mengandalkan dua kata kunci: kemauan politik dan digitalisasi. Hashim menilai, rasio penerimaan negara yang rendah adalah akibat minimnya kemauan politik dan resistensi birokrasi terhadap pembenahan. Salah satu langkah yang mulai diambil adalah penguatan sistem perpajakan elektronik yang baru berjalan sekitar satu hingga dua pekan sebelum pernyataannya disampaikan. Digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan meningkatkan integrasi data wajib pajak, pencatatan transaksi, dan pemantauan pelaporan serta pembayaran pajak. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan ekonomi abu-abu yang diperkirakan mencapai 35–40% dari ekonomi nominal, bahkan disebut bisa 45%. Transaksi jasa tanpa faktur, seperti tukang cukur atau pijat, menjadi contoh aktivitas yang selama ini lolos dari radar penerimaan negara. Upaya mendorong digitalisasi transaksi masyarakat, termasuk lewat perluasan akses rekening perbankan dan penyaluran bantuan sosial secara digital, adalah langkah logis. Namun, mengubah kebiasaan informal menjadi basis pajak bukan proses cepat; resistensi sosial bisa sama kuatnya dengan resistensi birokrasi.
Strategi Fiskal: Menyeimbangkan Ambisi Kesejahteraan dan Kapasitas Pendapatan
Target rasio penerimaan negara 18% dari PDB adalah jantung strategi fiskal pemerintah untuk memperkuat kapasitas pendapatan sambil meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Di atas kertas, logikanya rapi: naikkan penerimaan, gunakan ruang fiskal baru untuk menaikkan gaji PNS, guru, hakim, jaksa, dan polisi, tanpa menambah beban utang. Di lapangan, keberhasilan skema ini bergantung pada tiga hal. Pertama, konsistensi penegakan hukum yang menghasilkan penerimaan nonpajak seperti denda administratif dan pemulihan aset. Kedua, efektivitas digitalisasi perpajakan dan pencatatan ekonomi yang selama ini berada di wilayah abu-abu. Ketiga, kemampuan politik untuk menahan godaan belanja populis lain yang bisa menggerus ruang fiskal. Jika ketiganya berjalan, kenaikan gaji aparatur negara dapat menjadi simbol bahwa reformasi penerimaan memberi manfaat nyata. Jika tersendat, target 18% berisiko menjadi angka retoris yang tidak pernah benar-benar menyentuh slip gaji para abdi negara.
