Angka inflasi masih dalam sasaran, tetapi ruang aman menyempit
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode, yang mengurangi daya beli ketika pendapatan tidak bergerak secepat harga. Inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan, mendekati batas atas sasaran pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 3,5 persen. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak khawatir karena angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Sikap itu masuk akal dari sisi batas kebijakan, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan tekanan yang dirasakan rumah tangga. Inflasi bulanan tercatat 0,22 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 2,4 persen. Artinya, angka tahunan belum keluar dari rentang yang ditetapkan, namun posisi yang kian dekat ke batas atas membuat pengendalian harga dan bantuan yang tepat sasaran semakin penting.
Tekanan pangan dan transportasi perlu dicermati
Kenaikan harga tidak tersebar merata. Tekanan terutama datang dari kelompok pangan bergejolak, termasuk cabai rawit dan ikan segar, serta tarif angkutan udara. Inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen, lebih tinggi daripada inflasi inti sebesar 2,56 persen dan inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen. Perbedaan ini penting: angka agregat 3,23 persen dapat terlihat terkendali, sementara kebutuhan sehari-hari tertentu terasa jauh lebih mahal bagi keluarga. Airlangga juga mengingatkan bahwa kenaikan harga komoditas berkaitan dengan penghasilan petani. Karena itu, menekan semua harga tanpa mempertimbangkan dampaknya pada produsen bukan jawaban yang bijak. Pemerintah perlu menyeimbangkan keterjangkauan bagi konsumen dengan pendapatan petani, sembari memastikan pasokan dan distribusi pangan tidak memperbesar gejolak.
Bantuan diarahkan untuk menopang daya beli dan konsumsi
Pemerintah mengandalkan intervensi langsung agar tekanan harga tidak berubah menjadi penurunan konsumsi. Salah satunya adalah bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga, yang diharapkan meredam gejolak harga beras sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial sekitar Rp30 triliun dan diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Paket stimulus daya beli ini punya alasan ekonomi yang jelas: konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang pertumbuhan hingga penghujung tahun. Airlangga menyebut bantuan dan program Nataru sebagai upaya menjaga daya tahan masyarakat, sementara pemerintah juga ingin mendorong ekspor dan impor. Namun, keberhasilan stimulus tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang diumumkan. Penyaluran tepat waktu dan penerima yang tepat akan menentukan apakah dukungan benar-benar menjaga belanja keluarga.
Target pertumbuhan 6 persen bergantung pada daya tahan konsumsi
Pemerintah menilai kenaikan harga belum mengganggu target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen hingga akhir 2026. Keyakinan itu bertumpu pada inflasi yang masih berada di rentang sasaran, stimulus sosial, konsumsi domestik, serta dorongan terhadap perdagangan luar negeri. Target tersebut belum otomatis terjamin: bila harga pangan terus menekan anggaran keluarga, konsumsi yang menjadi penopang pertumbuhan bisa melemah meski inflasi tahunan secara statistik masih terkendali. Karena itu, optimisme pemerintah sebaiknya dibaca sebagai sasaran yang perlu ditopang pelaksanaan kebijakan, bukan kepastian hasil. Bantuan beras, bansos, dan diskon Nataru dapat membantu menahan tekanan dalam waktu dekat, tetapi pemantauan harga dan ketepatan penyaluran tetap menentukan. Kesimpulannya, mempertahankan target 6 persen masih masuk akal, selama pemerintah tidak membiarkan angka inflasi yang mendekati batas atas menutupi beban nyata rumah tangga.
