Renovasi Mewah yang Belum Rampung
Renovasi rumah dinas Gubernur Maluku Utara hingga kini belum juga tuntas, padahal tenggat penyelesaiannya sudah lewat dari jadwal yang ditetapkan, yaitu 2 Agustus 2025.
Proyek ini mulai dikerjakan sejak 5 Mei 2025 dengan skema swakelola, menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 senilai Rp 8,85 miliar. Dengan nilai sebesar itu, wajar jika publik menunggu hasil yang maksimal dan tepat waktu.
Namun, pantauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa pekerjaan fisik masih terus berlangsung meski kontrak sudah melewati batas waktu.
Respons Wakil Gubernur: Teguran dan Percepatan
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, turun tangan menanggapi kondisi ini.
Ia mengaku sudah melihat sendiri progres di lapangan dan mendapati bahwa pekerjaan memang belum selesai.
Menurut penjelasannya, ia sudah memberikan teguran kepada kepala dinas dan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan pekerjaan dipercepat dan target segera dikejar.
“Pekerjaan belum selesai. Kita sudah tegur kepala dinas dan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan kegiatannya,” ujar Sarbin.
Pengadaan Barang Jadi Biang Keterlambatan?
Sarbin menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama ada pada proses pengadaan barang, yang menggunakan sistem e-katalog.
Sistem e-katalog disebut membuat proses berjalan lebih lambat.
Soal adendum kontrak, ia menyarankan agar aspek teknis dikonfirmasi langsung ke dinas PUPR.
Ia mengaku sudah mendorong agar seluruh proses, termasuk pengadaan dan administrasi, dipercepat agar pekerjaan tidak terus tertunda.
Material dari Luar Daerah: Proyek Tertahan di Logistik
Bukan hanya urusan administrasi, masalah juga muncul dari sisi ketersediaan material.
Sarbin menyebut bahwa banyak bahan bangunan yang digunakan memiliki spesifikasi khusus dan didatangkan dari luar daerah.
Hal ini berdampak langsung pada ritme pekerjaan di lapangan:
Bahan datang terlambat.
Pekerja di lapangan jadi terhambat menyelesaikan tahapan kerja.
Ia menegaskan, hasil konfirmasi dengan pengelola menunjukkan bahwa hampir semua material spesifik berasal dari luar daerah, sehingga begitu ada kendala distribusi, progres langsung tersendat.
Suara dari Lapangan: Pekerja Ikut Terdampak
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi membenarkan kondisi tersebut.
Menurut pengakuannya, keterlambatan memang berkaitan erat dengan kekurangan dan keterlambatan datangnya bahan bangunan.
“Iya, bahan kurang dan datangnya terlambat,” ungkapnya.
Artinya, masalah di proyek ini bukan sekadar soal manajemen waktu, tetapi juga rantai pasok material yang belum tertata rapi.
Target Baru: Rumah Dinas Harus Segera Terpakai
Di tengah keterlambatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan penyelesaian renovasi.
Tujuannya jelas: rumah dinas gubernur harus segera bisa digunakan kembali sebagai fasilitas resmi kepala daerah.
Anggaran sudah digelontorkan besar-besaran.
Tenggat kontrak sudah lewat.
Publik menaruh perhatian pada transparansi dan akuntabilitas proyek.
Dalam kondisi seperti ini, kecepatan, kualitas, dan keterbukaan informasi menjadi tiga hal yang akan menentukan bagaimana publik menilai proyek renovasi bernilai miliaran rupiah tersebut.
