Rumah Tak Layak Huni di Malaka Jadi Sorotan
Di Lombok Utara, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau rumah-rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem di Desa Malaka.
Saat melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni (RTLH), ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB untuk segera melakukan renovasi tanpa menunda-nunda.
Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang utama bagi keluarga untuk hidup dengan aman dan bermartabat, sehingga wajib menjadi prioritas penanganan pemerintah.
Dialog dengan Warga dan Fokus ke Hunian Layak
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan warga Desa Malaka.
Ia mendengarkan keluhan yang berkaitan dengan kondisi tempat tinggal dan lingkungan sekitar, lalu menegaskan bahwa:
Hunian layak adalah kebutuhan dasar setiap warga.
Masalah perumahan dan lingkungan harus ditangani secepat mungkin.
Masyarakat berhak hidup dengan standar kelayakan yang manusiawi.
Pendekatan langsung ke lapangan ini menjadi cara pemerintah provinsi untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas saja, tetapi benar-benar dirasakan di tingkat desa.
MCK Umum: Bukan Sekadar Ada, Tapi Harus Layak
Tidak hanya memperhatikan struktur rumah, Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) umum di lingkungan warga.
Ia menilai, masalah utamanya bukan sekadar ketersediaan fasilitas, tetapi:
Kondisi fisik MCK yang sudah tidak layak.
Minimnya perawatan sehingga tidak nyaman digunakan.
Karena itu, pembenahan sanitasi menjadi bagian penting dari perbaikan kualitas hidup, berdampingan dengan renovasi rumah.
Nelayan Sulit Solar: Masalah di Balik Laut yang Kaya
Gubernur juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka dan menggali persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu keluhan utama para nelayan adalah sulitnya memperoleh BBM jenis solar untuk melaut.
Mereka harus mengurus barcode terlebih dahulu, dan proses ini bisa memakan waktu hingga sepekan.
Padahal, nelayan harus pergi melaut setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Situasi ini membuat akses energi bagi nelayan menjadi isu krusial yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
Sambutan Hangat dari Warga Malaka
Kehadiran Gubernur NTB di Desa Malaka disambut positif oleh warga.
Seorang nelayan bernama Muhid mengungkapkan rasa syukurnya karena pemerintah provinsi turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Ia berharap kunjungan seperti ini lebih sering dilakukan, agar suara warga pesisir tidak hanya terdengar sesekali.
Respons warga menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat masih menjadi bentuk kehadiran negara yang sangat dihargai.
Pantau Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita
Di Desa Malaka, Gubernur Iqbal juga menyapa para ibu yang sedang membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita.
Ia memastikan bahwa program pemenuhan gizi anak berjalan sebagaimana mestinya.
Fokus pada gizi balita ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk:
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Mencegah masalah gizi kronis sejak usia dini.
Mencetak generasi yang lebih sehat dan produktif.
Desa Pesisir: Kantong Kemiskinan di Tengah Ramainya Pariwisata
Kunjungan ke Malaka menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya.
Gubernur Iqbal menyoroti fakta yang cukup ironis: wilayah pesisir yang menjadi destinasi wisata justru menyimpan kantong kemiskinan ekstrem.
Ia menggambarkan kondisi ini dengan tajam:
Hotel bintang empat dan lima tumbuh megah.
Namun, masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan.
Pariwisata berkembang, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan warga lokal.
Inilah kesenjangan yang ingin dijawab melalui penguatan program berbasis desa.
Program Desa Berdaya: Dari Pemerintah ke Akar Rumput
Gubernur menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya agenda Pemerintah Provinsi semata.
Program ini dirancang agar:
Pemerintah desa dan dusun ikut menjalankan langsung program di wilayahnya.
Provinsi memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan dan fasilitasi.
- Setiap desa didampingi tenaga pendamping terlatih untuk:
Mengidentifikasi persoalan dasar.
Menyusun prioritas penanganan.
Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa.
Dengan pola ini, solusi tidak dipaksakan dari atas, tetapi dirumuskan bersama warga sesuai kebutuhan dan potensi lokal.
Potret Kemiskinan Ekstrem di Desa Malaka
Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, memaparkan bahwa di desanya terdapat 362 warga miskin ekstrem yang berasal dari 135 keluarga.
Angka ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan persoalan kecil, sehingga dibutuhkan sinergi semua program agar benar-benar tepat sasaran.
Harapannya, seluruh program Pemerintah Provinsi NTB bisa:
Terintegrasi dengan baik di tingkat desa.
Mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan.
Mengangkat Desa Malaka keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Dari Rumah, Sanitasi, hingga Ekonomi Desa
Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah tidak hanya ingin menyelesaikan persoalan mendasar, tetapi juga membuka jalan kemandirian ekonomi.
Fokus program ini meliputi:
Perumahan: renovasi rumah tidak layak huni bagi warga miskin ekstrem.
Sanitasi: perbaikan MCK dan lingkungan agar lebih sehat.
Kesehatan: penguatan program gizi seperti MBG untuk balita.
Pendidikan: meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Ekonomi lokal: pengembangan potensi desa di sektor:
Pariwisata.
Perikanan.
Perkebunan.
Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat desa bangkit, mandiri, dan sejahtera, bukan sekadar keluar dari kategori miskin ekstrem, tetapi naik kelas secara berkelanjutan.
Penutup: Renovasi Rumah, Renovasi Harapan
Instruksi Gubernur NTB kepada PUPR untuk segera merenovasi rumah warga miskin ekstrem di Desa Malaka bukan hanya soal membangun dinding baru.
Ini adalah bagian dari upaya merenovasi harapan, memperbaiki kualitas hidup, dan memastikan bahwa geliat pariwisata dan pembangunan juga menyentuh rumah-rumah sederhana di pesisir.
Jika rumah, sanitasi, gizi, dan ekonomi desa bergerak bersama, Desa Malaka berpeluang besar bertransformasi dari kantong kemiskinan ekstrem menjadi desa yang lebih berdaya dan sejahtera.
