Renovasi Mewah di Tengah Defisit
Di saat keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dikabarkan tekor hingga sekitar Rp560 miliar, keluhan para kontraktor justru makin keras terdengar.
Tagihan proyek yang sudah bertahun-tahun belum kunjung dibayar, perusahaan penyedia jasa megap-megap menjaga cash flow, namun di tengah situasi itu, muncul satu keputusan yang mengundang tanda tanya besar: rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati dengan nilai sekitar Rp6 miliar tetap dijalankan.
Bagi banyak pelaku usaha lokal, keputusan tersebut terasa seperti tamparan di tengah kondisi fiskal yang serba sulit.
Suara Kontraktor yang Terseok-seok
Seorang kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan menggambarkan situasi ini dengan getir. Ia menyebut bahwa hingga kini mereka belum menerima pembayaran, sementara proyek baru seperti renovasi rumah dinas terus berjalan.
Di balik nada bicaranya, tersimpan campuran kekecewaan dan kemarahan. Suara seperti ini bukan kasus tunggal. Di kalangan penyedia jasa konstruksi di OKI, keluhan serupa sudah lama bergaung.
Banyak kontraktor mengaku terpaksa:
Menggadaikan aset pribadi
Mengambil pinjaman ke bank
Menunda pembayaran gaji pekerja
Semua itu dilakukan demi menutup biaya produksi proyek yang sebenarnya sudah rampung dan diserahkan. Namun, aliran dana dari pemerintah daerah tak kunjung mengalir.
Seorang kontraktor lain mempertanyakan, bagaimana mungkin mereka sudah bekerja sesuai kontrak, memasang material, hingga melengkapi laporan, tetapi ketika masuk ke urusan pembayaran, tidak ada kejelasan.
Pertanyaan Tajam soal Skala Prioritas
Di tengah kondisi defisit dan tunggakan proyek, mengemuka satu pertanyaan besar yang mengganggu logika publik:
Mengapa pemerintah daerah mengaku tak punya cukup dana untuk membayar utang proyek, tetapi mampu mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk mempercantik rumah dinas Wakil Bupati?
Bagi banyak orang, ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal rasa keadilan dan logika pengelolaan prioritas anggaran.
Kritik dari Aktivis Antikorupsi
Ketua LSM Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sumsel, Feri Utama, turut menyoroti keputusan rehabilitasi besar-besaran rumah dinas tersebut.
Menurutnya, bangunan rumah dinas Wakil Bupati masih berada dalam kondisi layak huni dan tidak menunjukkan kerusakan berarti. Ia mempertanyakan mengapa proyek renovasi harus digenjot saat kondisi keuangan daerah diklaim sedang terpuruk.
Feri menilai langkah renovasi rumah dinas Wakil Bupati berseberangan dengan pernyataan Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, yang sebelumnya menegaskan bahwa anggaran harus difokuskan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Di mata Feri, ketidaksinkronan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan arah dan gagal membaca suasana batin masyarakat serta para pelaku usaha yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan fisik.
“Sinisme Kebijakan” dan Rasa Keadilan Publik
Feri menggambarkan proyek renovasi ini sebagai bentuk “sinisme kebijakan” – sebuah langkah yang, menurutnya, berpotensi melukai rasa keadilan publik.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap:
Membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum
Mengawal dugaan adanya kebocoran anggaran di lingkungan pemerintah daerah
Di tengah sorotan tersebut, kontraktor terus menunggu kepastian. Ada yang menunggu pembayaran, ada yang menunggu kejelasan hukum, dan ada pula yang sekadar berharap muncul keberanian politik dari pemerintah daerah untuk menggeser kebijakan agar lebih pro masyarakat.
Kontraktor Merasa Diabaikan
Dalam kondisi seperti sekarang, menurut Feri, kontraktor yang tagihannya belum diakomodir pada dasarnya sepakat dalam satu rasa: sebagai mitra pembangunan, mereka merasa diabaikan.
Ia mengingatkan, dalam situasi fiskal yang sudah mengkhawatirkan, sikap abai semacam ini bukan hanya keliru secara kebijakan, tetapi juga berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan daerah yang bertumpu pada kepercayaan dan integritas.
Kepercayaan pelaku usaha bisa runtuh ketika pemerintah tak menunjukkan komitmen pada kewajiban yang sudah disepakati dalam kontrak.
Diamnya Pemerintah Daerah
Hingga tulisan ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten OKI maupun Wakil Bupati Supriyanto terkait:
Urgensi renovasi rumah dinas di tengah defisit anggaran
Alasan di balik belum terbayarnya berbagai tagihan kontraktor
Di tengah ketiadaan klarifikasi itu, opini publik terus bergerak. Renovasi rumah dinas berubah dari sekadar proyek fisik menjadi simbol tarik-menarik antara janji prioritas rakyat dan praktik kebijakan di lapangan.
Bagi warga dan pelaku usaha, yang mereka tunggu kini bukan sekadar bangunan yang diperindah, melainkan kebijakan yang berpihak dan transparan.
