Dari Konflik Lahan ke Program Trans Tuntas: Negara Mencari Kepastian
Program percepatan penyelesaian masalah tanah adalah upaya terstruktur pemerintah untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menuntaskan sengketa serta ketidakjelasan status lahan dan tata ruang laut melalui pendataan lapangan, penyelarasan regulasi, dan koordinasi lintas kementerian, sehingga kepastian hukum lahan bagi transmigran, masyarakat adat, dan pelaku usaha dapat tercapai secara lebih cepat dan adil. Di balik definisi yang tampak teknis ini, sesungguhnya ada ambisi politik yang cukup jelas: mengakhiri era “tanah tanpa tuan hukum” yang puluhan tahun menjadi sumber konflik sosial, menghambat investasi, dan melemahkan Reforma Agraria. Lewat program Trans Tuntas, negara tidak sekadar membenahi arsip, tetapi mencoba membenahi keadilan ruang. Pertanyaannya, sanggupkah pendekatan berbasis data dan koordinasi ini menembus ruwetnya sejarah penguasaan tanah di lapangan?
Papua Selatan: Pertemuan Formal untuk Masalah yang Sangat Nyata
Rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke menunjukkan bagaimana penyelesaian masalah tanah tidak bisa lagi ditunda. Status lahan eks transmigrasi di Distrik Muting dan Elikobel yang ditinggalkan pemiliknya, dan kini direncanakan dimanfaatkan PT IJS untuk perkebunan sawit, menggambarkan ketegangan klasik: antara kebutuhan investasi dan hak masyarakat adat serta pemerintah kampung setempat. Pemerintah daerah mengklaim seluruh tahapan telah memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kepastian hukum lahan tidak lahir dari klaim administratif semata. Tanpa kejelasan siapa berhak atas apa, rapat koordinasi berisiko hanya menjadi forum legitimasi rencana investasi, bukan ruang negosiasi yang jujur untuk menyelesaikan penyelesaian masalah tanah secara menyeluruh.
Tim Ekspedisi Patriot 2026: Data Lapangan sebagai Tulang Punggung Trans Tuntas
Keputusan Kementerian ATR/BPN melibatkan 1.476 anggota Tim Ekspedisi Patriot 2026 untuk memetakan persoalan tanah transmigran adalah langkah yang secara politis cerdas dan secara teknis berisiko tinggi. Keberanian Wakil Menteri ATR/BPN mengakui bahwa di kawasan transmigrasi masih banyak persoalan kepemilikan, penguasaan, dan legalitas tanah adalah pengakuan telat atas kerusakan lama yang baru sekarang serius ditangani. Dengan menugaskan mahasiswa mengumpulkan data lapangan dan berkoordinasi dengan kantor pertanahan di daerah, pemerintah berharap identifikasi masalah dapat dipercepat sebagai bahan Program Trans Tuntas. Kutipan yang layak dicermati: “Semua persoalan pasti memiliki solusi apabila kita bersama-sama mencari jalan keluarnya”. Optimisme ini sah, tetapi tanpa standar metodologi yang ketat, data yang dikumpulkan berisiko menjadi tambang interpretasi baru, bukan dasar kepastian hukum lahan yang solid.
Sulawesi dan KKPRL: Ketika Tata Ruang Laut dan Perizinan Saling Bertabrakan
Di ruang laut Sulawesi, persoalan menjadi lebih rumit. Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencoba menyederhanakan perizinan sebagai bagian kebijakan pemangkasan persyaratan yang dinilai berlebihan. Tetapi penyederhanaan tanpa disiplin data menghasilkan paradoks: produk tata ruang daerah bisa melarang suatu kegiatan, sementara dokumen perizinan membuka ruang untuk kegiatan yang sama. Ketika tata ruang dan dokumen perizinan tidak berbicara dalam bahasa yang sama, kepastian hukum berubah menjadi ilusi. Kebutuhan koordinat lokasi yang spesifik, bukan sekadar nama kabupaten atau desa, menunjukkan bahwa tata ruang laut menuntut presisi spasial yang selama ini diabaikan. Menurut Didik Eko Prasetyo, keputusan KKPRL membawa konsekuensi hukum sehingga butuh basis data dan regulasi yang jelas. Dengan kata lain, penyelesaian masalah tanah dan ruang laut di Sulawesi tersandera bukan oleh niat, melainkan oleh kualitas data dan keberanian menata ulang regulasi.
Pendekatan Terintegrasi: Harapan Besar, Pekerjaan Panjang
Di atas kertas, pendekatan terintegrasi terlihat menjanjikan. Program Trans Tuntas disebut sebagai sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi untuk menyelesaikan legalitas lahan transmigrasi, konflik, tumpang tindih, dan penguatan Reforma Agraria. Penilaian KKPRL melibatkan unsur pusat dan daerah, menunjukkan bahwa tata ruang laut pun diupayakan lewat kerja bersama, bukan keputusan sepihak. Namun, integrasi bukan sekadar soal banyaknya kementerian dalam satu rapat; ia soal kesediaan berbagi data, menyelaraskan norma, dan menanggung konsekuensi politik dari penertiban hak. Bagi transmigran, masyarakat adat, dan pelaku usaha, penyelesaian masalah tanah hanya terasa nyata ketika sertifikat, peta, dan perda bicara hal yang sama: kepastian hukum lahan yang dapat diandalkan. Selama data masih compang-camping dan koordinasi berhenti di meja rapat, program percepatan tidak akan lebih dari slogan. Kesimpulannya, negara baru setengah jalan: fondasi data mulai dibangun, tetapi keberanian memutus simpul konflik belum benar-benar diuji.
