Program dibutuhkan, tetapi keselamatan tak bisa ditawar
Keamanan pangan MBG adalah rangkaian upaya untuk memastikan makanan yang disiapkan, disimpan, dan dibagikan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi serta memenuhi standar kebersihan. Karena itu, keberlanjutan program harus berjalan beriringan dengan pengawasan ketat dan tindakan nyata terhadap pelanggaran. Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai Makan Bergizi Gratis masih dibutuhkan masyarakat, terutama siswa dan orang tua di daerah yang menantikan akses pemenuhan gizi. Ia menyampaikan pandangan itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 22 Oktober 2026, saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Pengalaman warga yang berharap program menjangkau sekolah mereka patut diperhitungkan. Namun, kebutuhan tersebut bukan alasan untuk melonggarkan standar. Bagi anak-anak yang menerima makanan, manfaat program hanya nyata jika makanan yang sampai ke tangan mereka aman.
Andre mengatakan penolakan yang ramai di Jakarta tidak selalu mencerminkan kebutuhan di daerah; dalam kunjungannya, ia bertemu siswa dan masyarakat yang menginginkan MBG. Sikap yang masuk akal bukan memilih antara menghentikan program atau meneruskannya tanpa syarat. Pemerintah perlu mempertahankan layanan yang dibutuhkan, sembari memperbaiki tata kelola dan memastikan setiap sajian layak dikonsumsi.
Kasus keracunan menuntut pengawasan yang lebih tegas
Sorotan terhadap pengawasan bukan persoalan administratif belaka. Andre menyinggung kasus keracunan makanan di sejumlah wilayah dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) serta vendor penyedia ditindak tegas jika terbukti lalai menjaga higienitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Kegagalan pada salah satu tahap dapat membahayakan penerima, sehingga pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dapur atau hanya dilakukan setelah insiden terjadi. Pengawasan makanan MBG perlu konsisten, mampu menemukan masalah sejak dini, dan diikuti penyelidikan serta penanganan yang jelas. Jika pelanggaran terbukti, konsekuensinya harus nyata. Tanpa akuntabilitas, SOP dapur MBG berisiko menjadi dokumen formal yang tidak melindungi anak-anak.
Andre mengusulkan penggunaan CCTV yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan untuk memantau dapur dan membantu mendeteksi pelanggaran. Teknologi dapat memperkuat pemeriksaan, tetapi bukan pengganti petugas yang kompeten, inspeksi langsung, dan tindak lanjut. Pengawasan yang efektif harus memastikan temuan diverifikasi dan setiap pihak yang bertanggung jawab diminta memperbaiki pelanggaran.
SOP harus terlihat dalam setiap tahap penyediaan
SOP dapur MBG wajib diterapkan dari kebersihan dan pengolahan hingga penyimpanan serta distribusi makanan. Pemerintah perlu memastikan standar itu dipahami pekerja, diperiksa secara berkala, dan dijalankan di setiap dapur penyedia. Ketika sebuah dapur terbukti melanggar, penindakan tidak boleh ditunda atau berhenti pada teguran tanpa perbaikan yang dapat diverifikasi. Langkah tegas melindungi penerima sekaligus memberi kepastian kepada penyedia yang patuh bahwa standar berlaku sama bagi semua. Dalam program berskala besar, kelemahan pengawasan pada satu titik dapat berdampak kepada banyak orang. Karena itu, evaluasi harus memeriksa mutu proses, bukan hanya jumlah makanan yang dibagikan.
Andre menyebut jangkauan MBG telah mencapai sekitar 59 juta penerima manfaat. Skala itu menuntut sistem pengawasan yang sebanding, sebab perluasan tidak boleh mengorbankan keselamatan maupun mutu makanan. Ia juga menyoroti prevalensi stunting yang disebut berada di kisaran 19 persen secara nasional dan 24 persen di Sumatera Barat. Angka tersebut menggarisbawahi tantangan gizi, tetapi manfaat program tidak cukup dinilai dari jangkauan atau sasaran kesehatan saja. Pemerintah harus menunjukkan bahwa makanan yang diterima aman, distribusinya terkelola, dan pelanggaran ditangani.
Perbaikan dan penindakan harus berjalan bersamaan
Evaluasi menyeluruh yang diharapkan Andre perlu menghasilkan sistem MBG yang lebih aman dan terawasi, serta manfaat nyata bagi kesehatan anak sekolah. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan program sambil meningkatkan mutu pelaksanaannya. Dua tujuan itu tidak bertentangan: program dapat terus menjangkau masyarakat, sementara dapur yang melanggar standar diperiksa dan ditindak. Justru, penegakan aturan adalah syarat agar kepercayaan publik tidak dibangun hanya lewat janji atau angka penerima.
Kesimpulannya, MBG masih dibutuhkan, tetapi kebutuhan tersebut memperbesar tanggung jawab penyelenggara. Keamanan pangan MBG harus menjadi ukuran utama keberhasilan, didukung pengawasan makanan MBG yang rutin, SOP dapur MBG yang dipatuhi, dan sanksi tegas bagi penyedia yang terbukti melanggar. Memperbaiki program bukan berarti mengabaikan risikonya; artinya melindungi penerima sambil memastikan manfaatnya sampai dengan aman.
