Pembangunan harus berujung pada kesejahteraan
Desa nelayan adalah kawasan pesisir yang dibangun untuk memperkuat kegiatan perikanan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada laut. Karena itu, keberhasilan pembangunan desa nelayan semestinya diukur bukan hanya dari fasilitas yang berdiri, melainkan juga dari apakah nelayan memperoleh pendapatan dan akses pasar yang lebih baik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pembangunan desa nelayan saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah pada 14 November 2026. Pemerintah memproyeksikan 1.000 hingga 1.200 desa terbangun sampai akhir 2026, lalu menambah 2.000 desa nelayan hingga akhir 2027. Sasaran besar ini dapat memperkuat ekonomi maritim, tetapi bangunan dan sarana saja tidak menjamin hasil tangkapan nelayan terjual dengan layak. Tanpa pembeli yang pasti, kawasan baru berisiko menjadi proyek fisik yang belum mengubah posisi tawar warga.

MBG dapat menjadi pembeli lokal
Sorotan Pemuda LIRA menunjukkan satu jalur untuk menghubungkan pembangunan pesisir dengan kesejahteraan: menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pasar bagi hasil perikanan setempat. Memasuki tahun kedua pemerintahan, organisasi itu menilai pelaksanaan MBG belum merata di sejumlah wilayah kepulauan. Di Kota Tual, fasilitas dapur dilaporkan tersedia, tetapi belum beroperasi. Ketika dapur belum aktif, peluang menyerap produk nelayan lokal pun belum terwujud. Pemuda LIRA mendorong pengelola dapur MBG di wilayah pesisir dan kepulauan membeli langsung hasil tangkapan nelayan lokal, terutama nelayan pemegang kartu KUSUKA. Skema ini masuk akal: rantai distribusi lebih pendek, beban logistik dapat ditekan, dan nelayan berpeluang memperoleh kepastian pasar serta harga yang layak. Pada saat yang sama, ikan lokal bisa menjadi sumber protein bagi anak-anak. Program MBG semestinya dirancang sebagai layanan gizi sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Rantai pasok menentukan dampak pembangunan
Kebutuhan mengaitkan pasokan dengan pasar terlihat dari besarnya sektor perikanan: data KUSUKA Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 mencatat 1.119.429 orang terdaftar pada subsektor penangkapan ikan, dari total 2.340.449 pelaku usaha kelautan dan perikanan. Namun, banyaknya pelaku usaha tidak otomatis menghadirkan pembeli yang rutin. Di wilayah kepulauan, distribusi antarpulau menambah tantangan, tetapi hambatan geografis bukan alasan untuk membiarkan fasilitas pangan tak beroperasi atau anak-anak kehilangan akses gizi. Pemerintah perlu memastikan dapur MBG yang sudah dibangun diaudit dan segera diaktifkan, sebagaimana direkomendasikan Pemuda LIRA. Pengadaan juga perlu disesuaikan dengan musim, jenis tangkapan, mutu, dan kapasitas pasokan setempat. Dengan aturan pembelian yang jelas, pembangunan desa nelayan dapat memperkuat simpul produksi, sementara MBG menyediakan permintaan yang lebih teratur. Keduanya akan saling menopang hanya jika logistik dan tata kelola pengadaan ikut dibenahi.
Ukur hasilnya dari pendapatan nelayan
Ukuran kesejahteraan yang disampaikan pemerintah mempertegas bahwa pekerjaan belum selesai saat infrastruktur dibangun. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional disebut masih berada di angka 104, sementara pemerintah menargetkan kenaikan hingga 120 pada tahun berikutnya. Target tersebut patut diuji melalui perubahan nyata: apakah pendapatan dan daya beli nelayan membaik, apakah hasil tangkapan terserap, dan apakah keluarga pesisir mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Pembangunan hingga 2.000 desa nelayan dan pemerataan program MBG seharusnya tidak berjalan sebagai agenda terpisah. Desa yang produktif membutuhkan pasar lokal, sedangkan dapur MBG memerlukan pasokan bergizi yang dapat diandalkan. Kesimpulannya, target pembangunan akan bernilai ketika pemerintah menyambungkan fasilitas, rantai pasok, dan pengadaan yang adil. Tanpa hubungan itu, angka pembangunan mungkin bertambah, tetapi kepastian pasar bagi nelayan lokal tetap menjadi pekerjaan rumah.






