Kredit murah tak berarti mudah diakses
KUR nelayan kecil adalah pembiayaan usaha berbunga rendah yang ditujukan untuk membantu nelayan memenuhi kebutuhan operasional dan mengembangkan usaha perikanannya. Namun, manfaatnya akan terbatas jika persyaratan pengajuan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pesisir. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai perluasan akses KUR harus disertai pembenahan persyaratan, pendampingan, dan pengawasan agar pinjaman benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan. Ketua KNTI Dani Setiawan menyebut modal dapat dipakai untuk membeli bahan bakar, merawat kapal, memperbaiki mesin, serta menyediakan alat tangkap dan rumpon. Ini bukan kebutuhan yang bisa menunggu sampai nelayan memiliki dokumen agunan ideal. Jika kredit murah hanya tersedia bagi pemohon yang sudah memiliki aset formal, kebijakan berisiko memperluas angka penyaluran tanpa mengatasi kesenjangan akses.
Syarat agunan mendorong ketergantungan pada tengkulak
Keterbatasan akses kredit nelayan membuat sebagian masyarakat masih bergantung pada tengkulak atau pengepul untuk memenuhi kebutuhan melaut. Ikatan modal seperti ini dapat disertai kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman, sehingga nelayan kehilangan keleluasaan memilih pembeli dan mengatur hasil usaha. KNTI juga menerima laporan nelayan dan pengolah ikan skala kecil diminta menyediakan agunan, termasuk sertifikat rumah, saat mengajukan pinjaman. Persyaratan seperti itu berpotensi menutup pintu bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat atas nama sendiri, meski usahanya layak dibiayai. Pemerintah dan penyalur perlu menilai skema yang lebih sesuai dengan siklus pendapatan, aset, serta kebutuhan nyata usaha perikanan. Tanpa pembenahan, KUR berisiko gagal menjadi alternatif yang membebaskan nelayan dari ketergantungan pada pembiayaan informal.
Bimtek Merauke perlu terhubung dengan pasar
Pada 2 November 2026, anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan bagi UMKM di Merauke. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat modal UMKM perikanan sekaligus meningkatkan kemampuan usaha. Pelatihan mengangkat pentingnya inovasi, kualitas produk, kemasan, dan peluang pasar; hal ini relevan bagi pelaku, termasuk ibu rumah tangga yang mengolah ikan menjadi nugget atau bakso. Namun, pelatihan dan pinjaman saja tidak cukup. Seperti disampaikan dalam kegiatan tersebut, produk yang tidak laku dapat membuat pelaku usaha kesulitan membayar kredit. Karena itu, pembiayaan usaha perikanan semestinya berjalan bersama pendampingan produksi dan akses pemasaran. Bantuan cool box, freezer, serta mesin pengolah bakso direncanakan tahun ini bagi pelaku yang memenuhi kriteria.

Modal harus mengikuti karakter usaha
Kebutuhan nelayan yang berangkat melaut berbeda dari kebutuhan pengolah ikan yang harus menjaga mutu, mengemas produk, dan mencari pembeli. Maka, akses kredit nelayan dan dukungan bagi UMKM tidak seharusnya memakai pendekatan seragam. KUR perlu lebih mudah dijangkau dengan persyaratan yang realistis, pendampingan yang memadai, dan pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran. KNTI mendorong penyederhanaan syarat dan proses, sementara kegiatan di Merauke mengingatkan bahwa modal harus ditopang kemampuan usaha serta peluang pasar. Agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencakup kampung nelayan kreatif di 50 lokasi, budi daya ikan darat tematik di 40 ribu lokasi, modernisasi 5.520 kapal, dan sentra industri garam seluas 20 ribu hektare. Skala program ini perlu diterjemahkan menjadi pembiayaan yang benar-benar bisa digunakan pelaku kecil. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan sekadar kredit tersalurkan, melainkan usaha yang bertahan dan nelayan yang punya pilihan.






