Pembiayaan di luar APBD harus berujung pada manfaat
Pembiayaan non-APBD untuk infrastruktur nelayan adalah cara melibatkan perbankan dan swasta dalam pembangunan fasilitas perikanan, dengan pemerintah membantu membuka akses kredit atau memberi subsidi bunga. Skema ini layak diuji di Nias Selatan, tetapi keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya proyek yang dimulai; ukurannya adalah apakah nelayan bisa menyimpan, menjual, dan mengangkut hasil tangkapan dengan lebih baik. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan rencana tersebut saat menerima kelompok nelayan dan pembudidaya bersama Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di Gunungsitoli pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pemprov Sumut siap menjembatani kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga agar fasilitas dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Arah ini masuk akal di tengah penyesuaian anggaran, tetapi harus disertai pembagian tanggung jawab yang terang antara pemerintah, pemberi pinjaman, pengelola, dan kelompok nelayan.
Kebutuhan lapangan lebih mendesak daripada daftar proyek
Besarnya potensi laut belum cukup jika nelayan tidak memiliki alat dan infrastruktur untuk mengolah hasilnya. Usulan tambahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut untuk 2027 mencapai Rp229 miliar, antara lain untuk pabrik es, tempat pelelangan ikan, dan kapal. Namun, penyesuaian anggaran membuat pilihan pembiayaan alternatif semakin penting. Bupati Sokhiatulö Laia memaparkan potensi perikanan Nias Selatan, mulai dari tangkapan ikan dan rumput laut hingga ratusan ribu bibit lobster. Potensi itu belum termanfaatkan optimal karena keterbatasan fasilitas dan alat tangkap. Bahkan, sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen bulan sebelumnya karena ketiadaan pembeli. Ini menunjukkan bahwa pabrik es saja bukan jawaban: akses pasar, penyimpanan, air bersih, listrik, alat tangkap, dan transportasi perlu dipetakan sebagai satu rantai kebutuhan.
Bobby meminta dinas provinsi dan pemerintah kabupaten mendata kebutuhan dasar secara rinci, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo. Urutan investasi sebaiknya mengikuti hambatan yang paling sering menghilangkan pendapatan nelayan, bukan sekadar proyek yang paling mudah dibangun.
Swasta dan bank perlu berbagi risiko secara jelas
Melibatkan swasta dan perbankan bisa mengurangi ketergantungan pada APBD, tetapi kredit bukan pengganti perencanaan. Contoh pabrik es memperlihatkan peluangnya: fasilitas dapat dikerjasamakan dengan swasta atau dikelola kelompok nelayan, sementara pemerintah mempertimbangkan subsidi bunga. Agar model itu tidak berubah menjadi beban utang, perlu dipastikan siapa yang mengoperasikan fasilitas, bagaimana biaya rutin ditutup, dan apakah hasil usaha cukup untuk membayar kewajiban kredit. Kelompok nelayan juga perlu punya suara dalam penetapan tarif dan akses layanan. Pemerintah tidak harus membiayai seluruh bangunan, tetapi tetap bertanggung jawab memastikan fasilitas berfungsi dan manfaatnya tidak hanya dinikmati satu pihak. Tanpa aturan pengelolaan dan keterbukaan, skema pembiayaan non-APBD berisiko memindahkan beban anggaran menjadi beban pengguna.
Program fisik perlu ditopang layanan yang berkelanjutan
Rencana ini juga terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Telukdalam dan Pulau Telo, menurut Bobby, perlu disertai program penyangga agar nelayan merasakan manfaat secara berkelanjutan. Itu prinsip yang tepat: bangunan tanpa pasokan listrik, air, es, kapal, dan akses pasar mudah berakhir sebagai aset yang jarang digunakan. Langkah berikutnya adalah merampungkan data kebutuhan dan program bantuan sebelum gubernur berkunjung ke Pulau Telo; Bobby meminta agar kunjungan tersebut membawa program dan solusi nyata, bukan sekadar janji. Skema pembiayaan baru patut dinilai dari kemampuannya menjawab kebutuhan yang terverifikasi dan menjaga layanan tetap berjalan setelah pembangunan selesai.
Kesimpulannya, pembiayaan di luar APBD dapat menjadi jalan praktis untuk memperkuat fasilitas nelayan ketika anggaran disesuaikan. Namun, pinjaman dan kemitraan hanya akan berarti jika prioritas disusun bersama nelayan, risiko dibagi secara adil, dan fasilitas dikelola dengan akuntabel. Bagi perikanan Nias Selatan, keberhasilan bukan sekadar berdirinya pabrik es atau TPI, melainkan meningkatnya kemampuan nelayan mengolah dan menjual hasil laut mereka.
