Pembiayaan alternatif untuk kebutuhan nelayan
Infrastruktur nelayan adalah fasilitas dan sarana pendukung yang membantu masyarakat pesisir menangani hasil tangkapan serta menjalankan kegiatan perikanan, dari penyediaan es hingga pelelangan ikan. Karena itu, mendorong pembiayaan di luar APBD dapat membuka jalan bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan—asal skema dan pengelolaannya jelas. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membahas pilihan tersebut saat menerima kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di Gunungsitoli pada 30 Oktober 2026.
Dorongan ini muncul di tengah penyesuaian anggaran daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara mengusulkan tambahan anggaran Rp229 miliar, tetapi kebutuhan pembangunan tidak otomatis terpenuhi ketika ruang APBD menyempit. Bobby menilai pengurangan anggaran tak seharusnya berarti pemangkasan pekerjaan; pembiayaan swasta perikanan dan dukungan perbankan perlu dipertimbangkan agar proyek yang dibutuhkan nelayan tetap bergerak.
Kredit dan kemitraan harus punya tujuan jelas
Rencana yang disampaikan bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab, melainkan mengubah cara membagi peran. Pemprov Sumut siap menjembatani kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga, sementara fasilitas dapat dikerjasamakan dengan swasta atau dikelola kelompok nelayan. Skema perbankan nelayan ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada APBD, tetapi keberhasilannya bergantung pada pengelolaan yang profesional dan usaha yang mampu beroperasi setelah pembangunan selesai.
Pabrik es menjadi contoh yang konkret: nelayan memerlukan sarana untuk menjaga hasil tangkapan, tetapi bangunan saja tidak menjamin layanan tersedia secara konsisten. Perjanjian kemitraan dan tanggung jawab pengelola harus terang sejak awal. Subsidi bunga juga sebaiknya diposisikan sebagai jembatan menuju usaha yang berjalan, bukan pengganti perencanaan. Tanpa kepastian tentang operasi dan pemeliharaan, pembiayaan alternatif hanya memindahkan risiko tanpa menyelesaikan kebutuhan.
Prioritas fasilitas ditentukan dari kebutuhan lapangan
Fasilitas perikanan Nias yang menjadi perhatian mencakup pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), serta ketersediaan kapal. Namun, kebutuhan tidak berhenti pada proyek besar. Bobby meminta pemerintah provinsi dan Pemkab Nias Selatan memetakan prioritas nelayan, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo, termasuk alat tangkap, air bersih, listrik, pasar, dan sarana pengolahan.
Urutan pembangunan seharusnya mengikuti kendala yang paling menghambat kegiatan nelayan setempat, bukan semata-mata kesiapan proyek untuk dibiayai. Pemetaan yang rinci membantu bank, mitra usaha, dan pemerintah memahami siapa yang akan memakai fasilitas serta kebutuhan apa yang harus menopangnya. Dengan begitu, infrastruktur nelayan berpeluang menjawab persoalan sehari-hari, bukan hanya menambah daftar aset fisik.
Infrastruktur perlu ditopang program lanjutan
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Telukdalam dan Pulau Telo, yang dicanangkan Presiden, menurut Bobby perlu disertai program penyangga agar manfaat ekonominya berkelanjutan bagi masyarakat nelayan. Prinsip ini semestinya berlaku juga bagi fasilitas yang dibangun lewat kredit atau kemitraan swasta: akses ke pasar, pasokan listrik dan air, serta pengelolaan yang mampu bertahan sama pentingnya dengan konstruksi.
Langkah berikutnya adalah mematangkan data kebutuhan dan program bantuan. Bobby menyambut aspirasi agar berkunjung langsung ke Pulau Telo, tetapi meminta persiapan itu dirampungkan terlebih dahulu agar kunjungan dapat membawa solusi konkret bagi masyarakat. Arah kebijakannya masuk akal, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya skema pembiayaan yang diumumkan. Ukurannya ialah apakah nelayan memperoleh fasilitas yang berfungsi dan manfaat ekonomi yang berkesinambungan.
