Pembiayaan alternatif agar pembangunan tak berhenti
Pembiayaan infrastruktur nelayan adalah cara mendanai fasilitas produksi dan pendukung perikanan melalui sumber di luar anggaran pemerintah, termasuk kerja sama dengan swasta dan kredit perbankan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mendorong pendekatan ini untuk Nias Selatan saat menerima kelompok nelayan dan pembudidaya bersama Bupati Sokhiatulö Laia di Gunungsitoli pada Jumat, 30 Oktober 2026. Langkah itu masuk akal: penyesuaian anggaran tidak semestinya otomatis mengurangi pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat pesisir. DKP Sumut mengusulkan tambahan anggaran Rp229 miliar pada 2027, tetapi angka usulan itu bukan jaminan bahwa seluruh fasilitas akan terbangun. Karena itu, tantangannya bukan sekadar mencari dana pengganti APBD. Pemerintah perlu memastikan setiap kemitraan menjawab kebutuhan nyata nelayan dan menghasilkan fasilitas yang dapat beroperasi dalam jangka panjang.
Bobby meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut lebih aktif menggandeng pihak swasta dan perbankan agar pengembangan sektor kelautan Sumut tidak tersendat oleh penyesuaian anggaran. Pemprov menyatakan siap menjembatani kredit perbankan, dengan opsi subsidi bunga. Pabrik es menjadi contoh: pembangunan tidak harus seluruhnya dibayar APBD; usaha dapat dikerjasamakan dengan swasta atau dikelola kelompok nelayan, sementara pemerintah membantu menekan beban bunga. Model ini berpotensi membuat pengelolaan lebih profesional, tetapi pembiayaan swasta bukan uang gratis. Rencana usaha, kemampuan membayar, kepemilikan fasilitas, dan pembagian risiko perlu terang sejak awal agar kelompok nelayan tidak dibebani skema yang tak sesuai kemampuan mereka.
Kebutuhan lapangan harus menentukan prioritas
Kebutuhan nelayan di Kepulauan Nias membuat persoalan ini lebih mendesak daripada sekadar membangun aset baru. Bobby meminta DKP Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendata kebutuhan dasar, mulai dari alat tangkap, air bersih, listrik, pabrik es, hingga pasar, dengan perhatian khusus pada wilayah kepulauan seperti Pulau Telo. Data tersebut seharusnya menjadi dasar memilih proyek, bukan daftar belanja yang disusun dari atas. Fasilitas yang tidak cocok dengan kondisi setempat berisiko mangkrak; fasilitas yang tepat dapat membantu menjaga mutu hasil tangkapan dan membuka akses pemasaran. Infrastruktur nelayan perlu dipandang sebagai satu rantai: alat untuk melaut, sarana menyimpan hasil, lalu jalur untuk menjualnya. Tanpa mata rantai terakhir, kapasitas produksi yang meningkat belum tentu menambah pendapatan.
Gambaran kebutuhan itu terlihat di Telukdalam: sebagian besar dari 7.116 nelayan masih melaut menggunakan sampan dayung. Masalahnya juga tidak berhenti pada alat tangkap. Sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan sebelumnya karena tidak ada pembeli. Fakta ini menunjukkan bahwa membangun pabrik es atau tempat pelelangan ikan saja belum cukup jika akses pasar dan distribusi tetap lemah. Pembiayaan swasta perlu diarahkan pada fasilitas yang terhubung dengan kebutuhan produksi dan pemasaran, bukan sekadar proyek yang mudah terlihat. Pemerintah daerah harus menguji manfaat setiap usulan bersama nelayan, termasuk siapa yang mengoperasikan dan merawat fasilitas setelah dibangun.
Kemitraan harus menopang, bukan menggantikan, tanggung jawab publik
Gagasan menggandeng swasta dan bank layak didukung, tetapi pemerintah tetap memegang tanggung jawab untuk menetapkan prioritas dan melindungi kepentingan nelayan. Skema kredit dengan subsidi bunga dapat membantu proyek produktif, sementara peran kelompok nelayan dalam pengelolaan bisa membuat fasilitas lebih dekat dengan penggunanya. Namun, kelayakan usaha dan tata kelola harus diuji sebelum pinjaman disalurkan. Pembangunan tempat pelelangan ikan, kapal, pabrik es, pasokan listrik, dan air bersih membutuhkan perencanaan terpadu, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Ukuran keberhasilannya pun semestinya bukan jumlah fasilitas yang selesai dibangun, melainkan apakah nelayan dapat menggunakannya, menjual hasil tangkapan, dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan di Telukdalam dan Pulau Telo juga harus disertai program penyangga agar bangunan fisik benar-benar berguna bagi warga. Bobby menyambut permintaan untuk berkunjung ke Pulau Telo, tetapi meminta data kebutuhan dan program bantuan dimatangkan terlebih dahulu agar kunjungan menghasilkan solusi konkret. Ini pendekatan yang tepat: keputusan investasi sebaiknya mengikuti pemetaan kebutuhan, lalu dilanjutkan dengan kesepakatan pembiayaan dan pengelolaan yang jelas. Pada akhirnya, pembiayaan di luar APBD hanya akan berarti jika memperkuat layanan publik dan posisi nelayan, bukan memindahkan risiko anggaran kepada mereka. Pemerintah, bank, swasta, dan kelompok nelayan harus berbagi peran secara transparan.
