Reforma agraria undang-undang: jawaban atas ledakan konflik lahan?
Reforma agraria undang-undang adalah kerangka hukum yang dirancang untuk memperbaiki struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil melalui penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi sumber daya agraria kepada kelompok yang terpinggirkan.
Pengesahan UU Reforma Agraria layak dibaca sebagai pengakuan telat atas darurat konflik lahan Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 3.575 letusan konflik agraria hanya dalam satu dekade terakhir, meliputi 8,33 juta hektare wilayah terdampak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret luka struktural akibat kebijakan pertanahan yang lama membiarkan monopoli dan ketimpangan penguasaan tanah. Dalam konteks itu, UU ini bukan tambahan aturan di lembaran negara; ia adalah ujian serius: apakah negara bersedia berpihak pada keadilan agraria, atau kembali tersandera kepentingan korporasi yang selama ini menikmati status quo.
Skala masalah: dari 3.575 konflik sampai 60 keluarga penguasa tanah
Ledakan sengketa agraria tidak datang dari ruang hampa. Selama bertahun-tahun, konflik lahan Indonesia dipicu kombinasi serakahnya konsesi dan abainya perlindungan terhadap penggarap kecil. KPA mencatat 341 letusan konflik agraria pada 2025 saja, bagian dari total 3.575 letusan konflik sepanjang 2015–2025. Di balik angka itu ada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang kehidupannya terpukul oleh tumpang tindih izin, klaim kawasan hutan, hingga ekspansi perkebunan dan pertambangan.
Ketimpangan penguasaan tanah bahkan telanjang diakui pejabat. Sekitar 30 juta hektare dari 70 juta hektare kawasan non-hutan dikuasai sekitar 3.500 perusahaan yang berafiliasi dengan hanya 60 keluarga besar pemilik korporasi. Pada saat yang sama, rumah tangga petani gurem dengan penguasaan kurang dari setengah hektare meningkat dari 14,62 juta menjadi 17,24 juta dalam satu dekade. Kutipan ini layak diulang: “sekitar 30 juta hektare kawasan non-hutan dikuasai sekitar 3.500 perusahaan yang berafiliasi dengan 60 keluarga besar”. Tanpa intervensi berani, UU apa pun hanya akan menambal, bukan menyembuhkan.
Apa yang dijanjikan UU: dari kepastian hukum hingga redistribusi tanah
Di atas kertas, UU Reforma Agraria berambisi melampaui sekadar sertifikasi tanah. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum, memperjelas penguasaan dan pemilikan tanah, serta memastikan pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil. Artinya, sengketa agraria tidak lagi boleh dipandang sebagai konflik perdata biasa, melainkan sebagai masalah struktural yang berakar pada kebijakan dan pemberian konsesi negara yang menabrak wilayah hidup warga.
KPA menegaskan pelaksanaan UU harus mencakup empat pilar: penyelesaian konflik, pemulihan hak masyarakat, redistribusi tanah, dan pengendalian penguasaan tanah secara berlebihan. Reforma agraria undang-undang hanya akan relevan bila digunakan untuk membatasi konsentrasi dan rekonsentrasi penguasaan tanah, bukan malah melegitimasi monopoli baru. Dengan kata lain, sertifikat tanpa koreksi ketimpangan penguasaan tanah adalah kosmetik hukum: tampak rapi, tetapi tetap menyisakan ketidakadilan di lapangan bagi petani gurem dan komunitas yang menggantungkan hidup pada tanah.
Dampak ke warga: antara harapan pemulihan hak dan risiko sekadar ganti stempel
Bagi warga terdampak, terutama petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat, taruhan UU ini sangat konkret: apakah rumah, kebun, dan ruang hidup mereka masih akan terus terancam oleh proyek dan izin yang tidak transparan. Selama ini, banyak kampung, pemukiman, dan lahan garapan bertahun-tahun terjerat sengketa agraria karena status lahan tidak jelas, izin tumpang tindih, dan perusahaan memegang HGU atau HGB yang mengalahkan klaim masyarakat. Jika UU benar-benar dijalankan, seharusnya warga memperoleh kepastian hukum, pemulihan hak atas tanah, serta akses lebih adil terhadap sumber penghidupan.
Namun harapan ini bisa menguap bila implementasi dikerangkeng kompromi politik. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang berpihak pada korban, redistribusi tanah yang transparan, dan pengendalian ketat atas penguasaan lahan skala besar, UU hanya akan mengganti stempel, bukan mengubah nasib orang kecil. Di titik ini, tekanan masyarakat sipil dan konsistensi lembaga pelaksana jauh lebih menentukan daripada seberapa tebal teks undang-undangnya.
Kesimpulan: UU penting, tapi keberpihakan politik adalah penentu
Pengesahan reforma agraria undang-undang adalah langkah penting, tetapi bukan garis akhir. Dengan catatan 3.575 konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah yang ekstrem, negara tidak lagi punya ruang untuk setengah hati. UU ini menawarkan kerangka lebih komprehensif untuk menyelesaikan konflik lahan Indonesia, mengoreksi monopoli, dan memperkuat kepastian hukum bagi warga kecil.
Namun, sejarah kebijakan agraria menunjukkan bahwa teks hukum sering kalah oleh politik pelaksanaan. Tanpa keberpihakan nyata pada petani gurem, masyarakat adat, dan komunitas pesisir, sengketa agraria akan terus berulang dalam bentuk baru. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak boleh sebatas jumlah sertifikat yang dibagikan, melainkan seberapa banyak konflik yang benar-benar diselesaikan, hak yang dipulihkan, dan hektare tanah yang berpindah dari segelintir korporasi kembali ke warga yang selama ini dijadikan penonton di atas tanahnya sendiri.
