Keterlibatan yang kini dipertanyakan
Board of Peace (BoP) adalah badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikaitkan dengan upaya perdamaian, termasuk pembahasan situasi Palestina. Keterlibatan Indonesia di BoP kini menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kehadiran negara ini mampu memperkuat perjuangan Palestina, atau justru memberi legitimasi pada mekanisme yang tidak cukup mewakili suara Palestina? Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya. Ia memperingatkan bahwa pengaruh Amerika Serikat dan Israel di dalam BoP besar, sementara ruang bagi keterwakilan Palestina dinilai tidak memadai. Peringatan itu membuat desakan keluar BoP semakin sulit diabaikan. Namun, seruan Albanese bukan pengumuman bahwa pemerintah telah memutuskan keluar. Sikap resmi saat ini adalah menangguhkan pembahasan, sehingga pertanyaan politiknya tetap terbuka: apakah jeda ini akan menjadi evaluasi serius atau hanya penundaan tanpa perubahan arah?
Pemerintah menahan langkah berikutnya
Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah belum melanjutkan pembahasan keterlibatan dalam BoP maupun International Stabilization Force (ISF). Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa perkembangan situasi dan dinamika keamanan kawasan yang masih sangat dinamis menjadi pertimbangan; untuk sementara, pembahasan kedua mekanisme itu ditangguhkan. Sikap menunggu dapat memberi ruang untuk menilai risiko, tetapi jeda saja belum menjawab kritik tentang efektivitas dan keterwakilan Palestina. Kemlu juga menegaskan bahwa penangguhan tersebut tidak mengubah dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Pemerintah tetap mendorong Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Konsistensi tujuan itu penting, tetapi seharusnya disertai penilaian terbuka atas apakah keanggotaan BoP benar-benar membantu mencapainya. Tanpa kriteria yang jelas, publik hanya mendapat kabar bahwa pembahasan berhenti, bukan penjelasan tentang ukuran keberhasilan atau alasan untuk melanjutkan.
Nico Siahaan dorong evaluasi dan keluar
Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan menilai peringatan Albanese menjadi momentum tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri dan meninggalkan BoP. Dalam keterangannya pada Jumat, 30 Oktober 2026, ia mengatakan keputusan bergabung sejak awal menuai kritik karena dinilai terburu-buru dan tidak disertai peta jalan diplomasi yang jelas. Nico juga berpendapat bahwa BoP belum menunjukkan aksi konkret untuk meredakan kekerasan militer maupun memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina. Menurutnya, forum itu belum memberi manfaat strategis yang sebanding dengan komitmen anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp17 triliun, sementara kebutuhan fiskal dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat lebih mendesak. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam kritik terhadap keanggotaan, bukan penjelasan resmi pemerintah dalam keterangan Kemlu. Namun, sorotan atas manfaat dan penggunaan anggaran tetap patut dijawab: kebijakan luar negeri yang berpihak pada Palestina harus dapat menunjukkan hasil, bukan hanya niat.
Jeda harus berujung pada keputusan yang terukur
Albanese memperingatkan bahwa keberadaan Indonesia di BoP berisiko merusak hubungan historis dan solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina karena aturan main forum, menurut penilaiannya, didikte pihak yang menduduki tanah Palestina. Ia juga merekomendasikan The Hague Group sebagai alternatif diplomasi, dengan fokus pada penegakan hukum internasional dan proses peradilan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Rekomendasi itu bukan keputusan pemerintah, tetapi memperluas pilihan yang layak dipertimbangkan. Pemerintah kini belum melanjutkan pembahasan BoP dan ISF; karena itu, langkah berikutnya semestinya bukan sekadar menunggu dinamika keamanan, melainkan menguji keterlibatan berdasarkan manfaat nyata, ruang bagi suara Palestina, dan kesesuaiannya dengan prinsip Indonesia. Jika ukuran tersebut tidak terpenuhi, keluar dari BoP merupakan pilihan yang lebih konsisten daripada bertahan tanpa hasil yang jelas. Dukungan pada Solusi Dua Negara tetap dapat diteruskan melalui jalur diplomasi yang lebih kredibel dan berpijak pada hukum internasional.






