Skala kebakaran menuntut respons yang lebih cepat
Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa ketika api melalap kawasan berhutan atau lahan terbuka, menyebar di luar kendali dan mengancam lingkungan serta keselamatan manusia. Di Jawa Timur, karhutla berulang kini menguji apakah penanganan darat saja cukup untuk menghadapi medan pegunungan yang sulit dijangkau.
Besaran dampaknya muncul dalam dua angka laporan: satu mencatat 9.600 hektare terbakar di 24 kabupaten/kota sepanjang 2026, sedangkan data lain menyebut 184 kejadian yang melahap 11.449 hektare di 26 kabupaten. Perbedaan cakupan atau waktu pencatatan mungkin menjelaskan selisih itu, tetapi tidak mengubah pokok persoalan: kebakaran sudah tersebar luas. Kemarau panjang meningkatkan risiko, sementara akses darat dan jarak ke sumber air memperlambat pemadaman kebakaran hutan.
Karena itu, usulan DPRD Jawa Timur agar pemerintah provinsi mengadakan helikopter water bombing layak diperlakukan sebagai kebutuhan operasional yang serius, bukan sekadar gagasan saat krisis. Anggota Komisi E Suli Daim menyampaikan dorongan investasi jangka panjang itu pada 26 Oktober 2026, dengan alasan kejadian karhutla berulang setiap tahun.
Helikopter penting, tetapi pengadaan harus terukur
Helikopter dapat menjangkau titik api yang sulit didatangi kendaraan dan menjatuhkan air dari udara, sehingga berpotensi mempercepat respons ketika akses darat terbatas. Suli Daim mempertanyakan lamanya pemadaman dengan mobil dan jauhnya sumber air; ia dan Ketua Komisi E Sri Untari Bisowarno menilai armada udara perlu dipertimbangkan untuk wilayah pegunungan serta perbukitan.
Namun, dorongan membeli armada sendiri tidak otomatis menjadi keputusan terbaik tanpa perhitungan kebutuhan dan kesiapan pengoperasian. Argumen DPRD bertumpu pada kejadian yang berulang dan keinginan agar respons tidak selalu bergantung pada penyewaan. Itu alasan kuat untuk menyusun kajian pengadaan, tetapi keputusan harus memastikan helikopter tersedia saat diperlukan dan terintegrasi dengan petugas serta dukungan di darat. Tanpa rencana operasional yang jelas, kepemilikan armada berisiko tidak sebanding dengan manfaatnya.
Pemerintah provinsi saat ini juga berkoordinasi dengan BNPB untuk pengerahan helikopter water bombing dan dron penyemprot air. Dukungan udara diarahkan ke kawasan Arjuno, Bromo, Semeru, Butak, dan Ijen, serta pernah digunakan untuk membantu memadamkan kebakaran di TPA Supit Urang. Pengalaman pengerahan ini semestinya menjadi bahan evaluasi sebelum memutuskan bentuk investasi jangka panjang.
Penanganan terpadu harus melindungi warga dan petugas
Armada udara bukan pengganti pencegahan, kesiapan personel, atau pembatasan aktivitas di kawasan rawan. Kebakaran Arjuno-Welirang mulai terjadi pada 16 Oktober 2026; jalur pendakian ditutup sementara sejak 17 Oktober dan tetap ditutup sampai kondisi memungkinkan. Penutupan berdampak langsung pada pendaki, sementara keselamatan petugas juga harus menjadi prioritas. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya alat pelindung diri dan dukungan psikososial bagi personel yang menghadapi risiko serta tekanan selama pemadaman.
Strategi lain mencakup operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama BMKG. Pada 24 Oktober 2026, BNPB menyemai satu ton natrium klorida menggunakan pesawat Cessna Caravan, tetapi keberhasilannya bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi syarat. Karena hasilnya tidak dapat dijamin, OMC sebaiknya dipandang sebagai dukungan, bukan pengganti pemadaman langsung.
LazadaPencegahan juga menuntut perubahan perilaku: membakar sampah atau sisa panen seperti jerami dapat memicu api menyebar. Di tengah kemarau dan kebakaran yang meluas, pengadaan helikopter patut dikaji secara serius sebagai bagian dari strategi berlapis, bersama pembatasan pendakian, kesiapan petugas, dukungan udara, dan disiplin masyarakat. Keputusan yang tepat bukan sekadar memiliki helikopter, melainkan memastikan seluruh upaya bekerja sebagai satu sistem.
