Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

PPN Pembalut: Keadilan Pajak dan Harga Kebutuhan Menstruasi

PPN Pembalut: Keadilan Pajak dan Harga Kebutuhan Menstruasi
Minat|Menonton Serial TV

Kebutuhan biologis, bukan barang pilihan

PPN pembalut adalah pajak yang dikenakan pada produk sanitasi menstruasi yang digunakan secara berkala untuk menjaga kebersihan, sehingga perdebatan tentangnya menyentuh akses terhadap kebutuhan dasar, bukan sekadar pilihan belanja. Pada Rabu (28/10), sorotan warganet di media sosial kembali mengangkat status pembalut sebagai produk yang dikenai pajak dan mempertanyakan keterjangkauannya. Perbincangan itu tepat sasaran: kebutuhan yang terkait proses biologis tidak mudah ditunda, sementara pengeluaran untuk memenuhinya datang berulang. Istilah pajak produk menstruasi atau period tax juga mencakup produk sanitasi seperti tampon. Meski penting, suatu barang tidak otomatis bebas PPN hanya karena dianggap kebutuhan. Untuk barang nonmewah, mekanisme yang berlaku membuat beban PPN efektif pada umumnya setara dengan 11 persen dari harga jual. Karena itu, inti persoalannya bukan hanya berapa tarif yang dikenakan, melainkan apakah perlakuan pajak saat ini adil bagi orang yang tidak dapat memilih untuk tidak membeli produk menstruasi.

PPN Pembalut: Keadilan Pajak dan Harga Kebutuhan Menstruasi

Keadilan pajak harus terlihat di anggaran rumah tangga

Pengamat Achmad berpandangan bahwa kebutuhan menstruasi semestinya memperoleh perlakuan pajak yang mempertimbangkan aspek keadilan; beban itu dinilai lebih terasa bagi perempuan berpenghasilan rendah yang harus membeli produk secara rutin. Pandangan ini kuat karena persentase pajak yang sama tidak selalu berarti pengorbanan yang sama. Bagi keluarga dengan anggaran terbatas, biaya menstruasi bersaing dengan makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Harga produk menstruasi juga berbeda menurut jenis, merek, jumlah pemakaian, dan kebutuhan individu. Artinya, tidak ada satu angka harga yang mewakili semua pengguna. Namun, sifat pengeluaran yang berulang membuat keterjangkauan menjadi isu nyata, bukan sekadar perdebatan istilah. Pembebasan PPN dapat menjadi pengakuan bahwa akses terhadap kebersihan menstruasi patut diperlakukan khusus. Kebijakan itu layak dibahas sebagai instrumen keadilan, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari beban yang benar-benar berkurang bagi pengguna.

Angka potensi pajak bukan angka pasti kehilangan

Pembebasan pajak juga menuntut jawaban jujur tentang konsekuensi fiskal. Data Euromonitor yang dikutip dalam sumber mencatat penjualan ritel kategori perawatan menstruasi mencapai Rp7,46 triliun pada 2025. Jika nilai itu diasumsikan sudah termasuk PPN 11 persen, hitungan matematis menghasilkan Rp739 miliar. Angka tersebut menggambarkan skala perhitungan, bukan taksiran resmi penerimaan negara yang akan hilang. Kategori perawatan menstruasi memiliki cakupan luas, dan penjualan ritel tidak serta-merta sama dengan dasar pengenaan pajak. Karena itu, memakai Rp739 miliar sebagai angka pasti kehilangan penerimaan akan menyesatkan. Pemerintah perlu mengukur dampak dengan dasar pajak dan cakupan produk yang tepat, lalu membandingkannya dengan manfaat keterjangkauan yang dituju. Pilihan fiskal memang memiliki biaya, tetapi keputusan yang baik harus bertumpu pada estimasi yang akurat—bukan angka ilustratif yang diperlakukan sebagai kepastian.

Pembebasan harus sampai kepada konsumen

Menghapus PPN tidak otomatis membuat harga pembalut turun sebesar pajak yang dihapus; dampaknya bergantung pada kebijakan harga dan seberapa besar pengurangan pajak diteruskan oleh pelaku usaha. Inilah alasan pembebasan tidak boleh berhenti pada perubahan aturan. Tanpa perhatian pada harga akhir, konsumen bisa saja tidak menerima manfaat penuh, sementara penerimaan negara sudah terdampak. Langkah berikutnya semestinya berupa kajian dan penyesuaian aturan, disertai penilaian atas harga, penerimaan negara, serta manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan cara memperluas akses produk menstruasi bagi kelompok yang membutuhkan. Kesimpulannya, PPN pembalut layak ditinjau karena produk ini memenuhi kebutuhan biologis rutin dan bebannya tidak terbagi rata. Namun, kebijakan yang adil bukan sekadar menghapus pajak: kebijakan itu harus menunjukkan bahwa harga menjadi lebih terjangkau, penerimaan negara dihitung secara cermat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan pengguna.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!