PPN PMSE mendominasi penerimaan
Pajak ekonomi digital adalah penerimaan negara yang dihimpun dari aktivitas perdagangan elektronik, transaksi aset kripto, layanan teknologi finansial, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem digital. Hingga 30 September 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total penerimaan dari sektor ini sebesar Rp58,75 triliun. Angka tersebut menegaskan bahwa pemungutan pajak atas kegiatan digital telah menjadi bagian penting dari penerimaan negara, bukan lagi pelengkap kecil di luar ekonomi konvensional.
Penyumbang terbesarnya adalah PPN PMSE, dengan setoran Rp45,21 triliun. Besarnya porsi itu memperlihatkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik menjadi poros utama penerimaan digital. Namun, dominasi tersebut juga menuntut perhatian: pertumbuhan penerimaan perlu disertai aturan pemungutan yang jelas dan penerapan yang setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional. Tanpa pengawasan konsisten, perluasan basis pajak berisiko berjalan lebih cepat daripada kepatuhan.
Empat pilar dengan bobot berbeda
Total Rp58,75 triliun itu berasal dari empat pilar: PMSE, aset kripto, fintech, dan pengadaan barang serta jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Setelah PPN PMSE, Pajak SIPP menyumbang Rp5,96 triliun, pajak fintech Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto Rp2,18 triliun. Susunan ini menunjukkan bahwa penerimaan digital tidak hanya bergantung pada belanja daring. Meski begitu, jarak kontribusi antarpilar cukup lebar, sehingga penilaian kinerja sebaiknya melihat bukan hanya total, tetapi juga perkembangan masing-masing sumber.
Pajak kripto sebesar Rp2,18 triliun terdiri atas PPh Pasal 22 senilai Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar. Sementara itu, pajak fintech mencapai Rp5,40 triliun, lebih dari dua kali penerimaan dari transaksi aset kripto. Rincian tersebut penting karena memperlihatkan beragamnya jalur penerimaan, sekaligus menegaskan bahwa istilah pajak ekonomi digital mencakup lebih dari satu jenis transaksi atau instrumen.
Perluasan pemungut harus dibarengi kepatuhan
Hingga akhir September, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN; sebanyak 245 di antaranya telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE dengan total Rp45,21 triliun. Pada September, DJP menunjuk Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. sebagai pemungut baru, serta memperbarui data Niantic International Ltd. Perluasan penunjukan ini masuk akal, tetapi jumlah pemungut saja bukan ukuran akhir keberhasilan. Konsistensi penyetoran dan pengawasan tetap menentukan apakah cakupan yang lebih luas benar-benar menghasilkan kepatuhan.
DJP menyatakan akan memperluas basis pemungutan dan meningkatkan pengawasan agar pertumbuhan sektor digital berjalan seiring dengan kepatuhan serta perlakuan pajak yang adil bagi usaha digital dan konvensional. Arah itu tepat, tetapi harus dijalankan dengan penerapan yang dapat dipahami dan konsisten. Kesimpulannya, penerimaan Rp58,75 triliun menandai skala pajak digital yang kian berarti, sementara dominasi PPN PMSE menunjukkan titik utama yang perlu dijaga. Tantangan berikutnya bukan sekadar menambah pemungut, melainkan memastikan seluruh pilar berkontribusi secara tertib dan setara.
