Penolakan Pinjaman Jadi Titik Balik Perencanaan Pembangunan Jabar
Penolakan rekomendasi pinjaman APBD Jabar oleh Kemendagri adalah keputusan pusat yang memaksa pemerintah provinsi mengubah strategi pendanaan, menata ulang prioritas proyek infrastruktur 2026, dan menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kemampuan fiskal nyata, termasuk untuk sektor pendidikan yang tengah membangun sekolah baru dan menargetkan penyelesaian fisik dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan Kemendagri menolak rencana pinjaman Rp 3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bukan sekadar koreksi administratif, melainkan alarm keras bahwa era pembangunan yang bertumpu pada utang murah sedang berakhir. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai masalah ini berakar pada perencanaan anggaran yang tidak sepenuhnya selaras dengan kemampuan pendapatan daerah, sehingga proyek seperti pembangunan SMAN 28 Bandung tersendat dan baru berada di tahap fondasi meski ditargetkan selesai akhir Desember. Penolakan ini, bila dibaca positif, adalah kesempatan memaksa Pemprov Jabar berdisiplin: menghitung ulang kebutuhan, menguji asumsi pendapatan, dan berhenti mengandalkan pinjaman sebagai penyangga setiap ambisi pembangunan.
Dedi Mulyadi Strategi: Efisiensi Anggaran Daerah dan Tunda Bayar
Respons Gubernur Dedi Mulyadi terhadap gagalnya pinjaman APBD Jabar bukan mengeluh, melainkan memutar haluan ke efisiensi anggaran daerah dan skema tunda bayar pembangunan. Ia memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengejar target penyelesaian pembangunan hingga 100 persen pada akhir tahun, sambil mengakui bahwa keterbatasan fiskal diperparah tertundanya dana bagi hasil pajak. Kutipan yang layak dicatat: “Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Artinya, kegiatan 2026 dibayarkan pada 2027,” ujarnya, menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih menunda pembayaran daripada menanggung bunga utang. Secara politik, ini adalah pesan bahwa Dedi ingin dikenal sebagai gubernur yang hati-hati terhadap pinjaman, namun tetap agresif dalam pembangunan. Secara teknis, tunda bayar adalah kompromi: proyek tetap berjalan, tetapi tekanan kas digeser ke tahun berikutnya. Risiko utamanya adalah penumpukan kewajiban yang bisa mengurangi ruang fiskal APBD 2027, terutama bila proyeksi pendapatan tidak tercapai.
Proyek Infrastruktur 2026: Prioritas, Bukan Pemangkasan
Meski pinjaman Rp 3,4 triliun batal, Dedi Mulyadi menegaskan proyek infrastruktur 2026 tidak akan digeser dan tetap berjalan menggunakan anggaran yang ada. Belanja proyek yang belum mendesak justru dialihkan ke 2027, sementara belanja yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat diupayakan terlaksana 100 persen tahun ini. Ini menunjukkan pendekatan prioritisasi yang lebih sehat: bukan memotong pembangunan, tetapi menyaring mana yang benar-benar urgen. Dalam praktiknya, strategi ini akan menguji kemampuan birokrasi Jabar mengerjakan proyek secara maraton dalam sisa waktu yang sempit, sebagaimana Dedi menyebut sedang “ngebut” agar dalam sekitar 2,5 bulan semua pekerjaan selesai dan target tercapai. Namun, percepatan tanpa penyesuaian desain dan pengawasan berisiko menurunkan kualitas hasil infrastruktur. Di sinilah pentingnya evaluasi perencanaan yang disuarakan Maulana Yusuf Erwinsyah: pembangunan yang dipaksakan tanpa kalkulasi realistis terhadap kondisi anggaran hanya akan melahirkan proyek mangkrak atau mutu fisik yang buruk.
Bekasi: Target Jalan dan Sekolah Tuntas 2027 di Tengah Keterbatasan
Di level kabupaten, arah kebijakan Jabar tercermin jelas saat Dedi Mulyadi melantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja: ia menargetkan tidak boleh ada lagi jalan rusak dan sekolah jelek di Bekasi pada 2027. Target ini ambisius mengingat ruang fiskal provinsi sedang ketat dan sebagian kegiatan 2026 berpotensi tunda bayar ke 2027. Artinya, Bekasi harus mengelola APBD dengan sangat selektif, memastikan setiap rupiah belanja modal menyasar infrastruktur jalan dan perbaikan sekolah, bukan terserap pada program yang kurang prioritas. Dedi menilai potensi ekonomi Bekasi besar, sehingga infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang layak bukan lagi kemewahan, melainkan prasyarat. Namun tanpa disiplin efisiensi anggaran daerah, target ini mudah berubah menjadi slogan. Transparansi pengadaan barang dan jasa, penetapan target kerja yang jelas untuk camat dan lurah, serta keberanian mengalihkan belanja tidak urgen ke tahun berikutnya akan menentukan apakah janji “tak ada jalan rusak dan sekolah jelek” pada 2027 menjadi kenyataan atau sekadar retorika.
Kesimpulan: Disiplin Fiskal atau Sekadar Menunda Masalah?
Keputusan tidak melanjutkan pinjaman APBD Jabar ke PT SMI dan beralih ke efisiensi serta tunda bayar adalah langkah berani sekaligus penuh konsekuensi. Di satu sisi, ini menandai komitmen menghindari beban bunga dan mengutamakan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, dari perbaikan sekolah hingga proyek infrastruktur 2026. Di sisi lain, skema tunda bayar berpotensi memindahkan tekanan fiskal ke 2027, tahun ketika Bekasi ditargetkan bebas jalan rusak dan sekolah buruk. Inti persoalan tetap sama: kualitas perencanaan. Tanpa kalkulasi realistis atas pendapatan dan pengeluaran, seperti diingatkan Maulana Yusuf Erwinsyah, kebijakan efisiensi hanya akan menjadi slogan yang menutupi ketidaksiapan anggaran. Jika Dedi Mulyadi strategi dijalankan konsisten—memprioritaskan proyek urgen, menunda belanja kurang penting, dan menjaga transparansi—penolakan pinjaman bisa menjadi titik balik menuju budaya fiskal yang lebih sehat. Jika tidak, Jabar hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
