Pemotongan Transfer: Guncangan Awal terhadap Fiskal Daerah Jabar
Pemotongan transfer daerah adalah pengurangan aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan layanan publik, sehingga setiap rupiah yang hilang langsung menekan kemampuan daerah menjaga pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga serentak sepanjang tahun anggaran berjalan.
Memasuki usia ke‑81, Jawa Barat tidak sekadar merayakan ulang tahun, tetapi berhadapan dengan pukulan fiskal: transfer daerah dipotong Rp2,4 triliun. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menyebut kondisi ini sebagai “ujian yang tidak disangka-sangka” bagi pemerintah provinsi karena berpotensi mengganggu banyak agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat. Setelah bertahun-tahun bergantung pada transfer pusat, fiskal daerah Jabar dipaksa cepat beradaptasi. Di atas kertas, pemotongan bisa disikapi sebagai pengetatan biasa. Namun dalam praktik, skala Rp2,4 triliun berarti beberapa program harus dikurangi, dijadwal ulang, atau direvisi total. Pertanyaannya bukan lagi apakah anggaran infrastruktur daerah dan pelayanan dasar akan terdampak, tetapi seberapa besar dan siapa yang paling merasakannya.
Risiko ke Layanan Publik: Jangan Korbankan Pendidikan dan Kesehatan
Dari sudut pandang warga, pemotongan transfer daerah dipotong Rp2,4 triliun berarti ancaman nyata terhadap kualitas dan jangkauan layanan publik. Siti Muntamah mengingatkan, di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan perempuan dan anak tidak boleh terabaikan. Di sinilah dilema fiskal daerah Jabar: menjaga ruang fiskal sekaligus tidak memotong hak dasar kelompok paling rentan. Komisi V DPRD menjadi garda depan aspirasi ini; tiap tahun mereka dihujani keluhan soal sekolah, puskesmas, bantuan sosial, hingga regulasi perlindungan perempuan, keluarga, dan anak. Jika penyesuaian anggaran dilakukan secara kasar, misalnya lewat pemangkasan layanan, beban akan langsung berpindah ke rumah tangga: biaya pendidikan naik, akses kesehatan makin jauh, dan kasus kekerasan tanpa perlindungan memadai. Pemprov perlu secara eksplisit memprioritaskan fasilitas pendidikan dan infrastruktur kesehatan walau ruang fiskal menyempit, jika tidak ingin krisis fiskal berubah menjadi krisis sosial.
Penerimaan Pajak Lokal Menguat: Penopang Baru di Tengah Tekanan
Potret fiskal daerah Jabar tidak sepenuhnya suram. Di sisi penerimaan pajak lokal, ada kabar baik yang bisa menjadi bantalan terhadap pemotongan transfer. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan pajak di Jawa Barat mencapai Rp63,84 triliun hingga akhir Juli dengan pertumbuhan 10,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan setoran Rp30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak. Kinerja ini menegaskan dua hal. Pertama, struktur ekonomi Jabar yang bertumpu pada industri masih kuat, sehingga basis penerimaan pajak relatif terjaga. Kedua, ada peluang strategis bagi Pemprov untuk mengoptimalkan sinergi dengan otoritas perpajakan dan pelaku industri agar lonjakan penerimaan benar-benar terasa di layanan publik daerah, bukan sekadar angka dalam laporan pusat. Tanpa strategi integrasi, pertumbuhan pajak hanya akan tercatat, tidak terasa.
Infrastruktur Diutamakan: Menjaga Keseimbangan antara Beton dan Manusia
Arah kebijakan anggaran infrastruktur daerah menambah kompleksitas pilihan. Pengarusutamaan pembangunan Jabar pada 2026 diarahkan ke sektor infrastruktur, dengan Komisi IV sebagai lokomotif utama. Di sisi lain, laporan fiskal menunjukkan belanja modal melonjak, dengan realisasi Rp3,11 triliun dan pertumbuhan 115,37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang menunjukkan akselerasi belanja untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Secara konsep, prioritas infrastruktur tidak salah; jalan, jembatan, dan fasilitas publik adalah tulang punggung ekonomi. Masalahnya, ketika fiskal daerah Jabar tertekan, setiap rupiah ke beton berpotensi mengurangi ruang bagi guru, tenaga kesehatan, dan program sosial. Fokus pada infrastruktur harus dikaitkan langsung dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: sekolah yang terhubung lebih baik, rumah sakit yang dilengkapi lebih baik, bukan sekadar proyek fisik yang indah di atas kertas.
Perencanaan Adaptif: Kunci Agar Krisis Fiskal Tidak Menjadi Krisis Layanan
Di tengah fiskal yang dinamis, inti persoalan bukan hanya jumlah uang, tetapi kualitas perencanaan. Siti Muntamah mendesak Pemprov Jabar memperbaiki perencanaan pembangunan dan penganggaran agar tidak mudah berubah-ubah. Ia mengakui dinamika kebijakan bisa memicu revisi anggaran, tetapi menekankan perlunya penyesuaian cepat agar program tetap berjalan. Sikap ini tepat: ketika transfer daerah dipotong, respons lambat akan langsung mengorbankan layanan. Di saat yang sama, dari sisi pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah terealisasi Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu, sementara surplus regional tercatat Rp22,02 triliun. Angka ini menunjukkan ruang fiskal secara agregat masih ada, tinggal bagaimana daerah mengeksekusi. Ke depan, Jabar perlu mengandalkan skenario anggaran berlapis, mengunci belanja wajib pendidikan dan kesehatan, serta mengaitkan setiap program infrastruktur dengan dampak langsung ke kesejahteraan warga. Jika strategi adaptasi ini konsisten, pemotongan Rp2,4 triliun akan tercatat sebagai ujian yang memperkuat, bukan melemahkan, tata kelola fiskal daerah.
