Rekor investasi besar, tapi belum otomatis menutup pengangguran
Realisasi investasi Jawa Barat adalah total penanaman modal asing dan dalam negeri yang masuk ke provinsi ini dalam satu periode tertentu, yang diukur bukan hanya dari besarnya nilai uang, tetapi juga dari kemampuan investasi tersebut menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat daya saing ekonomi regional Jabar secara berkelanjutan. Pada triwulan III, investasi Jawa Barat mencapai Rp91 triliun, setara 17,2 persen dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain. Angka ini sering dipuji sebagai bukti daya tarik investasi Jawa Barat. Namun, di balik euforia, pertanyaan pentingnya adalah: seberapa besar investasi Jawa Barat ini benar-benar mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja tercipta yang tahan lama, bukan hanya lonjakan sesaat menjelang operasi pabrik baru?
399 ribu pekerja terserap: capaian besar, tapi belum menjawab antrean panjang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat mencatat, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September telah menyerap 399.003 tenaga kerja. Secara kasat mata, penyerapan tenaga kerja ini terlihat mengesankan, apalagi tersebar di sektor manufaktur, pergudangan, hingga ritel dengan konsentrasi di Bekasi, Karawang, Bogor, dan Subang. Kutipan yang patut digarisbawahi: “Realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang Januari hingga September 2026 telah menyerap 399.003 tenaga kerja.” Namun, angka tersebut harus dibaca berdampingan dengan fakta bahwa jumlah angkatan kerja masih lebih besar dari kesempatan kerja yang tersedia, dan pemutusan hubungan kerja masih “cukup lumayan” menurut Gubernur Dedi Mulyadi. Artinya, setiap lapangan kerja tercipta dari investasi baru sebagian hanya menggantikan pekerjaan yang hilang, bukan sepenuhnya menambah stok kesempatan kerja.
Nyari Gawe: cermin kerasnya persaingan di pasar kerja lokal
Untuk menghubungkan investasi Jawa Barat dengan warganya, pemerintah provinsi mengandalkan aplikasi Nyari Gawe sebagai sistem layanan pencari kerja dan perusahaan. Di atas kertas, ini langkah maju menuju pasar kerja yang lebih transparan. Tetapi datanya menunjukkan ketimpangan tajam: 728.085 pencari kerja mengajukan sekitar 2,4 juta lamaran, sementara hanya 230 dari 803 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi, dan yang tercatat diterima baru 1.282 orang. Subang menjadi wilayah dengan pencari kerja terbanyak, disusul Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Bandung, bahkan ada lebih dari 41 ribu pencari kerja dari luar provinsi yang ikut bersaing. Fakta ini menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja dari investasi belum secepat laju pertumbuhan pencari kerja, sehingga banyak warga tetap menunggu di antrean panjang.
Momentum investasi: modal awal, bukan garis finis pembangunan kerja
Gubernur Dedi Mulyadi berulang kali menekankan harapan agar lonjakan investasi Jawa Barat berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Ia mengakui, “jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja” dan menyebut ini sebagai tugas bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk terus memacu investasi masuk. Di sini letak kuncinya: investasi Rp91 triliun pada triwulan III dan akumulasi sekitar Rp229,1 triliun sepanjang Januari–September adalah modal awal memperkuat ekonomi regional Jabar, bukan garis finis pembangunan. Tanpa strategi yang sengaja mengaitkan insentif investasi dengan target penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM lokal, dan pemerataan di luar koridor industri lama, investasi besar berisiko hanya menumpuk di kantong-kantong tertentu dan meninggalkan banyak pencari kerja tetap menunggu kesempatan.
Agar investasi jadi mesin kerja berkelanjutan, bukan sekadar angka di laporan
Pertanyaannya: apakah 399.003 lapangan kerja tercipta ini menandakan pertumbuhan berkelanjutan atau lonjakan sementara? Melihat tingginya PHK, antrean panjang di Nyari Gawe, dan dominasi beberapa kabupaten industri, jawabannya cenderung: ini baru langkah awal, belum transformasi struktural. Investasi Jawa Barat jelas memperkuat posisi provinsi ini sebagai kontributor utama investasi nasional dan memberi dorongan penting bagi ekonomi regional Jabar. Namun agar dampaknya terasa luas, kebijakan ke depan harus lebih berani: mengaitkan perizinan dengan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal, memperkuat pelatihan vokasi berbasis kebutuhan sektor, dan memperluas manfaat ke wilayah yang selama ini hanya menjadi pemasok tenaga kerja. Tanpa itu, angka investasi akan terus mengesankan di atas kertas, sementara jutaan warga tetap mengandalkan aplikasi pencari kerja sebagai harapan utama mereka.
