Dari penimbangan balita ke pusat layanan dasar
Posyandu adalah pusat pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan yang menghubungkan warga dengan berbagai layanan dasar, bukan semata tempat pemantauan kesehatan ibu dan anak. Perubahan fungsi ini menuntut pemerintah daerah memastikan layanan benar-benar tersedia, mudah dijangkau, dan terhubung dengan kebutuhan warga. Pada Selasa, 3 November 2026, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menegaskan arah tersebut saat menerima Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB di Posyandu Rontu 2, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba. Kota Bima memiliki 175 Posyandu yang didukung 880 kader. Skala ini membuat Posyandu berpotensi menjadi pintu masuk pelayanan publik yang dekat dengan warga. Namun, perubahan nama dan cakupan saja tidak cukup: layanan Posyandu baru layak disebut pusat pelayanan dasar jika manfaatnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Enam bidang SPM perlu hadir dalam praktik
Fokus penguatan mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau Trantibumlinmas. Cakupan seluas ini memberi alasan kuat untuk mengintegrasikan layanan, tetapi juga berisiko menjadi daftar ambisi jika tiap bidang hanya dicatat dalam dokumen. Pemerintah daerah perlu memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas tiap layanan, bagaimana Posyandu menghubungkan warga dengan perangkat daerah terkait, dan bagaimana kebutuhan yang ditemukan ditindaklanjuti. Wali Kota Bima menekankan bahwa penguatan SPM tidak cukup berhenti pada perencanaan dan laporan: dokumen harus sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran keberhasilannya tetap harus lebih besar daripada kelengkapan administrasi—warga perlu merasakan akses yang lebih mudah dan respons yang nyata.
Penilaian seharusnya menguji layanan, bukan berkas saja
Lomba Posyandu tingkat provinsi menjadi pemicu untuk melihat apakah perubahan fungsi itu berjalan di lapangan. Posyandu Rontu 2 mewakili Kota Bima, sementara tim penilai memeriksa dokumen dan penyelenggaraan layanan. Wali Kota berharap penilaian tidak berhenti sebagai kompetisi untuk meraih penghargaan, melainkan menjadi ruang evaluasi dan pembelajaran guna memperbaiki tata kelola serta mutu pelayanan. Sikap ini patut dipertahankan: administrasi yang rapi penting, tetapi nilainya terbatas bila tidak sesuai dengan pengalaman warga. Pemerintah daerah dapat memakai hasil penilaian untuk mengenali kekosongan layanan, menetapkan tindak lanjut, dan memeriksa kemajuannya. Pemkot Bima menyiapkan pembenahan administrasi, dokumen yang akurat, serta inovasi layanan; perhatian terhadap kesesuaian dokumen dan pelaksanaan juga disebut untuk penilaian berikutnya, khususnya pada 2027.
Kader membutuhkan dukungan yang jelas
Perluasan tanggung jawab Posyandu tidak akan berjalan tanpa kader yang mampu melayani warga secara konsisten. Sebanyak 880 kader menopang jaringan 175 Posyandu di Kota Bima, dan pekerjaan mereka bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, janji insentif yang memadai bukan tambahan seremonial, melainkan bagian dari dukungan terhadap keberlangsungan pelayanan. Namun, pemerintah belum menyebut besaran insentif maupun waktu realisasinya. Ketidakjelasan ini sebaiknya segera dijawab dengan informasi terbuka dan rencana yang dapat dipantau, agar penghargaan atas pengabdian kader tidak berhenti sebagai komitmen lisan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan dukungan tersebut berjalan seiring dengan pembinaan dan pembagian tugas yang jelas. Kader yang dihargai dan didukung lebih mungkin menjaga kesinambungan layanan yang menjadi titik temu warga dengan berbagai kebutuhan dasar.
Ukuran keberhasilan adalah manfaat bagi warga
Penguatan Posyandu akan bermakna jika enam bidang SPM terhubung dalam layanan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat. Pemkot Bima telah menyampaikan arah transformasi, menyiapkan perbaikan administrasi dan inovasi, serta menjanjikan perhatian bagi kader. Langkah berikutnya ialah memastikan setiap komitmen punya tindak lanjut yang jelas: layanan apa yang tersedia, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana warga dapat melihat perbaikannya. Penilaian dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut bila dipakai untuk menguji praktik, bukan sekadar melengkapi berkas. Insentif kader pun perlu memiliki kepastian agar dukungan terhadap mereka sejalan dengan tuntutan pelayanan yang makin luas. Pada akhirnya, Posyandu tidak dinilai dari seberapa banyak bidang yang tercantum dalam rencana, melainkan dari apakah warga memperoleh layanan dasar yang lebih dekat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
